Ia merujuk pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang dengan jelas melarang siapa pun berada di area kereta api seperti lokomotif, kabin masinis, atap kereta, maupun gerbong yang tidak diperuntukkan untuk penumpang.
“Dan pada Pasal 207 pun sudah disebutkan pula sanksi hukum yang akan diberikan pada pelanggarnya,” tambahnya. Dalam kasus WNA yang viral tersebut, Zaki menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam.
PT KAI Divre IV Tanjungkarang akan melakukan investigasi menyeluruh, termasuk mengecek kemungkinan adanya kelalaian dari petugas di lapangan.
Apabila ditemukan bahwa ada pegawai yang dengan sengaja atau lalai membiarkan orang asing tersebut mengakses area terbatas, maka sanksi tegas akan diberlakukan sesuai aturan yang berlaku.
"Kami akan melakukan investigasi atau penyelidikan. Jika adanya kelalaian yang dilakukan oleh pegawai kami, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku," tandasnya.
PT KAI berharap kejadian ini menjadi pelajaran penting agar semua pihak dapat lebih berhati-hati dan patuh terhadap aturan keselamatan perkeretaapian.
Berita Terkait
-
Puncak Arus Balik Kereta Api 6 April 2025, PT KAI Imbau Ini untuk Pemudik
-
Ratusan Ribu Pemudik Diprediksi Bakal Kembali ke Jakarta Pakai Kereta, Masuk Berkala hingga 11 April
-
Mau Mudik Bareng Hewan Kesayangan? KAI Tawarkan Layanan Kargo Diskon 40 Persen
-
Kasus Bikin Konten Rendang Hilang, Polisi Periksa Pelapor Willie Salim
-
PT KAI Datangkan 12 Unit Kereta Baru untuk Perkuat KA Pariaman Ekspres
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua