"Persoalan dapur MBG yang tutup dan tidak ada pencairan dana atau tidak ada pembayaran ke pihak penyedia makanan menu MBG, karena kemungkinan antar mitra dan SPPI setempat tidak ada komunikasi baik. Dana operasional MBG langsung masuk ke mitra tanpa ada perantara," katanya.
“Sejak dapur Ilir Timur III beroperasi pada gelombang kedua di 17 Februari, tidak ada masalah. Pandangan kami sebagai mitra, kesalahannya dari mereka, dari pemerintah selama ini tidak ada kendala. Penagihan yang lalu sudah dibayarkan, tunggakan dari sebelum lebaran sudah selesai,” jelas Susi.
Bahkan lanjutnya pada akhir April 2025, pembayaran dana MBG untuk mitra dari BGN tidak lagi sistem talangan dan uang operasional akan dibayarkan saat awal. Kondisi ini kata Susi, jadi angin segar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang jadi bagian pelaksana MBG sebagai penyedia dapur.
“Setelah lebaran ini tidak ada lagi penagihan (dari dapur ke BGN soal dana MBG). Yang belakang (dana MBG) jiga tidak ada lagi tersisa bayaran (yang belum diberikan) uang-uang sudah dibayar,” jelasnya
Persoalan dapur MBG yang tutup dan tidak ada pencairan dana atau tidak ada pembayaran ke pihak penyedia makanan menu MBG, karena kemungkinan antar mitra dan SPPI setempat tidak ada komunikasi baik. Dana operasional MBG langsung masuk ke mitra tanpa ada perantara.
“Jadi, pembayaran akan lancar dari BGN, asalkan kita bekerjasama dari bagian SPPI untuk memberi tagihan (ke BGN) dengan cepat dan tidak ada kesalahan adminstrasi,” katanya.
Transparansi dan Koordinasi Jadi Kunci
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam program MBG.
Transparansi dan koordinasi yang baik adalah kunci utama keberhasilan program ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sementara itu, para mitra dapur juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman.
Baca Juga: Taj Yasin Minta Jaga Kualitas Makanan Program MBG: Bukan Sekadar Bagi-bagi Makan!
Berita Terkait
-
Taj Yasin Minta Jaga Kualitas Makanan Program MBG: Bukan Sekadar Bagi-bagi Makan!
-
Soal Tunggakan MBG Belum Dibayar, Anggota DPR Ini Sebut Bukan Salah Badan Gizi Nasional
-
Program MBG Berjalan 3 Bulan, Dikritik Masih Berantakan: Ada Kasus Keracunan Hingga Menu Tinggi Gula
-
Fakta Polisi Aniaya Mantan dan Todongkan Pistol Ternyata Positif Narkoba
-
Profil Yayasan Media Berkat Nusantara yang Diduga Tidak Bayar Dana MBG Miliaran
Terpopuler
- Lipstik Merek Apa yang Tahan Lama? 5 Produk Lokal Ini Anti Luntur Seharian
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- Dexlite Mahal, 5 Pilihan Mobil Diesel Lawas yang Masih Aman Minum Biosolar
- Awas! Jakarta Gelap Gulita Besok Malam, Cek Daftar Lokasi Pemadaman Lampunya
- Warga 'Serbu' Lokasi Pembangunan Stadion Sudiang Makassar, Ancam Blokir Akses Pekerja
Pilihan
-
Jadi Tersangka Pelecehan Santri, Benarkah Syekh Ahmad Al Misry Sudah Ditahan di Mesir?
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
Terkini
-
SPAI Desak Pemerintah: Hapus Perbudakan Modern, Akui Pengemudi Ojol Sebagai Pekerja Formal!
-
Bukan Intervensi! Eks Penyidik: Usul KPK Capres Wajib Kader Partai Bentuk Kontribusi Pemikiran
-
Setelah 21 Tahun, Akankah Transjakarta Akhiri Era Tiket Murah Rp 3.500?
-
Misi Kemanusiaan Miss Cosmo 2025: Perkuat Akses Operasi Bibir Sumbing Gratis di Indonesia
-
Amerika Serikat Perluas Blokade Iran ke Selat Hormuz Hingga Samudra Pasifik dan Hindia
-
Perang AS - Iran Bikin Eropa Boncos, Biaya Impor Bahan Bakar Bengkak Rp 505 Triliun
-
Halalbihalal Tokoh Sumbagsel: Mendagri Tito Ajak Rumuskan Program Nyata 2027-2029
-
Gaji Jurnalis Pemula Disorot: Idealnya Rp 9,1 Juta, Faktanya Masih Banyak di Bawah UMR
-
PERKUPI Lantik Pengurus Jakarta, Tegaskan Peran Jaga Kerukunan Umat Beragama di Ibu Kota
-
Alasan KPK Dorong Capres hingga Cakada dari Kader Parpol: Demi Cegah Mahar Politik