Tahun Ini, Pemerintah Targetkan 200 Sekolah Rakyat, 53 Unit Sudah Siap, 147 akan Dibangun

Suara.com - Pemerintah berencana menyediakan 200 unit Sekolah Rakyat di berbagai daerah dalam pelaksanaan tahun pertama 2025.

Jumlah tersebut sesuai dengan permintaan Presiden Prabowo Subianto yang ingin ada pembangunan 200 Sekolah Rakyat setiap tahun.

Sebelumnya dipastikan, sudah ada 53 unit sekolah yang bangunannya telah siap, sehingga bisa digunakan pada tahun ajaran 2025/2025.

Puluhan calon lokasi pembangunan Sekolah Rakyat itu merupakan aset dari kementerian sosial (kemensos), pemerintah provinsi (pemprov), pemerintah kabupaten (pemkab) juga pemerintah kota (pemkot) yang tersebar di berbagai wilayah.

Sementara itu, sisanya sejumlah 147 unit lainnya baru akan dibuat bangunannya dengan berkoordinasi dengan kementerian pekerjaan umum (PU).

"Tahun ini direncanakan yang baru kurang lebih paling tidak mencapai 200 titik. Jadi yang dibangun baru kurang lebih di 140-an,” kata Menteri Sekeretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat rapat koordinasi percepatan penyediaan sarana dan prasarana (sarpras) Sekolah Rakyat di Kementerian PU, Jakarta, Senin (14/4/2025).

Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah ingin menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas yang bisa diakses oleh masyarakat miskin ekstrem maupun miskin.

Upaya tersebut sebagai langkah untuk memutus mata rantai kemiskinan.

Oleh sebab itu,selain membuat bangunan baru, bangunan yang sudah ada pun akan turut disurvei oleh Kementerian PU untuk dilakukan penyesuaian seperti perbaikan dan renovasi.

Baca Juga: Rusun di Probolinggo 'Disulap' jadi Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Sudah Siap, Tinggal...

“Tentunya di situ butuh perbaikan, butuh renovasi, butuh penambahan fasilitas supaya bisa dipakai untuk kegiatan belajar-belajar,” kata Prasetyo.

Pemerintah memastikan bahwa Sekolah Rakyat akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan mengacu kepada data sebaran kantong kemiskinan.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, Sekolah Rakyat akan diprioritaskan pada area berpenduduk besar dengan angka kemiskinan ekstrem yang tinggi.

280 Usulan Sekolah Rakyat

Sebelumnya diberitakan, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan telah ada 280 usulan untuk pembuatan Sekolah Rakyat.

Jumlah usulan tersebut melebihi target dari Presiden Prabowo Subianto yang meminta 200 unit sekolah dalam satu tahun.

Gus Ipul menyampaikan bahwa dari 280 usulan itu, ada yang masih berupa lahan maupun sudah bangunan. Salah satu usulan disampaikan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo yang telah menyediakan bangunan siap pakai.

"Tahun ini sudah ada lebih dari 280 usulan, baik berupa lahan maupun bangunan yang siap digunakan. Kota Probolinggo termasuk yang cepat merespons dan memiliki lokasi potensial,” kata Gus Ipul dalam keterangannya, dikutip Senin (14/4/2025).

Pemkot Probolinggo menyediakan bangunan Rusunawa Baru Kronong untuk digunakan sebagai Sekolah Rakyat.

Ketika meninjau langsung area tersebut, menurut Gus Ipul, bangunan itu bisa dijadikan Sekolah Rakyat dengan empat rombongan belajar.

Program prioritas nasional ini akan mulai dijalankan tahun ini, dengan sasaran utama anak-anak dari keluarga miskin yang tercatat di Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Kalau gedung ini untuk 4 rombongan belajar, saya kira sudah siap. Tinggal sarana penunjangnya yang perlu dipastikan dalam dua bulan ke depan,” kata Gus Ipul.

Namun sebelum digunakan menjadi Sekolah Rakyat, bangunan Rusunawa itu masih perlu disurvei oleh Kementerian Pekerjaam Umum (PU) untuk memastikan kelayakan bangunan sebelum dimulai proses belajar.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Abdul Mu'ti menyatakan bahwa pelaksanaan Sekolah Rakyat tidak akan dimulai tepat tahun ajaran baru pada bulan Juli, seperti sekolah formal pada umumnya.

Menurutnya, Sekolah Rakyat kemungkinan akan mundur hingga Agustus atau September karena memiliki kurikulum berbeda.

"Sekolah rakyat itu masuknya tidak harus sama dengan tahun ajaran sekolah yang mulai bulan Juli ya, karena memang belum siap. Dia bisa saja mulai nanti Agustus atau September," ungkap Mu'ti kepada wartawan ditemui di Gedung Dikdasmen, Jakarta, beberapa hari lalu.

Metode Tailor Made

Mu'ti menjelaskan bahwa kurikulum Sekolah Rakyat menggunakan metode tailor made. Artinya kurikulum didesain khusus untuk sekolah rakyat dengan sistem multi-entry, multi-exit.

"Artinya begini, dia yang di sekolah rakyat itu tidak seperti sekolah biasa yang masuk bersama-sama kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak begitu. Ada mungkin masuk dia kelas 3, ada masuk dia kelas 1, ada masuk dia SMP. Basisnya adalah capaian pembelajaran," jelasnya.

Level kelas bagi setiap murid juga bukan disesuaikan berdasarkan usia, seperti sekolah formal umumnya.

Melainkan harus sesuai dengan kemampuannya setelah melalui tes. Sehingga, tidak ada pula ujian bersama bagi murid sebagaimana sekolah formal. Karena para murid hanya akan diuji secara individu berdasarkan kemampuannya.

"Disebut sebagai multi-entry karena dia bisa masuk di level mana saja. Disebut multi-exit itu artinya kalau dia capaian pembelajaran cemerlang, dia bisa capaian pembelajaran yang berikutnya," kata Mu'ti.

Ketika bertemu dengan Gus Ipul, Mu'ti juga menekankan bahwa konsep kurikulum multi entry, multi exit bukan berarti murid bisa keluar kapan saja.

Melainkan hanya bisa masuk kapan saja dan mencapai capaian pembelajaran kapan saja.

"Tidak harus semua siswa disamakan. Yang penting adalah mereka bisa belajar dan karakternya terbentuk melalui asrama," ujarnya.