Usul Program Siswa ke Barak jadi Pendidikan Nasional, JPPI Kritik Menteri Pigai: Hina Akal Sehat!

Suara.com - Usulan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai untuk menjadikan program pelatihan siswa di barak militer sebagai kebijakan nasional disebut menjadi tamparan keras bagi dunia pendidikan Indonesia.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebut, pernyataan Pigai sebagai pengakuan yang memalukan atas kegagalan total Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

"Bagaimana mungkin, di era modern ini, pemerintah justru melirik model pendidikan yang kaku dan represif ala militer sebagai solusi?" kata Koordinator Nasional JPPI,Ubaid Matraji dalam keterangan tertulisnya kepada Suara.com pada Jumat (9/5/2025).

Menurut Ubaid, apabila program barak militer benar-benar diterapkan secara nasional justru menjadi bukti tak terbantahkan kalau Kemendikdasmen telah angkat tangan dan gagal total dalam menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif untuk mendidik anak-anak.

"Ini adalah penghinaan terhadap akal sehat dan pengingkaran terhadap esensi pendidikan yang seharusnya membebaskan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak secara holistik," imbuhnya.

Menurut Ubaid, memaksakan model barak militer yang sarat dengan disiplin kaku dan potensi kekerasan justru akan membunuh potensi anak.

Di sisi lain, sekolah seharusnya menjadi rumah kedua bagi anak-anak, tempat mereka belajar dengan gembira, berinteraksi secara sehat, mengembangkan kreativitas, berpikir kritis, dan membangun karakter yang kuat melalui pendidikan yang humanis dan beradab. 

Sementara itu, disiplin kaku pada konsep militer bisa jadi mematikan nalar kritis dan menciptakan generasi yang patuh tapi tidak memiliki kemerdekaan berpikir.

"Karena itu, JPPI dengan tegas menyatakan bahwa usulan ini adalah kemunduran peradaban dan bentuk keputusasaan yang memalukan dari pemerintah. Kami menuntut pembatalan total wacana penerapan program barak militer sebagai kebijakan pendidikan nasional," tegasnya.

Baca Juga: Dipolisikan Eggi Sudjana, Jokowi Utus Pengacara Bawa Ijazah S1 ke Bareskrim, Buat Apa?

JPPI juga mengajak seluruh elemen masyarakat, para pendidik, orang tua, dan aktivis pendidikan untuk bersatu menolak kebijakan barak militer yang dinilai berbahaya.

"Jangan gadaikan masa depan anak-anak Indonesia dengan solusi instan dan militeristik yang justru akan menghancurkan fondasi pendidikan yang seharusnya kita bangun dengan susah payah," pungkasnya.

Dukung Program Dedi Mulyadi

Diberitakan sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengaku mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim anak-anak yang dianggap nakal menjalani pendidikan di barak militer tidak melanggar HAM.

Bahkan, jika program tersebut dianggap berjalan dengan baik, Natalius Pigai mengusulkan agar kebijakan ini bisa diterapkan secara masif di seluruh Indonesia. Dia mengaku akan membahas hal tersebut bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.

“Kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).

Meski begitu, dia menegaskan pendidikan di barak TNI bagi siswa yang dianggap nakal tidak boleh melanggar prinsip-prinsip HAM dan lebih fokus pada upaya meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab. Pigai menegaskan bahwa secara umum ide yang dimiliki Dedi Mulyadi ini bagus.

“Ini bagus, idenya bagus, supaya apa? Untuk ke depan, kita kan 10 tahun ke depan itu 2025-2035 itu kita harus go internasional,” kata Pigai.

Tak Langgar HAM

Pada kesempatan yang sama, Pigai menyatakan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim anak-anak yang dianggap nakal menjalani pendidikan di barak militer tidak melanggar HAM.

“Dalam perspektif HAM, saya pertegaskan tidak melanggar HAM karena kalau itu tidak dilakukan yang disebut corporal punishment,” ucap Pigai.

Corporal punishment yang dimaksud Pigai ialah hukuman fisik seperti mencubit atau menjewer peserta didik sebagaimana yang kerap dilakukan tenaga pendidik di masa lalu.

Menurut dia, kebijakan yang dilakukan Dedi Mulyadi ini tidak memberikan hukuman fisik kepada siswa yang dianggap nakal sehingga tidak melanggar HAM.

Sebab, Pigai meyakini kebijakan Dedi untuk memberikan pendidikan kepada siswa yang dianggap nakal di barak TNI justru akan memberikan pelatihan mental, disiplin, tanggung jawab hingga pembentukan karakter.

“Kalau itu, menurut saya, keyakinan saya, di Jawa Barat itu bukan corporal punishment tapi mereka mau dididik mental, karakter, dan disiplin, dan tanggung jawab,” ujar Pigai.

“Kalau pendidikan yang berorientasi pada pembentukan disiplin, pembentukan mental, pembentukan karakter, dan pembentukan tanggung jawab, maka tidak melanggar HAM dan kami mendukung pemerintah Jawa Barat itu. Itu sikap kami,” tandas dia.