Rekam Jejak Thaksin Shinawatra yang Jadi Penasihat Danantara, Dikudeta Karena Korupsi

Suara.com - Jajaran pengurus Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) diumumkan, Senin (24/3/2025). Salah satu nama yang muncul adalah mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra.

Thaksin ditunjuk menjadi dewan penasihat Danantara. Hal ini disampaikan oleh CEO Danantara Rosan Roeslani.

Nama Thaksin Shinawatra pun menjadi sorotan publik setelah masuk ke dalam struktur pengurus
Danantara.

Thaksin dipercaya membawa pengalaman luasnya di bidang politik dan bisnis, terutama dalam memajukan ekonomi Thailand selama masa kepemimpinannya.

Lantas seperti apa rekam jejak Thaksin Shinawatra yang menjadi dewan penasihat Danantara? Berikut ulasannya.

Thaksin Shinawatra adalah politisi dan pengusaha Thailand yang menjabat sebagai Perdana Menteri ke-23 Thailand dari 2001 hingga 2006.

Lahir pada 26 Juli 1949 di San Kamphaeng, Chiang Mai, Thaksin berasal dari keluarga kaya keturunan Tionghoa Hakka yang memiliki bisnis di berbagai sektor seperti properti, keuangan, dan hiburan.

Karier Politik

- Memulai karier politik sebagai Menteri Luar Negeri (1994-1995) dan Wakil Perdana Menteri (1995-1997) sebelum mendirikan Partai Thai Rak Thai (TRT) pada 1998.

Baca Juga: Rosan Klaim IHSG Beranjak Naik Buntut Pengumuman Struktur Danantara

- Terpilih sebagai PM pada 2001 dengan kebijakan populisme yang fokus pada pengurangan kemiskinan melalui program dana desa, pinjaman pertanian rendah bunga, dan skema kesehatan universal 30 baht.

- Kebijakan ekonominya berhasil menurunkan kemiskinan nasional dari 21.3 persen menjadi 11.3 persen (2001-2006) dan melunasi utang ke IMF dua tahun lebih cepat.

Kontroversi dan Kudeta

- Dikudeta oleh militer pada 2006 setelah protes besar-besaran terkait tuduhan korupsi dalam penjualan saham Shin Corporation senilai $1.9 miliar tanpa bayar pajak.

Transaksi ini menuai kritik karena dianggap bebas pajak akibat celah hukum yang diduga sengaja dibuat selama masa kekuasaannya.

Penjualan ini memicu protes besar-besaran oleh Aliansi Rakyat untuk Demokrasi (PAD) yang akhirnya menjadi salah satu pemicu kudeta militer pada September 2006.

Meski Thaksin membantah tuduhan tersebut, kasus ini memperkuat persepsi korupsi di kalangan lawan politiknya.

Thaksin dan istrinya, Pojaman Shinawatra, didakwa atas pembelian lahan di kawasan Ratchada, Bangkok, dari lembaga negara dengan harga di bawah pasaran (772 juta baht, padahal nilai aslinya sekitar 2,1 miliar baht).

Kasus ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang karena Thaksin diduga memengaruhi proses transaksi saat menjabat.

Pada tahun 2008, Thaksin dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dua tahun penjara, sementara Pojaman awalnya juga dihukum namun kemudian dibebaskan melalui banding.

- Skema Lotere Ilegal (2003-2006)

Thaksin dituduh secara ilegal meluncurkan lotere dua dan tiga digit selama masa jabatannya, yang dianggap melanggar hukum dan menyalahgunakan kekuasaan.

Pengadilan memutuskan ia bersalah pada 2010 atas pelanggaran Pasal 157 KUHP Thailand terkait penyalahgunaan jabatan, meskipun ia sudah berada di pengasingan saat vonis dijatuhkan.

- Program "perang melawan narkoba" yang diinisiasinya menyebabkan lebih dari 2.500 kematian ekstrayudisial.

- Hidup dalam pengasingan selama 15 tahun setelah divonis 2 tahun penjara in absentia atas penyalahgunaan kekuasaan.

Pengaruh Keluarga

- Adik perempuannya, Yingluck Shinawatra, menjadi PM Thailand (2011-2014), sedangkan putri bungsunya, Paetongtarn Shinawatra, menjabat sebagai PM sejak 2024.

- Kembali ke Thailand pada Agustus 2023 dan langsung ditahan, meski kemudian mendapatkan pengurangan hukuman.

Karier Bisnis

- Pendiri Advanced Info Service (operator telekomunikasi terbesar Thailand) dan Shin Corporation, dengan kekayaan bersih $2 miliar (2022).

- Memperoleh gelar doktor kriminologi dari Sam Houston State University AS sebelum menjadi dosen di Mahidol University.

Kebijakan progresif Thaksin mengubah lanskap politik Thailand dengan mengalihkan basis dukungan dari elite perkotaan ke masyarakat pedesaan, meski warisannya tetap kontroversial karena metode otoriter dan konflik dengan institusi kerajaan.

Setelah kudeta 2006, Thaksin mengasingkan diri ke luar negeri, terutama di Dubai dan London, untuk menghindari hukuman.

Asetnya senilai lebih dari 76 miliar baht dibekukan oleh Komite Pengawasan Aset Thailand pada 2007, dengan tuduhan bahwa ia "menjadi kaya secara tidak wajar" selama berkuasa.

Pada tahun 2023, ia kembali ke Thailand setelah 15 tahun pengasingan dan langsung dipenjara.

Tetapi hukumannya yang awalnya delapan tahun dipotong menjadi satu tahun melalui pengampunan Raja Thailand, dan ia dibebaskan bersyarat pada Februari 2024.