Suara.com - Perempuan memiliki peran penting dalam mewujudkan keberhasilan program perhutanan sosial di berbagai daerah di Indonesia.
Tak hanya mengurus rumah tangga, kini mereka juga tampil sebagai aktor utama dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Pernyataan ini ditegaskan oleh Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (WamenPPPA) Veronica Tan.
“Di banyak daerah, mereka menjadi tulang punggung keberhasilan program perhutanan sosial. Ini membuktikan bahwa kesetaraan gender bukan hanya isu sosial, tetapi juga fondasi keberlanjutan,” kata Veronica saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), ditulis Rabu 7 Mei 2025.
Pernyataan Veronica Tan tersebut menyoroti pentingnya pelibatan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan, khususnya di sektor kehutanan yang selama ini kerap didominasi oleh laki-laki.
Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), perhutanan sosial telah memberikan akses kelola kepada lebih dari 1 juta keluarga di Indonesia, termasuk kelompok perempuan.
Penguatan Kapasitas
Veronica juga menyampaikan bahwa Kementerian PPPA terus mendorong pemberdayaan perempuan, termasuk dalam bidang pengelolaan sumber daya alam.
Banyak kelompok perempuan kini tampil sebagai petani hutan, pengelola hasil hutan bukan kayu (HHBK), hingga pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) berbasis kehutanan.
Baca Juga: Gandeng Inggris soal Perhutanan Sosial, Menhut Raja Juli Ungkap 3 Komitmen Prabowo
“Kami bertemu langsung dengan kelompok tani wanita yang menjadi champion di Gunung Kidul. Mereka meminta peningkatan kapasitas, terutama dalam pengemasan produk dan penguatan UMKM. Ini sinyal bahwa mereka siap maju dan berkembang,” ujar Veronica.
Penguatan kapasitas perempuan ini sejalan dengan prinsip gender mainstreaming dalam pembangunan.
Menurut data Kementerian PPPA tahun 2023, lebih dari 40 persen perempuan yang terlibat dalam program perhutanan sosial menyatakan mengalami peningkatan pendapatan keluarga dan pengakuan sosial di komunitasnya.
Kolaborasi Multipihak
Langkah konkret mendukung pemberdayaan perempuan dalam sektor kehutanan ditunjukkan lewat penandatanganan dua perjanjian kerja sama.
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa PKS ini menjadi wujud nyata kolaborasi multipihak dalam membangun bentang alam berkelanjutan di Indonesia.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Pertamina Bentuk Satgas Nataru Demi Pastikan Ketersediaan dan Pelayanan BBM
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
Terkini
-
Jurus Baru Prabowo: Ubah Bonus Demografi RI Jadi Solusi Global di Negara 'Aging Society'
-
MK Dinilai Gagal Paham Konstitusi? Larangan Jabatan Sipil Seharusnya untuk TNI, Bukan Polri
-
Wagub Babel Hellyana Diperiksa 5 Jam di Bareskrim Polri, Statusnya Kini...
-
Kasus Gus Elham: Berapa Ancamam Hukuman Penjara Pelecehan Seksual Anak?
-
Hidup di Balik Tanggul Luat Raksasa: Kisah Warga Tambakrejo Membangun Harapan dari Akar Mangrove
-
Gaduh Internal Gerindra, Ini 4 Alasan Kader Daerah Tolak Keras Budi Arie
-
TB Hasanuddin: Larangan Polisi Duduki Jabatan Sipil Sudah Jelas, Tapi Pemerintah Tak Pernah Jalankan
-
Status Firli Bahuri Jadi 'Senjata', Keyakinan Roy Suryo Cs Tak Ditahan di Kasus Ijazah Jokowi
-
Polda Metro Jaya Jamin Profesionalisme, Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Tak Ditahan Usai Diperiksa 9 Jam
-
BPJS Ketenagakerjaan Gelar Diskusi Panel: Perkuat Transparansi Pengelolaan Dana Jaminan Sosial