Suara.com - Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menyatakan hingga saat ini ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang.
"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong," ujar Saifullah Yusuf usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025).
Dari jumlah tersebut, saat ini telah tercatat 53 unit yang siap digunakan, dimana sebagian besar merupakan aset milik Kementerian Sosial. Selain itu, saat ini terdapat 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal.
"Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ujarnya sebagaimana dilansir Antara.
Dari sisi tenaga pendidik, perencanaan perekrutan guru telah difinalkan, dengan Satgas yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Sementara itu, kurikulum telah dirancang dengan matang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) dan Kemendikdasmen.
Untuk pendataan siswa, Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi keluarga miskin dan miskin ekstrem di lokasi yang menjadi target pendirian Sekolah Rakyat.
Menurut Mensos, data ini akan menjadi acuan dalam menentukan jumlah siswa yang akan bersekolah.
Mengenai sumber pendanaan, pria yang karib disapa Gus Ipul itu menegaskan bahwa program ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Sarana prasarana nanti yang membangun adalah PU, bukan Kementerian Sosial," katanya.
Baca Juga: Dari Volkschool ke Sekolah Prabowo: Sejarah Panjang Sekolah Rakyat di Indonesia
Dalam tahap awal, pembangunan sekolah akan lebih banyak memanfaatkan bangunan yang sudah ada dengan tambahan renovasi dan perluasan ruangan.
Selanjutnya, di tahun 2025, beberapa titik akan mulai dibangun sekolah baru sesuai prototipe yang dirancang untuk kebutuhan jangka panjang, kata Gus Ipul menambahkan.
Prabowo Panggil Sejumlah Menteri
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, guna membahas persiapan Sekolah Rakyat tahap pertama dan rencana pembangunan di setiap kabupaten.
Sejumlah menteri, seperti Menko bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar
"Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan pelajaran yang lebih baik, sehingga di kantong-kantong yang membutuhkan setiap kabupaten rencananya ada," kata Menko PM Muhaimin Iskandar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Berita Terkait
-
Dari Volkschool ke Sekolah Prabowo: Sejarah Panjang Sekolah Rakyat di Indonesia
-
5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
-
Sekolah Rakyat untuk Memutus Mata Rantai Kemiskinan, Prabowo: Anak Tidak Boleh Jadi Pemulung
-
Kemensos Pegang 211 Titik Lokasi Sekolah Rakyat, Salah Satunya STPL Bekasi
-
Mensos: Sekolah Rakyat Butuh 700 Guru untuk 2.000 Murid
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul
-
Usai dari Pakistan, Prabowo Lanjut Lawatan ke Moscow, Bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin
-
Tragedi Terra Drone: Kenapa 22 Karyawan Tewas? Mendagri Siapkan Solusi Aturan Baru
-
Solidaritas Nasional Menyala, Bantuan Kemanusiaan untuk Sumatra Tembus 500 Ton
-
Nestapa Korban Tewas di Kebakaran Kantor Drone, KemenPPPA Soroti Perlindungan Pekerja Hamil