Sebut Desakan Forum Purnawirawan TNI Copot Wapres Gibran Hoaks, AM Hendropriyono: Ada yang Main!

Suara.com - Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Jenderal (Purn) AM Hendropriyono ikut menanggapi soal adanya desakan pergantian Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang digaungkan oleh Jenderal (Purn) Fachrul Razi dkk yang tergabung dalam Forum Purnawirawan TNI AD. Terkait desakan itu, AM Hendropriyono menyebut jika tuntutan tersebut bukan berasal dari seluruh purnawirawan TNI AD.

Dalam siniar yang tayang di kanal Youtube pribadi Prof Rhenald Kasali pada Minggu (4/5/2025), Hendropriyono juga menyinggung soal pernyataan resmi Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) yang menanggapi desakan adanya pemakzulan terhadap Wapres Gibran oleh Fachrul Razi dkk.

"Padahal itu (desakan pemakzulan Wapres Gibran) kan diluruskan oleh PPAU (Perhimpunan Purnawirawan Angkatan Udara) duluan ya tanggal 21 (April). Saya baca Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat dan Angkatan Laut tanggal 28," beber Hendropriyono dilihat Suara.com, dalam tayangan siniar pada Minggu.

Kepada Rhenald Kasali, Hendropriyono turut menyinggung soal berita bohong alias hoaks terkait tuntuntan politik dari Forum Purnawirawan TNI. Pasalnya, dia menyebut jika tuntutan politik itu awalnya bergulir bukan pada 17 April , tetapi sudah mencuat dua bulan sebelumnya. 

"Padahal Pak pernyataan (Forum Purnawirawan TNI) itu kalau Prof. Reenald baca lagi tuh bulan Februari (dan) diputar lagi 17 April. Nah, kalau sesuatu peristiwa diputar tidak sesuai dengan konteks dan waktu dan namanya hoaks," beber pria lulusan Akademi Militer (Akmil) 1967 itu.

Dalam siniar itu, mertua mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa itu juga turut menyinggung soal hoaks dengan simulakra. Hendropriyono juga menyebut jika tuntutan yang digulirkan oleh Forum Purnawirawan TNI itu adalah hoaks karena tidak sesuai dengan waktu kejadian.

"Tempo hari Prof Rhenald tanya saya bedanya simulakra dengan hoaks. Simulakra barang tidak ada diada-adakan, toh masyarakat percaya, ini (hoaks) barangnya ada hanya waktunya udah enggak cocok. Jadi ini (desakan Forum Purnawirawan TNI) kan hoaks namanya," beber pria bernama Abdullah Mahmud Hendropriyono itu.

Lantaran diklaim ada rentang waktu yang berbeda, Hendropriyono menanggap jika desakan dari Forum Purnawirawan TNI terkait pergantian Wapres Gibran sudah tidak lagi relevan. Berdasar pengamatannya dari kacama intelijen, Hendropriyono mencurigai jika pihak yang 'bermain' di balik desakan Forum Purnawirawan TNI untuk mencopot Wapres Gibran.

"Kalau dari intelijen Prof, perbedaan ini sesuatu hal yang tidak biasa. Berarti ada yang main. Karena kenapa tidak waktu itu ramai? Waktu itu muncul pernyataan tidak ada yang ribut. Ributnya kenapa 2 bulan kemudian? Berarti harus diselidiki oleh intelijen ini ada yang main dan lalu ada yang main ini saya jadi curiga karena saya kira kan intelijen para fungsionir sekarang pasti lebih pintarlah karena lebih tahu kan, karena masa lalu dengan sekarang kan beda tantangannya, beda idealismenya," ungkapnya.

Baca Juga: Bela Sutiyoso Dihina Bau Tanah, Gatot Nurmantyo Skakmat Hercules: Kamu Itu Preman Berkedok Ormas!

Pernyataan PPAD soal Desakan Copot Gibran

Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD), Mayjen (Purn) Komaruddin Simanjuntak sebelumnya angkat bicara terkait desakan pencopotan Gibran dari kursi wapres. 

Mantan Panglima Kodam IX/Udayana  pun menyebut jika desakan untuk menggantikan Wapres Gibran bukan keputusan bulat seluruh pensiunan TNI AD. Menurutnya, desakan itu hanya disampaikan segelintir orang.

"Kami memahami bahwa usulan yang disampaikan tersebut dilandasi semangat kebangsaan dan kepedulian terhadap dinamika yang berkembang di tengah masyarakat. Namun, kami sampaikan bahwa pernyataan sikap tersebut
bukanlah pernyataan yang mewakili seluruh Purnawirawan TNI AD," beber Komaruddin lewat keterangan resminya yang dikutip Suara.com pada Senin (28/4/2025).

Tuntutan Jenderal Fachrul Razi dkk

Diberitakan sebelumnya, Forum Purnawirawan Prajurit TNI memberikan delapan tuntutan yang disampaikan melalui pernyataan sikap yang ditandatangani purnawirawan jenderal, laksamana, dan marsekal