Suara.com - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia angkat bicara soal munculnya isu reshuffle kabinet. Terutama berkaitan dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Menteri ESDM ini menekankan persoalan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo Subianto.
"Saya nggak pernah, saya nggak pernah tahu tentang itu karena itu hak prerogatif Pak Presiden," kata Bahlil di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Sementara itu ditanya ihwal isu yang menyebut dirinya akan menggantikan posisi Airlangga bila mantan ketum Golkar tersebut di-reshuffle, Bahlil tidak menjawab.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto memastikan tetap bekerja sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Penegasan itu sekaligus menjadi bantahan ihwal isu menyebut Airlangga mundur dari Kabinet Merah Putih.
Diketahui, isu mundurnya Airlangga dan Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap sebagai salah satu yang menjasi sentimen Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok.
Menanggapi rumor tersebut, Airlangga memastikan tidak ada rencana dirinya mengajukam pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi pertama saya tetap bekerja. Konsentrasi bekerja dan tidak ada rencana mundur," ujar Airlangga di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (18/3/2025).
Airlangga menegaskan hal serupa terhadap rumor yang menyebut Sri Mulyani akan mundur. Ia menegaskan kabar tersebut merupakan kabar hoaks.
Baca Juga: Istana Respons Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih, Mensesneg: Bukan Nggak Ada, Tapi...
"Ibu Sri Mulyani saya sudah komunikasi tadi siang. Ibu juga sedang bekerja penuh. Jadi itu hoaks," kata Airlangga.
Diketahui, Airlangga menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Salah satu agendanya ialah untuk melaporkan perkembangan terkini mengenai anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
IHSG mengalami penurunan tajam hingga menembus -6,11 persen pada penutupan perdagangan sesi 1, hari ini, Selasa (18/3/2025).
"Ya tentu perkembangan perekonomian akan dilaporkan ke bapak presiden," kata Airlangga.
Respons Istana
Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan/PCU Hariqo Satria Wibawa tegaskan kabar mundurnya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan merupakan kabar hoaks.
Berita Terkait
-
Istana Respons Isu Reshuffle Kabinet Merah Putih, Mensesneg: Bukan Nggak Ada, Tapi...
-
Soal Matahari Kembar Gegara Menterinya Prabowo Sowan ke Jokowi, Bahlil: Jangan Dipolitisir
-
Ketum Golkar Bakal Reshuffle Kepengurusan dalam Waktu Dekat: Tidak Harus Tunggu Satu atau Dua Tahun
-
Soal Pertemuan dengan Jokowi, Bahlil Tegaskan Jajaran Menteri Satu Komando di Bawah Prabowo
-
Bahlil Usul RI Tambah Kuota Impor Minyak dan Gas LPG dari AS
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- 5 HP Redmi RAM 8 GB Memori 256 GB Termurah di Bawah Rp1,5 Juta, Spek Juara
Pilihan
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
Terkini
-
Kemnaker Siapkan Tenaga Kerja Terampil untuk Dukung Pertumbuhan Pasar EV dan Green Jobs
-
Ironi Distribusi Air Jakarta: Apartemen Dimanjakan, Warga Kampung Pakai Pipa Usia Setengah Abad!
-
Serangan Mematikan Rusia Jelang Gencatan Senjata, 26 Warga Ukraina Tewas
-
Kritik Pelibatan TNI dalam Pembekalan LPDP, TB Hasanuddin: Perlu Dikaji, Tak Sesuai Tupoksi!
-
BPJS Kesehatan dan BPKP Perkuat Tata Kelola Jaga Keberlanjutan JKN
-
Letjen TNI Agus Widodo Dikabarkan Resmi Jabat Wakil Kepala BIN, Gantikan Komjen Imam Sugianto
-
Nyawa di Ujung Shift: Mengungkap Jam Kerja Tak Manusiawi Dokter Internship dan Regulasi Kemenkes
-
Sama dengan TNI, Prabowo Batasi Jabatan Anggota Polri di Luar Institusi
-
Komitmen ESG Meningkat, Mengapa Data Logistik Masih Jadi Tantangan di Lapangan?
-
KPK Ingatkan Tunjangan Hakim Ad Hoc Harus Beriringan dengan Perbaikan Sistem Peradilan