Suara.com - Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik Zoelkifli, menyarankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengirim para pemuda pengangguran di Jakarta ikut pelatihan militer.
Taufik menganggap cara ini merupakan salah satu terobosan memberdayakan para pemuda.
Cara ini mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin mengirim pelajar nakal ke barak militer. Ia menilai Pramono bisa mengambil tindakan serupa dan melibatkan pemuda pengangguran.
"Tapi kemudian saya lihat bahwa jangan hanya pada pelajar tapi (pelatihan militer) juga pada pemuda-pemuda yang mungkin masih menganggur," ujar Taufik kepada Suara.com, Rabu (30/4/2025).
Menurut Taufik, berbagai kegiatan negatif seperti tawuran kerap kali melibatkan pemuda pengangguran
Ia pun menilai mereka bisa diberdayakan dengan memberi pelatihan militer.
"Karena yang saya lihat di lapangan ketika saya reses ketemu dengan masyarakat, itu tawuran-tawuran biasanya dilakukan oleh para pemuda yang tidak punya kerjaan," jelasnya.
"Jadi nggak punya kerjaan, terus kemudian dia nongkrong-nongkrong akhirnya menimbulkan perkelahian atau menimbulkan tawuran antar sesamanya," katanya menambahkan.
Meski demikian, ia menyebut pelatihan yang diberikan berupa semi militer agar tak ada kesan pemerintah berupaya mempersenjatai warga sipil.
Baca Juga: Punya Fasilitas Bagus, Pramono Mau Ubah Terminologi RSUD di Jakarta Jadi RS Internasional
"Jadi latihannya latihan militer, semi militer lah ya, kalau militer nanti seakan-akan jadi mempersenjatai," jelasnya.
Setelah menerima pelatihan, Taufik mengatakan para pemuda itu bisa diperkerjakan untuk jenis pekerjaan fisik seperti satuan pengamanan (satpam) hingga petugas penanganan bencana.
"Bisa nanti disalurkannya misalnya menjadi tenaga security, tenaga pengaman atau kemudian juga mungkin bisa dimasukkan ke dinas-dinas bencana alam ya atau nanti dikirim untuk menjadi tenaga relawan ya," ungkap Taufik.
Dengan demikian, maka para pemuda pengangguran ini bisa mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang menghindarkan mereka dari kegiatan negatif.
"Tentu saja perlu diberikan insentif juga ya, (dikirim) ke daerah-daerah bencana gitu ya. jadi sekaligus kita mengaktifkan, memperdayakan para pemuda atau pelajar," pungkasnya.
Sebelumnya Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli, meminta Gubernur Jakarta Pramono Anung meniru kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang ingin mengirim siswa nakal ke barak militer untuk ikut pelatihan.
Berita Terkait
-
Manut Pramono, Kadisnaker DKI Hari Nugroho Kini Rela Gowes dan Naik LRT saat Ngantor
-
Usai Ingin Kirim Siswa Bermasalah ke Barak Militer, Dedi Mulyadi Minta Pelajar Jalan Kaki ke Sekolah
-
PKS DKI Minta Pramono Terapkan Cara Dedi Mulyadi: Kirim Siswa Nakal di Jakarta ke Barak Militer
-
Punya Fasilitas Bagus, Pramono Mau Ubah Terminologi RSUD di Jakarta Jadi RS Internasional
-
KPAI Ingatkan Dedi Mulyadi: Semua Anak Berhak Dapat Pendidikan, Termasuk yang Bermasalah
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
WNA Ribut dan Diseret di Terminal 3 Soetta! Polisi Sampai Panggil Penerjemah Mandarin untuk Mediasi
-
Bau Orba di Balik Polemik Surat Demo BEM UI, Polisi Sengaja Bungkam Kritik?
-
KPK Jadwalkan Pemeriksaan Saksi Kasus Fadia Arafiq, Pemkab Pekalongan Tegaskan Tak Ada Pengondisian
-
Tarif Transjabodetabek Mau Naik, Bos TJ Tetap Pertimbangkan Kantong Warga
-
NHM Raih Penghargaan PROPER Biru, Cerminan Kinerja Pengelolaan Lingkungan yang Taat
-
Judi Berkedok Permainan Anak Timezone Dibongkar di Jakarta, DPR Minta Bandar Dikejar
-
Ada Perbaikan Videotron, Jalur Cepat Semanggi Ditutup Lima Malam
-
KPK Dalami Dugaan Suap Rp21 Miliar Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama
-
Datang ke Jakarta Fair Bisa Sekalian Bayar Pajak Kendaraan, Begini Caranya
-
Jangan Tergiur SIM Instan! Korlantas: Hanya Polri Institusi Sah Terbitkan Izin Mengemudi