Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) menjelaskan kepada para guru dan dosen bahwa gratifikasi bukan rezeki.
“Harus dibedakan mana rezeki, dan mana gratifikasi,” kata Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana di Gedung ACLC KPK, Jakarta Selatan, Humat (2/5/2025).
Untuk itu, Wawan mengatakan bahwa KPK selalu memberikan sosialisasi dan kampanye secara formal maupun informal kepada para guru dan dosen pengertian gratifikasi.
Dia menjelaskan bahwa sosialisasi maupun kampanye tersebut dilakukan hampir setiap tiga bulan sekali kepada guru atau dosen yang sudah atau baru ingin mengajar pendidikan antikorupsi.
“Jadi, tiap tiga bulan sekali kami melakukan webinar untuk meningkatkan kapasitas mereka mengenai antikorupsi, termasuk kepada kepala sekolahnya juga demikian, dosen-dosennya demikian,” ujar Wawan.
Menurut dia, pelaksanaan mengenai webinar dengan pembahasan soal gratifikasi kepada para dosen akan dilakukan pada 15 Mei 2025.
“15 Mei nanti ada webinar khusus untuk dosen-dosen antikorupsi se-Indonesia. Nanti pembicaranya ada dari pimpinan kami, kemudian Mendiktisaintek (Brian Yuliarto) juga akan memberikan keynote (paparan),” ucap Wawan.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo juga menegaskan bahwa institusinya tidak pernah berhenti memberikan edukasi terkait gratifikasi atau pendidikan antikorupsi.
Dia menjelaskan edukasi terkait gratifikasi penting dalam konteks pendidikan karena bisa berpengaruh terhadap pemberian nilai siswa atau mahasiswa.
Baca Juga: Siang Ini Prabowo Hadiri Hardiknas di SDN Cihampar 5 Bogor
“Tadinya akan memberikan nilai yang tidak lulus, tetapi karena ada gratifikasi, maka dia memberikan suatu kelulusan. Di sini mencerminkan adanya tidak ada keadilan atau suatu yang koruptif,” tutur Ibnu.
Dengan begitu, KPK berkomitmen untuk terus menyampaikan sosialisasi dan kampanye soal antikorupsi untun mencegah gratifikasi di bidang pendidikan.
Kata Mendikdasmen
Terpisah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memberi pesan agar anak-anak dari keluarga prasejahtera jangan sampai mengalami putus sekolah. Kemendasmen kata dia, berupaya untuk terus membantu penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah.
Ia menyampaikan pesan tersebut sebagai bagian dari peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 2 Mei.
“Jangan pernah merasa tidak ada biaya untuk belajar, jangan pernah merasa bahwa karena kekurangan biaya anak-anak harus berhenti sekolah. Insya Allah pemerintah akan berusaha membantu,” kata Mendikdasmen Mu'ti dalam sambutannya pada kegiatan Peninjauan untuk Mendukung Program Revitalisasi 10 Ribu Sekolah dan Perayaan Hardiknas 2025 di SDN 02-03 Leuwibatu, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat pada Jumat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Sepatu Lokal Senyaman Skechers, Tanpa Tali untuk Jalan Kaki Lansia
- 9 Sepatu Puma yang Diskon di Sports Station, Harga Mulai Rp300 Ribuan
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- 5 Mobil Bekas yang Lebih Murah dari Innova dan Fitur Lebih Mewah
Pilihan
-
In This Economy: Banyolan Gen Z Hadapi Anomali Biaya Hidup di Sepanjang 2025
-
Ramalan Menkeu Purbaya soal IHSG Tembus 9.000 di Akhir Tahun Gagal Total
-
Tor Monitor! Ini Daftar Saham IPO Paling Gacor di 2025
-
Daftar Saham IPO Paling Boncos di 2025
-
4 HP Snapdragon Paling Murah Terbaru 2025 Mulai Harga 2 Jutaan, Cocok untuk Daily Driver
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Tanpa Kembang Api, Polisi Bakal Tindak yang Melanggar
-
171.379 Rumah Rusak, Dompet Dhuafa Targetkan Bangun 1.000 RUMTARA bagi Penyintas Bencana Sumatra
-
Promo MRT Rp 1 dan Jadwal Operasional Tanggal 31 Desember 2025-1 Januari 2026
-
Jalan Sudirman-MH Thamrin-Bundaran HI Ditutup, Ini Rute Alternatifnya
-
Warga Antusias Rayakan Tahun Baru di Bundaran HI Meski Tanpa Kembang Api: yang Penting Jalan-Jalan
-
Transportasi Aceh-Medan Pulih, Mobilitas Warga dan Roda Perekonomian Regional Kembali Bergerak
-
Tersangka Korupsi Pokir Dinsos Lombok Barat Belum Ditahan, Kejari Mataram Beberkan Alasannya
-
Elit PDIP soal Wacana Pilkada Dipilih DPRD: Rakyat Akan Marah, Hak-haknya Diambil
-
Kondisi Terkini Bundaran HI Jelang Malam Tahun Baru 2026, Warga Mulai Merapat
-
Penjualan Terompet Tahun Baru di Asemka Sepi, Pedagang Keluhkan Larangan Kembang Api