Hakim Diguyur Suap, DPR Sebut Skandal Vonis Lepas Kasus CPO Tamparan buat MA: Peristiwa Memalukan!

Suara.com - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai adanya kasus sejumlah hakim ditangkap Kejagung terkait kasus tindak pidana suap terkait putusan vonis lepas atau ontslag dalam dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi di Pengadilan Tikor Jakarta Pusat harus jadi bahan koreksi petinggi Mahkamah Agung (MA). 

"Peristiwa memalukan ini hendaknya jadi koreksi para petinggi Mahkamah Agung untuk berbenah, termasuk evaluasi dalam penempatan hakim-hakim berintegritas tinggi di pengadilan kelas 1 khusus dan pengadilan tindak pidana korupsi," kata Rudianto kepada wartawan, Selasa (15/4/2025). 

Politisi Partai NasDem itu mengatakan, adanya kasud tersebut tentu mencoreng dan menciderai institusi peradilan. 

"Kami dorong kejaksaan untuk mengungkap siapa pun aktor yang terlibat dalam kasus tersebut termasuk para petinggi MA," ujar Rudianto. 

Menurut dia, adanya kasus tersebut, jelas membuktikan bahwa praktik jual beli putusan masih terjadi di institusi peradilan Indonesia. 

"Dan selama ini kita sudah mewanti wanti agar setiap putusan hakim seyogyanya menggali dan menyelami nilai nilai rasa keadilan masyarakat," kata Rudianto. 

Lebih lanjut, Rudianto mengatakan, apa yang dilakukan Kejagung dengan penegakan hukumnya dianggap sudah tepat. Apalagi kasus tersebut dangat mencederai masyarakat. 

"Dan sekali lagi apa yang dilakukan oleh Kejagung adalah langkah penegakan hukum yang tepat atas suatu putusan bebas yang nilai melukai rasa keadilan masyarakat. Dan benar saja dibalik putusan bebas tersebut rupanya ada uang besar mengguyur hakim yang seharusnya bertindak sebagai benteng terakhir pencari keadilan," pungkasnya. 

Djuyamto cs Resmi Dipecat

Baca Juga: Kejagung Usut Aliran Suap Hakim, Skandal Vonis Lepas Kasus CPO Bakal Ada Tersangka Baru?

Mahkamah Agung (MA) sebelumnya resmi memecat hakim dan panitera yang terlibat skandal suap vonis lepas atau ontslag terhadap korporasi yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ekspor minyak mentah atau CPO. 

“Hakim dan panitera yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan akan diberhentikan sementara,” kata Juru Bicara MA Yanto di Gedung MA, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025). 

Meski begitu, dia menjelaskan pemberhentian tetap akan diberlakukan jika para tersangka terbukti melakukan suap dan sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

“Jika telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (BHT), akan diberhentikan tetap,” ujar Yanto.

Skandal Putusan Lepas Kasus CPO

Diberitakan sebelumnya, tiga orang hakim ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung RI. Penetapan tersangka itu karena ketiga hakim itu terlibat suap terkait putusan vonis lepas atau ontslag dalam kasus korupsi ekspor minyak mentah atau CPO dengan terdakwa korporasi.