Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto, tengah menjadi sorotan publik.
Di tengah kabar kelancaran pelaksanaan program di Kota Palembang, Sumatera Selatan, muncul kabar mengejutkan dari daerah lainnya.
Para mitra dapur MBG di sana dikabarkan mengalami kerugian hingga mencapai Rp1 miliar akibat keterlambatan pembayaran dari pemerintah.
Kabar ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin program yang sama bisa berjalan lancar di satu daerah, namun mengalami kendala serius di daerah lain?
Palembang Klaim Pembayaran Lancar
Di Palembang, program MBG telah berjalan sejak 6 Januari 2025.
Salah satu mitra dapur MBG, Sulaiha Susi dari Dapur Ilir Timur III, mengungkapkan bahwa pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak pemerintah berjalan lancar.
"Sejauh ini pembayaran lancar dari BGN (pemerintah) ke mitra, soal pembayaran tidak ada kendala di Sumsel khususnya Palembang, tetap cair 2 Minggu sekali," ujarnya melansir sumselupdate.com-jaringan Suara.com.
Susi menambahkan, kunci kelancaran program di Palembang adalah koordinasi yang baik antara mitra dapur dan pemerintah.
Baca Juga: Taj Yasin Minta Jaga Kualitas Makanan Program MBG: Bukan Sekadar Bagi-bagi Makan!
"Pandangan kami sebagai mitra, kesalahannya dari mereka, dari pemerintah selama ini tidak ada kendala. Penagihan yang lalu sudah dibayarkan, tunggakan dari sebelum lebaran sudah selesai," jelasnya.
Bahkan, Susi mengungkapkan bahwa pada akhir April 2025, sistem pembayaran dana MBG akan berubah. Pemerintah akan langsung membayarkan uang operasional di awal, tanpa sistem talangan lagi.
Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG.
Kondisi berbeda justru terjadi di daerah lainnya.
Para mitra dapur MBG di sana dikabarkan mengalami kerugian besar akibat keterlambatan pembayaran. Bahkan, beberapa dapur terpaksa menghentikan operasional mereka.
Menurut Susi, permasalahan di Kalibata kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antara mitra dapur dan pihak terkait.
Berita Terkait
-
Taj Yasin Minta Jaga Kualitas Makanan Program MBG: Bukan Sekadar Bagi-bagi Makan!
-
Soal Tunggakan MBG Belum Dibayar, Anggota DPR Ini Sebut Bukan Salah Badan Gizi Nasional
-
Program MBG Berjalan 3 Bulan, Dikritik Masih Berantakan: Ada Kasus Keracunan Hingga Menu Tinggi Gula
-
Fakta Polisi Aniaya Mantan dan Todongkan Pistol Ternyata Positif Narkoba
-
Profil Yayasan Media Berkat Nusantara yang Diduga Tidak Bayar Dana MBG Miliaran
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut
-
Buka Lahan Ilegal di Kawasan Konservasi Hutan, Wanita Ini Terancam 11 Tahun Bui