Sementara itu, terkait permintaan pasokan beras dari Malaysia, Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tetap memprioritaskan ketahanan pangan nasional dan memastikan ketersediaan stok dalam negeri dalam kondisi aman.
“Ada permintaan beras dari Malaysia kepada kita. Namun untuk sementara, kita harus menjaga ketersediaan dan keamanan stok dalam negeri terlebih dahulu. Ketahanan pangan nasional adalah prioritas utama. Setelah itu tercapai, baru kita dapat mempertimbangkan dukungan lebih lanjut kepada negara sahabat,” ujar Mentan Amran di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta (22/4/2025).
Ia menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi padi di sejumlah wilayah merupakan hasil dari adopsi teknologi digital, mekanisasi, penggunaan varietas unggul, serta kebijakan strategis yang didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Kita terbuka untuk berbagi pengalaman dan teknologi dengan negara sahabat seperti Malaysia. Kami percaya, semakin banyak negara yang kuat dalam sektor pangan, semakin tangguh pula kawasan kita dalam menghadapi krisis global,” ungkap Mentan Amran.
Dalam pertemuan bilateral tersebut, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohammad Bin Sabu menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat serta kekagumannya terhadap kemajuan sektor pertanian Indonesia, khususnya dalam produksi padi dan penerapan pertanian modern yang dinilai sangat pesat dan sukses.
“Saya merasa terhormat dan berterima kasih atas sambutan Menteri Pertanian Indonesia. Saya kagum dengan kemajuan sektor pertanian Indonesia, khususnya peningkatan produksi padi yang signifikan hingga mencukupi kebutuhan nasional dan berpotensi ekspor,” ujar Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Mohammad Bin Sabu.
Ia menegaskan bahwa produksi beras Malaysia saat ini masih tertinggal jauh, dengan indeks pertanaman yang rendah, sehingga kebutuhan nasional masih sangat bergantung pada impor. Malaysia pun tengah menghadapi lonjakan harga beras akibat terbatasnya pasokan domestik.
Berita Terkait
-
Minta MPR Kaji soal Desakan Ganti Wapres Gibran, Legislator PDIP: Jangan Alergi Dulu
-
Bonnie Triyana Kritik Telak Dedi Mulyadi: Tak Semua Masalah Harus Diselesaikan Tentara!
-
Wapres Masih Bau Kencur, Rocky Gerung: Gibran Tak Mampu Hadapi Kompleksitas Politik Global
-
Usai Ancam Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI, Dedi Mulyadi Diwanti-wanti DPR soal Ini, Apa Tuh?
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
KPK Ungkap Kasus Kredit Fiktif BPR Jepara Artha Rugikan Negara Hingga Rp 254 Miliar
-
Reno dan Farhan Masih Hilang, KemHAM: Jangan Buru-buru Disebut Korban Penghilangan Paksa!
-
Mardiono Didukung Jadi Caketum PPP Jelang Muktamar X, Amir Uskara Komandoi Tim Relawan Pemenangan
-
Terkuak! Alasan Ustaz Khalid Basalamah Cicil Duit Korupsi Haji ke KPK
-
Periksa Dirjen PHU Hampir 12 Jam, KPK Curiga Ada Aliran Uang Panas dari Kasus Korupsi Kuota Haji
-
Mardiono Tanggapi Munculnya Calon Ketum Eksternal: PPP Punya Mekanisme dan Konstitusi Baku
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah