Jangan Hanya ASN Lokal yang Pindah ke IKN! Deddy PDIP: TNI Aja Bisa Jadi Dirjen, Masak Sipil Nggak

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, meminta pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur tak hanya dari pulau Jawa saja. Menurutnya, ASN wilayah atau daerah lain juga harus diprioritaskan.

Hal itu disampaikan Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

Awalnya Deddy menyinggung rencana Menpan RB Rini Widyantini dalam memindahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui jalur mutasi lewat Pemrpov Kalimatan Timur.

Menurutnya, jangan hanya dari Kaltim saja tapi dari seluruh Kalimantan, termasuk seluruh dari Indonesia juga perlu diprioritaskan.

"Jangan hanya Kalimantan Timur dong, saya minta dibuka juga kesempatan untuk Kalimantan yang lain dan terutama nanti daerah-daerah (Indonesia) timur, jangan dipindahin dari Jawa semua bu," kata Deddy.

Deddy menyampaikan, kalau memang ASN dari wilayah lain dirasa belum siap, masih bisa diberikan pelatihan agar mereka bisa ditempatkan di IKN.

"Kalau mereka belum siap disiapkan dilatih di berdayakan itu baru ada gunanya kita pindah ibu kota. Kalau enggak cuma pindahkan kantor, jadi tolong itu diperhatikan ya," katanya.

Ia menegaskan, kekinian tak ada orang tak bisa ditingkatkan kemampuannya. Deddy kemudian menyinggung jika TNI zaman sekarang saja bisa jadi Direktur Jenderal.

"Kalau memang belum ya pemberdayaan dulu apa namanya kek, apa masa persiapan atau apa intinya kan enggak ada orang yang nggak bisa diupgrade. Orang dari tentara bisa jadi Dirjen kok, kenapa orang sipil sendiri yang sama-sama lulusan STPDN kenapa enggak bisa?," kata Deddy.

Baca Juga: Ketum PDIP Ikut Tanam Mangrove di Jakarta, Pramono Anung: Bu Mega Punya Perhatian Khusus

"Jadi tolong dibuka kesempatan untuk Kalimantan lalu Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua Maluku itu dulu, baru bicara kita keadilan buat republik ini dengan pindahnya IKN," Deddy menambahkan.

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, menyampaikan, ada tiga fase prioritas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu disampaikan Rini dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/4/2025).

"Rencana awal pemindahan ASN ke IKN tentu sebagaimana yang saya sampaikan rencananya dilakukan secara bertahap dan terencana dengan pendekatan bertahap melalui tiga fase utama," kata Rini.

Ia mengatakan, pada fase pertama miniatur pemerintahan pada fase ini fokus utamanya adalah pemindahan ASN pada prioritas pertama yaitu unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi strategis untuk mendukung efektivitas dan penyelenggaraan pemerintahan.

"Serta mendukung langsung Presiden dan Wakil Presiden di IKN," katanya.

Kemudian pada fase ke dua, kata dia, yaitu penerapan share office atau service sistem dimana pemindahan ASN berlanjut pada prioritas kedua. Termasuk untuk ASN hasil seleksi CPNS 2024.

"Pada prioritas kedua termasuk pengisian ASN dari hasil seleksi CPNS 2024 (termasuk kuota afirmasi). Pengisian ASN melalui jalur mutasi ASN pemda wilayah Kaltim. Serta pengoperasian shared office and shared service system secara terintegrasi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, pada fase ketiga implementasinya adalah smart goverment.

"Pemindahan ASN pada prioritas ketiga. Kemudian impelementasi smart goverment di IKN dan Jakarta. Selanjutnya adalah proses kelanjutan pemindahan ASN lainnya," pungkasnya.