Suara.com - Sekretaris Fraksi PDIP DPRD DKI, Dwi Rio Sambodo mengkritisi rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membangun dermaga baru di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK). Namun, ia meminta ketika sudah jadi, pelabuhan itu tak menjadi fasilitas eksklusif yang melayani pihak tertentu.
Apalagi, dermaga ini didirikan di kawasan PIK yang terkenal ditempati kalangan menengah ke atas. Menurutnya, fasilitas publik harus bisa dinikmati segala golongan.
"Prinsipnya mendukung pembangunan dermaga baru di PIK asalkan tidak hanya melayani kalangan tertentu, tetapi juga dapat menjangkau seluruh masyarakat," ujar Rio kepada Suara.com, Senin (7/4/2025).
"Termasuk nelayan dan warga biasa yang ingin ke Kepulauan Seribu," lanjutnya menambahkan.
Kemudian, Rio juga meminta Pemprov DKI tak mengabaikan kondisi pelabuhan lain seperti Marunda dan Kali Adem. Tujuannya agar dua dermaga itu tetap ramai karena memiliki fasilitas yang tak kalah mumpuni dari PIK.
"Pembangunan Dermaga dari Pemprov DKI ini juga harus memprioritaskan pembangunan atau revitalisasi dermaga di lokasi lain agar akses ke Kepulauan Seribu merata dan tidak terpusat di area elit," jelas Rio.
"Pembangunan harus adil, inklusif, dan berdampak luas bagi seluruh lapisan masyarakat," lanjutnya.
Lebih lanjut, Rio meminta agar Pemprov transparan dalam pengalokasian dana ini. Apakah nantinya hanya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau mendapatkan bantuan dari pihak swasta.
"Pengalokasian dana dalam proyek ini juga harus jelas serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk kepentingan komersial/swasta," pungkasnya.
Baca Juga: Belum Lebaran ke Megawati, Jokowi Disebut Masih Komunikasi dengan PDIP Lewat Puan
Rancang Dermaga Baru di PIK
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana membangun dermaga baru di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara. Nantinya, dermaga ini akan menjadi pilihan menaiki kapal wisata ke Kepulauan Seribu.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Dengan adanya dermaga ini, maka wisatawan bisa berangkat ke pulau-pulau wisata tanpa harus masuk ke pusat kota terlebih dahulu.
“Nantinya, pelabuhan untuk kapal wisata akan dialihkan ke kawasan PIK. Pemprov DKI memiliki lahan di Pantai Kita Maju Bersama yang bisa dimanfaatkan untuk ini,” ujar Syafrin kepada wartawan, Rabu (26/3/2025).
Selain itu, dermaga ini juga akan memudahkan wisatawan mancanegara atau domestik yang berasal dari luar daerah. Mereka bisa menggunakan pesawat, mendarat di Bandara Soekarno-Hatta da langsung menuju dermaga di PIK tanpa harus melewati jalur yang lebih panjang seperti melalui Ancol atau Muara Angke.
Dari PIK, perjalanan ke Kepulauan Seribu hanya memakan waktu sekitar 10-15 menit, tergantung destinasi yang dituju.
Berita Terkait
-
Tak Larang Pendatang, Pemprov DKI: Minimal 10 Tahun Baru Dapat Bansos
-
Belum Lebaran ke Megawati, Jokowi Disebut Masih Komunikasi dengan PDIP Lewat Puan
-
Retreat Gelombang Kedua Digelar Usai Lebaran, Megawati Perintahkan Kepala Daerah PDIP Wajib Ikut
-
Lebaran ke Megawati hingga Jokowi, Didit Disebut Jadi Kekuatan 'Soft Politics' Presiden Prabowo
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar