Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat ada dibangun empat unit di Sumatera Utara.
Sekolah rakyat dipastikan bisa mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Lokasinya berada di Gedung UIN Sumatera Utara (UINSU), dua sentra milik Kementerian Sosial, dan satu gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Saat lakukan kunjungan langsung ke lokasi ditemani Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gus Ipul memastikan kalau seluruh gedung di empat lokasi itu sudah layak pakai.
"Kami dengan Pak Gubernur hari ini melihat secara langsung, dan kita tahu ini sebenarnya sangat layak untuk dimulainya Sekolah Rakyat," kata Gus Ipul dalam keterangannya dari Gedung UINSU, Jumat (11/4/2025).
Ia menuturkan gedung UINSU merupakan satu dari empat titik yang rencananya tahun ini sudah bisa memulai Sekolah Rakyat. Gedung tersebut hanya memerlukan sedikit renovasi dan akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pekerjaan Umum.
"Nanti akan kita coba hitung melalui Kementerian PU," imbuh Gus Ipul.
Terkait jenjang pendidikan untuk setiap sekolah, Kementerian Sosial bersama Gubernur Sumatera Utara dan Wali Kota Tebing Tinggi masih akan membahas lebih lanjut. Begitu juga dengan perencanaan, penganggaran, dan pengawasannya.
"Yang juga penting secara simultan harus kita siapkan proses rekrutmen siswa, guru, dan hal-hal lain yang diperlukan," ujarnya.
Selain renovasi, Gus Ipul juga menilai gedung UINSU juga memerlukan perluasan lahan. Sehingga, sesuai arahan Presiden Prabowo, bisa menampung sampai 1.000 siswa. Untuk saat ini diperkirakan fasilitas yang ada hanya mampu menampung dua kelas.
Berdasarkan informasi dari Wali Kota Tebing Tinggi Iman Irdian Saragih, gedung UINSU baru memiliki lahan seluas 2,3 hektare. Pemda menyanggupi untuk memperluas lahan hingga 5 hektare.
Baca Juga: Gaji Guru Sekolah Rakyat Bakal di Atas UMR? Gus Ipul: Saya Belum Berani Nyebut Angka, tapi...
"Tadi Pak Wali Kota Insya Allah akan mencoba sekuat tenaga bersama DPRD di sini melakukan upaya-upaya memperluas lahan," ujar Gus Ipul.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumut Bobby Nasution menyebut kalau daerahnya mengusulkan 21 pembangunan Sekolah Rakyat. Namun tidak bisa semuanya direalisasikan tahun ini karena terkendala syarat lahan.
"Kabupaten/kota mau menyediakan lahannya, mudah-mudahan bisa masuk tahap kedua," kata Bobby.
Pemerintah Daerah (Pemda) yang ingin mengajukan adanya Sekilah Rakyat harus bisa menyediakan aset lahan maupun bangunan dengan luas minimal lima hektare.
Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyampaikan bahwa luas itu sebagai standar minimum yang telah ditetapkan untuk menampung berbagai sarana prasarana sekolah.
"Ya minimal untuk tanah ya kalau asetnya asetan lahan itu di atas 5 hektare. Syukur-syukur kalau di atas 10 hektare itu lebih bagus. Karena sarana-prasaranya yang akan lebih lengkap," kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Berita Terkait
-
Guru Sekolah Rakyat Dikontrak, Kualitas Pendidikan Terancam?
-
Pemda yang Ingin Mengajukan Pembuatan Sekolah Rakyat Harus Bisa Sediakan Lahan Minimal 5 Hektare
-
Sekolah adalah Hak Asasi, Namun Masih Menjadi Impian bagi Banyak Anak
-
Gaji Guru Sekolah Rakyat Bakal di Atas UMR? Gus Ipul: Saya Belum Berani Nyebut Angka, tapi...
Terpopuler
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 4 Pilihan HP OPPO 5G Terbaik 2026 dengan RAM Besar dan Kamera Berkualitas
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- Bojan Hodak Beberkan Posisi Pemain Baru Persib Bandung
Pilihan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
-
Kenaikan Harga Emas yang Bikin Cemas
-
Sah! Komisi XI DPR Pilih Keponakan Prabowo Jadi Deputi Gubernur BI
Terkini
-
5 Fakta Pernyataan Nyeleneh Noel di Sidang Pemerasan: Sebut Nama Purbaya hingga Minta Dihukum Mati
-
Buka Peluang Perpanjang Modifikasi Cuaca, Pramono: Nggak Mungkin Jakarta Nggak Ada Genangan
-
DPR Laporkan 8 Poin Hasil Panja Percepatan Reformasi Polri, Tegaskan Polri Tetap di Bawah Presiden
-
Tok! Keponakan Prabowo Resmi Disetujui DPR RI Jadi Deputi Gubernur BI
-
BGN Persilakan Publik Unggah Menu MBG ke Medsos, Kritik Justru Dibutuhkan untuk Pengawasan
-
Bertambah jadi 2.493 WNI, KBRI Phnom Penh Percepat Proses Kepulangan Lewat Paspor Darurat
-
DPR Resmi Setujui 9 Anggota Ombudsman RI Baru Periode 2026-2031, Ini Daftarnya
-
Reza Arap Diperiksa 5 Jam Terkait Kematian Lula Lahfah, Polisi Cecar 30 Pertanyaan, Apa Saja?
-
Soroti Mulusnya Jalan Adies Kadir Jadi Hakim MK, Pakar UGM: Cacat Prosedur dan Tak Transparan
-
Garap Kali Cakung Lama, Pramono Anung Bakal Relokasi Rumah Warga Demi Jalan Inspeksi