Kapolres Jaktim Bersiap Bersih-bersih Posko Ormas: Kita Bongkar, Saya Tidak Suka Ada Simbol Ormas

Suara.com - Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) akan membongkar seluruh posko organisasi masyarakat (ormas) yang berada di sepanjang jalan wilayah tersebut.

"Mohon maaf ini, saya tidak mau lihat ada posko-posko organisasi yang ada simbol-simbol ormas di jalanan-jalanan itu, nanti saya tertibkan, saya bongkar. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, ini sudah menjadi kewenangan kami untuk menertibkan itu," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly di Jakarta Timur, Rabu (14/5/2025).

Nicolas menyebut, pihaknya sudah meminta bantuan Serse, Samapta, TNI/Polri, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) se-Jakarta Timur untuk menertibkan posko-posko organisasi di pinggir jalan.

"Dalam hal ini kami membantu Satpol PP untuk menertibkan itu. Dan juga ada posko-posko yang didirikan tanpa ada surat izin ataupun sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, maka kita juga akan tertibkan," ujar Nicolas sebagaimana dilansir Antara.

Lalu, Nicolas menyebut, pihaknya sudah melakukan pemetaan terhadap lokasi yang seringkali dijadikan lokasi berdirinya posko ormas.

Hal ini merupakan komitmen bersama untuk menindak tegas ormas yang bertindak tak sesuai aturan.

Polres Metro Jaktim juga melakukan pendekatan awal terlebih dahulu sebagai proses menyamakan persepsi dengan ormas saat menertibkan posko.

"Saya tawarkan untuk dibongkar ya. Untuk posko-posko yang ada identitas ormas itu dibongkar minimal. Kalau tidak dibongkar kita cat, hilangkan identitas. Hilangkan identitas tapi kita hadirkan nasionalisme di situ," ucap Nicolas.

Menurut Nicolas, setiap organisasi seharusnya memiliki kantor yang jelas, dimana isinya terdapat meja, kursi, dan administrasi yang terstruktur. Sehingga tidak ada posko yang berdiri di pinggir jalan dan mengganggu estetika wilayah Jakarta Timur.

Baca Juga: Operasi Berantas Premanisme: 22 Anggota Ormas Diringkus Polisi di Jakbar, Ada dari GRIB hingga FBR

"Kalau bila perlu kita cat saja merah putih, posko-posko tidak ada sembarangan dibangun di pinggir jalan, ada simbol prmas itu di jalanan, saya tidak mau," tegas Nicolas.

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Timur (Jaktim) menggandeng organisasi masyarakat (ormas) untuk mencegah aksi premanisme yang mengganggu kenyamanan masyarakat di Jakarta Timur.

Nicolas menyebut, pihaknya sudah beberapa kali bertemu dengan organisasi kemasyarakatan. Dalam pertemuan tersebut, polisi membahas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan para pimpinan ormas yang ada di Jakarta Timur.

Adapun tindakan premanisme yang dimaksud juga termasuk para debt collector (mata elang), pungutan liar, intimidasi, dan lain sebagainya. Polisi juga terus mengejar dan melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku premanisme.

Sejumlah ormas ada di Jakarta Timur, di antaranya Forum Betawi Rempug (FBR), Pemuda Pancasila (PP), Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi), Laskar Merah Putih (LMP), GP Anshor, hingga Badan Pembina Potensi Keluarga Besar (BPPKB) Banten.

Bersih-bersih Atribut Ormas

Sementara itu, petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP menertibkan atribut organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terpasang di sepanjang jalan raya dan area publik wilayah Tamansari, Jakarta Barat, Rabu.

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Operasi Berantas Jaya 2025 yang bertujuan menciptakan ketertiban umum dan menjaga netralitas ruang publik dari simbol-simbol kelompok tertentu yang tidak sesuai aturan.

"Penertiban ini menyasar atribut-atribut ormas yang terpasang dan tidak sesuai ketentuan, demi menjaga ketertiban serta kenyamanan masyarakat," ucap Kapolsek Metro Tamansari AKBP Riyanto di Jakarta, Rabu.

Beberapa ruas jalan utama menjadi target operasi, di antaranya Jalan Mangga Besar Raya, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Sukoharjo Wiryopranoto, Jalan Tamansari Raya, Jalan Gajah Mada, dan Jalan Pangeran Jayakarta.

Seluruh atribut yang telah ditertibkan kemudian diamankan ke Kantor Satpol PP Kecamatan Tamansari untuk dilakukan pendataan dan penanganan lebih lanjut.

"Kegiatan ini wujud kehadiran negara dalam menjaga ketertiban dan mencegah munculnya potensi konflik sosial akibat keberadaan simbol-simbol ormas yang tidak sesuai peraturan," pungkas Riyanto.