Mitra Makan Bergizi Gratis di Palembang Ungkap Fakta Berbeda Soal Pembayaran

Suara.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden terpilih Prabowo Subianto, tengah menjadi sorotan publik.

Di tengah kabar kelancaran pelaksanaan program di Kota Palembang, Sumatera Selatan, muncul kabar mengejutkan dari daerah lainnya.

Para mitra dapur MBG di sana dikabarkan mengalami kerugian hingga mencapai Rp1 miliar akibat keterlambatan pembayaran dari pemerintah.

Kabar ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Bagaimana mungkin program yang sama bisa berjalan lancar di satu daerah, namun mengalami kendala serius di daerah lain?

Palembang Klaim Pembayaran Lancar

Di Palembang, program MBG telah berjalan sejak 6 Januari 2025.

Salah satu mitra dapur MBG, Sulaiha Susi dari Dapur Ilir Timur III, mengungkapkan bahwa pembayaran dari Badan Gizi Nasional (BGN) selaku pihak pemerintah berjalan lancar.

"Sejauh ini pembayaran lancar dari BGN (pemerintah) ke mitra, soal pembayaran tidak ada kendala di Sumsel khususnya Palembang, tetap cair 2 Minggu sekali," ujarnya melansir sumselupdate.com-jaringan Suara.com.

Susi menambahkan, kunci kelancaran program di Palembang adalah koordinasi yang baik antara mitra dapur dan pemerintah.

Baca Juga: Taj Yasin Minta Jaga Kualitas Makanan Program MBG: Bukan Sekadar Bagi-bagi Makan!

"Pandangan kami sebagai mitra, kesalahannya dari mereka, dari pemerintah selama ini tidak ada kendala. Penagihan yang lalu sudah dibayarkan, tunggakan dari sebelum lebaran sudah selesai," jelasnya.

Bahkan, Susi mengungkapkan bahwa pada akhir April 2025, sistem pembayaran dana MBG akan berubah. Pemerintah akan langsung membayarkan uang operasional di awal, tanpa sistem talangan lagi.

Hal ini tentu menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM yang terlibat dalam program MBG.

Kondisi berbeda justru terjadi di daerah lainnya.

Para mitra dapur MBG di sana dikabarkan mengalami kerugian besar akibat keterlambatan pembayaran. Bahkan, beberapa dapur terpaksa menghentikan operasional mereka.

Menurut Susi, permasalahan di Kalibata kemungkinan besar disebabkan oleh kurangnya koordinasi dan komunikasi antara mitra dapur dan pihak terkait.

"Persoalan dapur MBG yang tutup dan tidak ada pencairan dana atau tidak ada pembayaran ke pihak penyedia makanan menu MBG, karena kemungkinan antar mitra dan SPPI setempat tidak ada komunikasi baik. Dana operasional MBG langsung masuk ke mitra tanpa ada perantara," katanya.

“Sejak dapur Ilir Timur III beroperasi pada gelombang kedua di 17 Februari, tidak ada masalah. Pandangan kami sebagai mitra, kesalahannya dari mereka, dari pemerintah selama ini tidak ada kendala. Penagihan yang lalu sudah dibayarkan, tunggakan dari sebelum lebaran sudah selesai,” jelas Susi.

Bahkan lanjutnya pada akhir April 2025, pembayaran dana MBG untuk mitra dari BGN tidak lagi sistem talangan dan uang operasional akan dibayarkan saat awal. Kondisi ini kata Susi, jadi angin segar bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang jadi bagian pelaksana MBG sebagai penyedia dapur.

“Setelah lebaran ini tidak ada lagi penagihan (dari dapur ke BGN soal dana MBG). Yang belakang (dana MBG) jiga tidak ada lagi tersisa bayaran (yang belum diberikan) uang-uang sudah dibayar,” jelasnya 

Persoalan dapur MBG yang tutup dan tidak ada pencairan dana atau tidak ada pembayaran ke pihak penyedia makanan menu MBG, karena kemungkinan antar mitra dan SPPI setempat tidak ada komunikasi baik. Dana operasional MBG langsung masuk ke mitra tanpa ada perantara.

“Jadi, pembayaran akan lancar dari BGN, asalkan kita bekerjasama dari bagian SPPI untuk memberi tagihan (ke BGN) dengan cepat dan tidak ada kesalahan adminstrasi,” katanya.

Transparansi dan Koordinasi Jadi Kunci

Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak yang terlibat dalam program MBG.

Transparansi dan koordinasi yang baik adalah kunci utama keberhasilan program ini. Pemerintah perlu memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sementara itu, para mitra dapur juga perlu menjalin komunikasi yang baik dengan pihak terkait agar tidak terjadi kesalahpahaman.