32 Situ di Bogor dan Bekasi Hilang, Nusron Wahid: Saya Baru Jadi Menteri ATR

Suara.com - Sebanyak 32 situ atau danau kecil di wilayah Bekasi hingga Bogor, Jawa Barat, dilaporkan telah hilang.

Hal ini disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid, Rabu (19/3/2025).

Nusron mengatakan laporan mengenai hilangnya 32 situ tersebut diterima oleh Kementerian ATR/BPN setelah mendapat informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam rapat koordinasi pengendalian tanah dan banjir beberapa waktu lalu.

"Laporan dari PU kemarin sudah ada 32 situ di kawasan Jawa Barat, 'wetan' atau timur Jakarta yang hilang," kata Nusron.

Diketahui, situ dapat berfungsi sebagai penampung sementara air hujan berlebih dan membantu mengurangi potensi banjir di suatu daerah.

Kendati demikian, Nusron mengaku belum mengetahui secara detail penyebab dari hilangnya puluhan situ tersebut karena belum melakukan pengecekan satu per satu.

"Belum, belum saya cek satu per satu. Nanti kalau ngecek itu saya akan bersama dengan PU," kata Nusron.

Hingga saat ini Kementerian ATR/BPN belum mendapatkan data lengkap mengenai penyebab pasti hilangnya danau kecil tersebut, karena laporan yang diterima baru sebatas informasi umum tanpa rincian detail.

"Belum dicek, karena kemarin itu topiknya (rapat koordinasi pengendalian tanah dan banjir) bicara masalah sungai dan sepadan sungai. Tapi merambat, kita belum siap datanya itu. Ini lagi teman-teman Bekasi, Bogor saya suruh untuk mengecek," jelas Nusron.

Baca Juga: Usai Pagar Laut, Menteri Nusron Wahid Ditantang Usut Mafia Tanah di Daerah Diduga Libatkan Konglomerat

Sebagai Menteri ATR yang baru menjabat, Nusron mengaku belum sepenuhnya mengetahui lokasi dan perubahan yang terjadi pada situ-situ yang hilang tersebut.

Meski begitu, Nusron mengaku segera mempelajari lebih lanjut situasi dan kondisi lahan yang sebelumnya menjadi kawasan situ yang hilang.

Ia akan mencari tahu apa yang terjadi dengan lahan tersebut, apakah sudah berubah menjadi kawasan lain dan apa penyebabnya.

"Karena situnya sudah nggak ada, dulunya di mana. Saya juga baru di sini (sebagai Menteri ATR). Nanti akan saya tanya ini dulu di mana letak situ, sekarang jadi apa. Nanti akan saya pelajari satu per satu," terang Nusron.

Selain itu, Nusron mengatakan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya juga akan melakukan rapat bersama Gubernur Banten Andra Soni dalam rangka pengecekan.

"Nanti saya rapat dengan Gubernur Banten saya mau hitung lagi yang Banten ada berapa. Nah itu baru kita lihat detailnya satu per satu lokasinya," tambah Nusron.

Sebelumnya, Kementerian PU bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar terus mematangkan rencana aksi pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek.

Rapat koordinasi (rakor) dilaksanakan oleh Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Nusron Wahid dan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi pada Senin (17/3) di Jakarta, membahas upaya pembebasan lahan pada infrastruktur pengendalian banjir di wilayah Jabar.

Sebelumnya Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menurunkan status kebencanaan daerah dari semula tanggap darurat menjadi masa transisi selama 14 hari terhitung 19 Maret hingga 1 April 2025, dengan prioritas optimalisasi pemulihan pasca-bencana.

"Masa transisi ini sekaligus untuk memastikan pemulihan pasca-bencana banjir, longsor, curah hujan ekstrem, abrasi, angin kencang dan puting beliung yang melanda sejumlah wilayah berjalan secara optimal," kata Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang di posko tanggap darurat BPBD Kabupaten Bekasi, Selasa.

Ade menjelaskan perubahan status kebencanaan daerah ini mengacu hasil evaluasi penanganan yang menunjukkan bahwa kondisi banjir di sebagian wilayah terdampak telah surut, hanya menyisakan satu desa terdampak yaitu Huripjaya di Kecamatan Babelan.

"Setelah melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah yang telah diambil oleh BPBD, perangkat daerah, camat dan kepala desa, kami menetapkan status transisi darurat ini," katanya.

Upaya pemulihan mencakup kelanjutan penyaluran bantuan logistik bagi warga, termasuk pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Kemudian perbaikan infrastruktur hingga bantuan khusus kepada para petani terdampak banjir.

Pemerintah daerah juga melakukan upaya pemulihan jangka panjang melalui kegiatan normalisasi sungai dan saluran air, penertiban bangunan liar hingga pemeliharaan lingkungan. (Antara)