10 Tahun Molor, PSI Curigai Proyek SJUT di Jakarta: Ini Timbulkan Pertanyaan

Suara.com - Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Bun Joi Phiau menyoroti soal pengerjaan proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) yang berjalan lamban. Padahal, SJUT diperlukan demi keamanan dan perbaikan tata kota.

Selama 10 tahun proyek ini mulai dikerjakan, baru rampung 3 persen dari jumlah ruas jalan di Jakarta. Ia pun mempertanyakan keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam penuntasan program ini.

"Lamanya waktu yang dibutuhkan dan minimnya kemajuan dalam proses pembangunan SJUT di Jakarta membuat kita bertanya-tanya mengenai keseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam menata ulang kota agar menjadi lebih aman, nyaman, dan berestetika," ujar Bun Joi Phiau kepada wartawan, Senin (5/5/2025).

SJUT merupakan sarana untuk menempatkan jaringan-jaringan utilitas seperti kabel listrik, kabel optik internet, pipa-pipa air, dan pipa-pipa gas di bawah tanah pada jalan-jalan arteri, kolektor, dan lokal.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Dinas Bina Marga DKI Jakarta 2024, DKI Jakarta memiliki jalanan sepanjang 6.505,93 kilometer. Dalam rentang waktu 2016-2022 Pemprov DKI Jakarta baru berhasil membangun SJUT sepanjang 197,375 kilometer atau 3,03 persen dari jumlah keseluruhan jalan yang ada.

"Pasalnya nyaris 10 tahun sejak pembangunan SJUT ini dimulai, Pemprov DKI Jakarta hanya berhasil membangun SJUT di 3.03 persen ruas jalan. Dengan kata lain, cakupannya sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan jalanan di ibu kota," beber Bun Joi Phiau.

"Ini menimbulkan pertanyaan. Bagaimana pembangunannya selama ini, sehingga proyek yang dimulai pada tahun 2016 silam kemajuannya masih sangat minim setelah 9 tahun berlangsung hingga kini," sambungnya lagi. 

Bun Joi Phiau juga mempertanyakan penugasan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yaitu Jakarta Propertindo (JakPro) dan Sarana Jaya. 

"JakPro dan Sarana Jaya ini sudah diberikan tugas masing-masing pada tahun 2019 dan 2020 lalu. Artinya,  kedua BUMD itu punya waktu 5 sampai 6 tahun untuk mengejar pembangunan SJUT, tetapi progresnya lambat dan hasilnya juga minim," terusnya.

Baca Juga: Nah Lho! Curhatan Dadan Hindayana di DPR: Pejabat BGN Belum Terima Gaji Sejak Urus Program MBG

Bun Joi Phiau pun meminta agar Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi lambatnya pembangunan SJUT dan mengejarnya agar proyek tersebut bisa selesai dengan cepat.

"Desain aplikatif SJUT ini membutuhkan biaya kurang lebih sebesar Rp69 triliun. Pemprov DKI harus lebih serius dalam melaksanakan proyeknya," ucap Bun Joi Phiau.

"Progres pembangunan SJUT ini harus dievaluasi secara total. Jikalau perlu, termasuk mengevaluasi BUMD yang diberikan penugasan untuk melaksanakannya. Pembangunan ini sudah berlangsung terlalu lama dan harus segera dituntaskan," tambahnya memungkasi.

Proyek Molor

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho sebelumnya mengakui

Proyek Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) di Jakarta disebut masih molor. Pernyataan itu disampaikan Hari Nugroho saat masih menjabat Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta pada  12 Januari 2023 lalu.