Dewas menilai perbuatan tersebut merupakan penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan pribadinya.
161 Calon Hakim Agung Lolos Seleksi Administrasi
Diketahui, Komisi Yudisial mengumumkan 161 calon hakim agung dan 18 calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung lolos seleksi administrasi yang menjadi tahapan awal Seleksi Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc Hak Asasi Manusia (HAM) di Mahkamah Agung (MA) Tahun 2025.
Hingga pendaftaran ditutup pada hari Kamis (27/3), kemudian diperpanjang hingga Kamis (10/4), KY telah menerima 183 pendaftar calon hakim agung dan 24 pendaftar calon hakim ad hoc HAM di MA.
"Seleksi administrasi ini diukur berdasarkan indikator kelengkapan berkas dan kesesuaian persyaratan," kata anggota KY dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (15/4).
Pada kesempatan itu Mukti menyampaikan selamat kepada calon peserta seleksi calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di MA yang lulus seleksi administrasi.
Mukti menjelaskan bahwa seleksi itu untuk memenuhi posisi 20 jabatan hakim di Mahkamah Agung, terdiri atas 5 hakim agung Kamar Pidana, 3 hakim agung Kamar Perdata, 2 hakim agung Kamar Agama, 1 hakim agung Kamar Militer, 1 hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 5 hakim agung Kamar TUN khusus pajak, dan 3 hakim ad hoc HAM di MA.
Selanjutnya, 161 calon hakim agung dan 18 calon hakim ad hoc HAM di MA yang sudah lolos seleksi administrasi itu akan ikut seleksi kualitas pada tanggal 28—30 April 2025
Juru Bicara KY menyebutkan seleksi itu meliputi tes karya tulis di tempat, studi kasus hukum, studi kasus Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH), dan tes objektif.
Baca Juga: Hakim PA Batam Ditusuk OTK, KY Turunkan Tim Khusus
Sementara itu, anggota KY selaku Ketua Bidang Rekrutmen Hakim KY M. Taufiq H.Z. menyebutkan 161 orang calon hakim agung dan 18 orang calon hakim ad hoc HAM di MA yang dinyatakan lulus administrasi itu terdiri atas 68 calon hakim agung Kamar Pidana, 33 calon hakim agung Kamar Perdata, dan 40 calon hakim agung Kamar Agama.
Berikutnya 7 calon hakim agung Kamar Militer, 4 calon hakim agung Kamar Tata Usaha Negara (TUN), 9 calon hakim agung Kamar TUN khusus pajak, dan 18 calon hakim ad hoc HAM di MA.
Taufiq menginformasikan bahwa peserta yang akan mengikuti seleksi kualitas wajib menyerahkan karya profesi berupa soft copy dalam format PDF dan surat rekomendasi dari tiga orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas, dan kinerja calon hakim agung.
Persyaratan tersebut, kata dia, paling lambat dikirim pada tanggal 17 April 2025 ke alamat email: rekrutmen@komisiyudisial.go.id menggunakan format PDF.
Berdasarkan jenis kelamin, kata dia, calon hakim agung itu terdiri atas 132 laki-laki dan 29 perempuan. Sementara itu, calon hakim ad hoc HAM di MA terdiri atas 17 laki-laki dan 1 orang perempuan.
Calon hakim agung yang lolos seleksi administrasi didominasi hakim karier sebanyak 125 orang. Ada pula yang berprofesi akademisi sebanyak 12 orang, advokat 7 orang, hakim ad hoc 5 orang, dan dari bidang lainnya 12 orang.
Berita Terkait
-
Hakim PA Batam Ditusuk OTK, KY Turunkan Tim Khusus
-
Sempat Tertunda Efisiensi Anggaran, Seleksi Hakim Agung dan Ad Hoc HAM Resmi Dibuka!
-
Peradilan yang Dibelenggu Uang, Apakah Komisi Yudisial Bisa Menyelamatkan?
-
Kasus Timah Harvey Moeis, KY Panggil Pelapor Dugaan Pelanggaran Etik Hakim PN Jakpus
-
Kena Pemangkasan, KY Coba Lobi Pemerintah Buat Tambah Anggaran Rp63 Miliar
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO
-
Akui Sulit Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama, Bareskrim: Dikejar Lari-lari!
-
Bukan Cuma Iklan: 5 Bos Media Bongkar 'Revenue Stream' Ajaib di Era AI
-
Pakar Pidana Tegaskan Polemik Patok Kayu PT WKM Harusnya Tak Jadi Perkara Pidana
-
Kejagung Dalami Jejak Korupsi Chromebook Sampai ke 'Ring 1' Nadiem Makarim
-
Terungkap! Alasan Sebenarnya APBD DKI Jakarta Numpuk Rp14,6 Triliun! Bukan Deposito, Tapi...?
-
Kejati Jakarta Bongkar Skandal LPEI: Negara 'Dibobol' Hampir Rp 1 Triliun