Suara.com - Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Resor Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyebut hampir setiap hari menerima laporan dari warga terkait kemunculan buaya.
“Laporan kemunculan buaya dalam satu minggu terakhir hampir setiap hari kami terima. Utamanya, satwa itu muncul untuk mencari makan,” kata Komandan BKSDA Resor Sampit Muriansyah di Sampit, Rabu 9 April 2025.
Hal ini menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pada satwa tersebut. Jika dulu buaya sering muncul pada periode tertentu.
Seperti pergantian musim yang identik dengan masa kawin dan bertelur buaya, tetapi sekarang tidak lagi demikian.
Muriansyah menjelaskan, kondisi tersebut berkaitan dengan kerusakan habitat yang berdampak pada berkurangnya pakan alami buaya, seperti ikan, babi, monyet, lutung, bekantan, rusa dan lainnya.
Pakan alami yang sulit didapat mendorong buaya dengan insting mencari makan atau mangsa berpindah ke daerah baru.
Termasuk perairan di kawasan permukiman, sehingga tak heran kemunculan buaya yang terlihat oleh manusia pun menjadi lebih sering.
Apalagi, ada beberapa perilaku manusia yang dapat mengundang kedatangan buaya dan hal itu masih sering dilakukan.
Seperti memelihara ternak di sekitar sungai, membuang bangkai ke sungai, dan membuang sampah rumah tangga ke sungai yang mengundang satwa seperti biawak dan kera yang menjadi pakan alami buaya.
Baca Juga: Sungai Tungkal Meluap Deras, Begini Nasib Pemudik Sumatra di Kemacetan
“Musim kawin itu memang salah satu faktor, tapi faktor utama kemunculan buaya di perairan di permukiman itu adalah mencari makan. Makanya, dalam banyak kesempatan kami mengimbau masyarakat untuk menghindari tindakan yang bisa mengundang kedatangan buaya,” jelasnya.
Ia melanjutkan, dalam sepekan terakhir pihaknya menerima sejumlah laporan kemunculan buaya di perairan Sungai Mentaya Kecamatan Teluk Sampit, Pulau Hanaut, Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Seranau, Kota Besi, dan Cempaga.
Sementara itu, berdasarkan data pihaknya sejak 2010 hingga April 2025 tercatat ada 52 kasus konflik antara buaya dan manusia yang terjadi di Kotim.
Sembilan korban di antaranya meninggal dunia, sedangkan yang lainnya mengalami luka ringan hingga berat.
Ia menyadari masih banyak masyarakat di Kotim yang bergantung pada sungai untuk aktivitas sehari-hari, seperti mencuci, mandi, kakus hingga mencari ikan.
Untuk itu, tidak mungkin sepenuhnya melarang masyarakat untuk turun ke sungai.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Update Terkini ASN Pindah ke IKN Nusantara, Tahap Awal Mulai Dilaksanakan?
-
Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
-
Tito Karnavian Resmikan Huntara Agam, Dorong Percepatan Bantuan dan Validasi Data Korban Bencana
-
Peluang Bonus Demografi, Wamen P2MI Sebut Gejolak Global Belum Surutkan Permintaan PMI
-
Menteri Trenggono Pingsan Saat Pimpin Upacara Pelepasan Korban Pesawat ATR
-
Update Terbaru Kenaikan Gaji PNS, PPPK, dan TNI-Polri Tahun 2026
-
Update Banjir Jakarta Minggu Pagi: 19 RT Masih Terendam, Ratusan Warga Bertahan di Pengungsian
-
Lawatan Selesai, Ini Rangkuman Capaian Strategis Prabowo di Inggris, Swiss dan Prancis
-
Laba Triliunan, Sinyal Tersendat: Paradoks IndiHome di Bawah Raksasa Telekomunikasi
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM