Pemusnahan Amunisi Tewaskan 13 Orang, DPR Desak TNI Lakukan Investigasi: Siapa yang Tanggung Jawab?

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, mendesak TNI melakukan investigasi terhadap peledakan amunisi kadaluarsa yang menyebabkan 13 orang meninggal dunia di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Oleh meminta ada pihak yang bertanggung jawab dalam kejadian ledakan di Garut tersebut.

Politikus PKB itu awalnya menyampaikan duka yang mendalam atas meninggalnya 13 orang, baik dari masyarakat sipil maupun TNI dalam insiden peledakan amunisi kadaluarsa yang terjadi Senin (12/5/2025), pukul 09.30.

"Semoga korban yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dalam menghadapi musibah tersebut," kata Oleh kepada wartawan, Selasa (13/5/2025).

Legislator asal Dapil Jawa Barat XI itu sangat menyayangkan kejadian tersebut.

Dirinya tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadikan peledakan amunisi kadaluarsa itu menyebabkan korban jiwa dari warga sipil dan TNI

"Apakah sudah dilakukan sesuai dengan standard operating procedure (SOP) yang telah ditetapkan atau ada kelalaian yang dilakukan oknum TNI dalam pemusnahan,?" tuturnya.

Untuk itu, ia meminta TNI melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap kejadian tersebut, agar menjadi terang benderang dan diketahui secara pasti apa yang menjadi penyebab jatuhnya korban jiwa yang begitu banyak.

"Tentu ini harus dilakukan investigasi secara menyeluruh agar terang benerang dan apa yang menjadi penyebab terjadinya korban jiwa. Dan siapa yang bertanggung jawab terhadap peristiwa itu," ungkapnya.

Baca Juga: Ledakan Amunisi di Garut Masalah Profesionalisme TNI, Imparsial: Karena Sibuk Jabatan Sipil

Ia pun menegaskan, harus ada yang bertanggung jawab dalam kejadian tersebut, karena telah menimbukan korban jiwa yang tidak sedikit.

Menurutnya, harga nyawa jangan dianggap murah dan enteng.

"Korbannya tidak sedikit. Harga nyawa jangan dianggap murah dan enteng. Semoga investigasi yang dilalukan bisa menjadikan masalah ini terang benerang," katanya.

Oleh mengatakan, Komisi I DPR RI akan memanggil Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) untuk meminta penjelasan yang utuh dan menyeluruh terhadap tragedi yang memilukan itu. Pihaknya akan memberikan waktu kepada TNI untuk melakukan investigasi.

Terkait kejadian serupa yang pernah terjadi di Cilandak, Jakarta Selatan pada tahun 1980an, seharusnya TNI belajar dari kasus sebelumnya.

Peledakan, kata dia, harus dilakukan secara ketat dan tidak dilakukan di dekat permukiman warga atau steril dari masyarakat umum.