Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Integrity Council For The Voluntary Carbon Market (ICVCM). Pertemuan ini guna memaksimalkan potensi perdagangan karbon Indonesia.
Dalam pertemuan Menhut Raja Juli didampingi oleh Wamenhut Sulaiman Umar, Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Laksmi Wijayanti, Direktur Bina Usaha Pemanfaatan Hutan dan Penasehat Umum Menteri Edo Mahendra.
Sementara itu, dari ICVCM yakni Chief Executive Officer ICVCM Amy Merrill, Director Of Continuous Improvement Work Programs ICVCM Anton Tsvetov.
Menhut Raja Antoni mengatakan transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas sangat penting. Ia mengatakan Indonesia mengakui peran strategis ICVCM dalam menetapkan standar tinggi dalam perdagangan karbon.
"Indonesia sepenuhnya mengakui peran strategis Dewan Integritas untuk Pasar Karbon Sukarela (ICVCM) dalam menetapkan dan mempertahankan standar tinggi untuk unit karbon yang diperdagangkan secara internasional," ujar Menhut Raja Antoni, saat pertemuan di Kantor Kemenhut, Jumat (9/5/2025).
"Dalam konteks global saat ini dimana transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas sangat penting-Prinsip Karbon Inti (CCP) ICVCM memberikan landasan yang kuat untuk memastikan integritas lingkungan dan sosial dari kredit karbon," sambungnya.
Raja Antoni meyakini masa depan pasar karbon tidak hanya bergantung pada volume, namun juga kualitas hingga integritas.
Menhut menyebut Indonesia berkomitmen untuk menjadi pemasok terpercaya.
"Indonesia meyakini bahwa masa depan pasar karbon tidak hanya bergantung pada volume, tetapi juga pada kualitas, integritas, dan ekuitas,"
Baca Juga: Forestra 2025: Satu-satunya Event Orkestra Hutan di Indonesia, Segera Dapatkan Tiketnya di Sini!
"Kami berkomitmen untuk menjadi pemasok tepercaya kredit karbon berintegritas tinggi yang berkontribusi secara berarti terhadap tujuan iklim global," tuturnya.
Selain dengan ICVCM, Menhut Raja Antoni juga bertemu dengan VERRA. Hadir dalam petemuan, Chief Executive Officer VERRA Mandy Rambharos dan Regional Representative APAC Win Sim Tan.
Pertemuan dengan VERRA sendiri dilakukan agar adanya keselarasan dengan metodelogi dan sistem akredirasi global.
Hingga memastikan kepemilikan dan otorisasi negara atas setiap unit karbon yang diterbitkan, mencegah resiko klaim ganda atau double counting.
Selain itu, pengembangan kapasitas bagi pelaku nasional dan lokal, terutama pengembang proyek berbasis masyarakat dan fasilitasi akses pasar dan pengakuan sisi permintaan untuk unit karbon Indonesia juga turut dilakukan.
Regulasi Perdagangan Karbon
Berita Terkait
-
Forestra 2025: Satu-satunya Event Orkestra Hutan di Indonesia, Segera Dapatkan Tiketnya di Sini!
-
Targetkan 2,7 Juta Lapangan Kerja Baru, Kadin Dorong Bisnis Kehutanan Regeneratif
-
Wamen PPPA Veronica Tan Akui Perempuan Jadi Tulang Punggung Perhutanan Sosial
-
Israel Dilanda Kebakaran Hutan Terparah Sepanjang Sejarah: Yerusalem dan Tel Aviv Terancam!
-
Ekspor Lunch Box dari Kayu Sengon, Menhut Sebut jadi Salah Satu Impian Prabowo
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Kisah Petani Gurem, Dihantui Pangan Murah Rendah Gizi
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
Terkini
-
Kapolres Tangsel Laporkan Gratifikasi iPhone 17 Pro Max ke KPK, Kini Disita Jadi Milik Negara
-
Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Keras, 21 Ribu Butir Disita dari Dua Lokasi
-
Usai Kena OTT KPK, Ketua dan Waka PN Depok Akan Diperiksa KY soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik Hakim
-
KPK Sampai Kejar-kejaran, Terungkap Nego Suap Sengketa Lahan di PN Depok dari Rp1 M Jadi Rp850 Juta
-
Penampakan Isi Tas Ransel Hitam Berisi Rp850 Juta, Bukti Suap Sengketa Lahan di PN Depok
-
Bukan Rugikan Negara Rp2,9 T, Pertamina Justru Untung Rp17 T dari Sewa Terminal BBM Milik PT OTM
-
Sidang Hadirkan Saksi Mahkota, Pengacara Kerry: Tidak Ada Pengaturan Penyewaan Kapal oleh Pertamina
-
Sukses, Peserta dari Empat Provinsi Antusias Ikuti Workshop "AI Tools for Journalists" di Palembang
-
KPK Tahan Ketua dan Wakil Ketua PN Depok, Buntut Dugaan Minta Fee Rp850 Juta
-
Yudi Purnomo Soal Wacana Polri di Bawah Kementerian: Ingat Pengalaman KPK