Program Makanan Bergizi Gratis Untungkan Industri China, Produsen Lokal Indonesia Tertekan

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif dari Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

MBG bertujuan mengatasi masalah gizi buruk dan stunting yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, pelaksanaan MBG menuai kritik dari seorang  pengusaha Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa program MBG justru memberikan keuntungan besar bagi industri manufaktur China.

Pasalnya, sebagian besar piring dan perkakas yang digunakan dalam program ini diimpor dari China, terutama dari wilayah Chao Shan, Guangdong, karena biaya produksi yang jauh lebih murah dibandingkan produk lokal.

Diperkirakan 40 juta piring stainless steel akan masuk ke Indonesia pada 2025.

Sementara itu, produsen lokal kesulitan bersaing akibat harga produk impor jauh lebih murah.

Padahal, Indonesia memiliki rantai pasok nikel yang kuat seperti dari Morowali dan Kendari.

Indonesia bahkan dikenal sebagai salah satu produsen dan eksportir nikel terbesar di dunia, khususnya untuk material SS 304, yang diproses di kota besar seperti Surabaya dan Jakarta

Baca Juga: Di Balik Program MBG: 40 Juta Piring Makan Bergizi Gratis Diimpor dari China?

“Biaya produksi di China jauh lebih rendah, dan mereka mampu mengekspor dengan harga yang tidak dapat kami penuhi. Alhasil, sebagian besar pengadaan program makan siang dipenuhi oleh pemasok China,” kata pengusaha yang meminta identitasnya dirahasiakan, seperti dikutip dari Indonesia Business Post, Selasa, 18 Maret 2025.

Ia menyebut ketergantungan pada impor dapat melemahkan industri dalam negeri dan menyarankan kebijakan yang lebih mendukung manufaktur lokal, seperti insentif pajak.

“Jika kita terus bergantung pada barang impor, industri dalam negeri akan kesulitan tumbuh, dan kita bisa menjadi terlalu bergantung pada produsen asing,” katanya.

Ia juga menyinggung dugaan masuknya barang impor secara ilegal tanpa bea masuk 10% dan PPN 11%, yang merugikan pendapatan negara karena transaksi sering dilakukan secara tunai tanpa faktur.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengklaim bahwa peralatan impor dari China sudah ada sebagai barang dagangan umum sebelum MBG dimulai.

Ia menambahkan bahwa sejak Februari 2024, pemerintah telah mendorong produksi lokal, termasuk nampan makanan, dan optimistis kebutuhan jangka panjang dapat dipenuhi oleh industri dalam negeri.