Suara.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen TNI Kristomei Sianturi mengonfirmasi bahwa mutasi terhadap tujuh perwira tinggi (Pati) TNI yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Panglima (SK Panglima) TNI Nomor Kep/554/IV/2025, resmi dibatalkan atau ditangguhkan.
Dalam pembaruan kebijakan yang dituangkan melalui SK Panglima TNI terbaru Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025, ketujuh perwira tersebut akan kembali mengisi jabatan semula.
Berikut profil 7 pati TNI yang kembali ke jabatan semula, termasuk Letjen Kunto Arief Wibowo, anak mantan wakil presiden (Wapres) Try Sutrisno:
Kebijakan ini, menurut Kristomei, tidak berkaitan dengan isu-isu eksternal yang berkembang di publik, termasuk yang menyangkut Wakil Presiden ke-6 RI, Try Sutrisno, yang merupakan ayah dari Letjen Kunto.
Ia menegaskan, keputusan tersebut murni didasarkan pada kebutuhan organisasi TNI dan situasi terkini di lapangan.
Berikut profil dan posisi tujuh Pati TNI yang batal dimutasi:
1. Letjen Kunto Arief Wibowo – Pangkogabwilhan I
Letnan Jenderal Kunto Arief Wibowo tetap menjabat sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I.
Sebelumnya, ia sempat dikabarkan akan dimutasi dari posisi strategis ini.
Baca Juga: TNI Klaim Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arief Tak Ada Muatan Politis, SETARA: Publik Sulit Percaya
Putra dari Try Sutrisno ini dikenal memiliki rekam jejak operasional yang kuat, dengan latar belakang kepemimpinan di berbagai satuan tempur Angkatan Darat.
2. Laksda TNI Hersan – Pangkoarmada III
Laksamana Muda Hersan tetap melanjutkan tugasnya sebagai Panglima Komando Armada III.
Pangkoarmada III merupakan salah satu ujung tombak pengamanan maritim wilayah timur Indonesia, dan posisi ini juga viral di tengah dinamika geopolitik kawasan.
3. Laksda TNI H. Krisno Utomo – Pangkolinlamil
Laksda Krisno Utomo tetap menjabat sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil), komando utama pengangkutan pasukan dan logistik TNI melalui laut.
Tag
Berita Terkait
-
TNI Klaim Pembatalan Mutasi Letjen Kunto Arief Tak Ada Muatan Politis, SETARA: Publik Sulit Percaya
-
Ungkap Alasan Dukung Pemakzulan Gibran, Eks KSAL: Dia Enggak Masuk, Saya Ingin yang Terbaik!
-
Mutasi Anak Try Sutrisno Batal Usai Dikaitkan Isu Pemakzulan, Purnawirawan Minta Panglima TNI Cermat
-
Soal Mutasi Letjen Kunto Arief Dinilai Sarat Kepentingan Politik, TB Hasanuddin: TNI Mudah Digoyah
-
Ketum Grib Jaya Hercules ke Eks Panglima TNI: Aku Salah Apa, Pak Gatot Bisa Habisi Saya Luar Biasa
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Gerakan 'Setop Tot tot Wuk wuk' Sampai ke Istana, Mensesneg: Semau-maunya Itu
-
Koalisi Sipil Kritik Batalnya Pembentukan TGPF Kerusuhan Agustus: Negara Tak Dengarkan Suara Rakyat!
-
Menkeu Purbaya Bahas Status Menteri: Gengsi Gede Tapi Gaji Kecil
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat