Gunung Rinjani Blacklist 52 Pendaki, Tegas Terapkan Program Zero Waste 2025

Suara.com - Langit cerah menyambut para pendaki di jalur Senaru, salah satu pintu gerbang menuju puncak Gunung Rinjani, ikon megah Pulau Lombok.

Namun di balik keindahan panorama dan kesejukan udara pegunungan, terdapat komitmen kuat yang tengah diuji. Program Go Rinjani Zero Waste 2025.

Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) mulai menerapkan program ini secara ketat sejak awal 2025.

Tujuannya menjaga kelestarian lingkungan dengan mendorong pendaki bertanggung jawab penuh terhadap sampah yang mereka bawa.

Namun kenyataan di lapangan tidak semulus harapan. Pada bulan pertama pemberlakuan program, sebanyak 52 pendaki tercatat melanggar aturan utama.

Mereka tidak membawa turun kembali sampah makanan yang mereka bawa saat mendaki.

“Jumlah pendaki yang di-blacklist sebanyak 52 orang. Penyebabnya karena tak bawa turun sampah,” tegas Kepala Pengendali Ekosistem Hutan TNGR, Budi Soesmardi, di Mataram, Kamis (1/5).

Sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pendakian yang berlaku, para pendaki yang melanggar aturan kebersihan ini dijatuhi sanksi tegas berupa blacklist selama lima tahun.

Selama periode itu, nama mereka tidak akan diterima dalam sistem pendaftaran jalur pendakian mana pun di Rinjani.

Baca Juga: Syok Lihat Sampah Tak Terurus di Pasar Caringin, Dedi Mulyadi : Ini Pasar Atau Sawah?

Perubahan yang Membawa Harapan

Kendati belum sepenuhnya sempurna, program Zero Waste mulai menunjukkan hasil.

Jalur-jalur favorit seperti Sembalun dan Senaru kini tampak lebih bersih dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Pendaki mulai terbiasa dengan sistem pengecekan barang dan sampah, di mana mereka wajib melaporkan jenis dan jumlah sampah yang dibawa serta mengembalikannya saat turun.

“Kondisi jalur pendakian semakin membaik. Tapi tetap, program ini akan terus kami evaluasi agar ke depan lebih optimal,” lanjut Budi.

Pendaki yang akan naik ke Rinjani sekarang diwajibkan melakukan pre-check barang bawaan, khususnya yang berpotensi menjadi sampah. Bungkus makanan, botol air, plastik, dan lainnya.

Saat kembali, semua barang sisa tersebut harus dibawa turun dan dicocokkan dengan data awal.

Bukan Membatasi Rezeki, Tapi Menjaga Warisan

Sebagai kawasan konservasi yang menjadi rumah bagi keanekaragaman hayati, TNGR juga membatasi jumlah pengunjung.

“Makanya demi keberlanjutan wisata Rinjani, kami membuat pembatasan. Bukan membatasi rezeki orang,” jelas Budi.

Jumlah pengunjung per hari maksimal 700 orang, yang tersebar melalui enam jalur pendakian. Jalur Senaru, Sembalun, Torean, Aik Berik, Tetebatu, dan Timbanuh.

Jalur Senaru dan Sembalun—dua rute paling populer—dibatasi masing-masing untuk 150 orang per hari. Sementara empat jalur lainnya masing-masing maksimal 100 pendaki per hari.

Pembatasan ini penting, mengingat kawasan Rinjani bukan hanya untuk rekreasi. Ia adalah ekosistem kompleks yang mendukung keberadaan flora, fauna, mata air, dan kehidupan masyarakat sekitar.

“Kalau kita biarkan sampah menumpuk, alam rusak, air kotor, satwa terganggu. Pendaki juga tidak nyaman. Maka program ini penting untuk semua pihak,” kata Budi.

Sanksi Sebagai Pelajaran Kolektif

Penerapan blacklist tidak dimaksudkan untuk menghukum secara keras, tetapi sebagai upaya edukasi kolektif.

“Kami ingin ada kesadaran. Bahwa mendaki gunung bukan hanya soal foto cantik di puncak, tapi juga soal etika dan tanggung jawab,” tambah Budi.

Balai TNGR juga rutin menggelar edukasi kepada pemandu, porter, dan pelaku wisata lokal agar ikut menjadi agen perubahan.

Edukasi dilakukan mulai dari sistem pendataan, cara pengemasan makanan yang ramah lingkungan, hingga teknik membawa turun sampah tanpa merepotkan pendaki.

Harapan di Kaki Rinjani

Gunung Rinjani bukan sekadar destinasi. Ia adalah simbol kebanggaan dan warisan bagi generasi masa depan.

Lewat program Zero Waste, pengelola ingin mengingatkan bahwa setiap langkah kaki di jalurnya harus meninggalkan jejak kebaikan, bukan tumpukan plastik.

“Kami berharap ke depan, jumlah pelanggar bisa ditekan hingga nol. Semua pihak, termasuk pendaki, operator wisata, dan pemerintah daerah harus bersinergi,” tutup Budi.

Di tengah gempuran wisata massal dan hasrat selfie di ketinggian, kebijakan ini adalah langkah penting.

Meski tak selalu populer, langkah tegas seperti blacklist adalah cara untuk melindungi apa yang tak tergantikan. Alam yang lestari dan gunung yang tetap hidup.