-
DPR tantang BGN sebut nama politisi minta jatah MBG.
-
BGN dituduh salahkan politisi atas masalah program MBG.
-
Sahidin bantah minta jatah, hanya menjembatani program.
Suara.com - Suasana Rapat Kerja Komisi IX DPR RI memanas saat Badan Gizi Nasional (BGN) dicecar soal isu politisi yang 'minta jatah' program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN, Sahidin, secara terbuka menantang Kepala BGN untuk menyebut nama, bukan sekadar melempar narasi ke publik.
Tantangan ini dilontarkan Sahidin setelah BGN dinilai menjadikan isu 'politisi minta dapur' sebagai salah satu kambing hitam di tengah maraknya kasus keracunan MBG.
"Ada yang menyalahkan politisi lah minta dapur, ada yang tadi bicara pidana, ini persoalan kita kan keracunan berarti ada masalah di dalam ini," kata Sahidin dalam rapat, Rabu (1/10/2025).
Merasa gerah dengan narasi yang berkembang, Sahidin mendesak Kepala BGN, Dadan Hindayana, untuk transparan di forum resmi, bukan di media sosial.
"Kalau ada politisi tunjuk hidungnya, siapa? Jangan kita bicara di medsos, tambah ramai pak, kasian bapak-bapak. Dulu satu Wamen bapak aman-aman saja, bertambah kami pun gerah jadinya," tegasnya.
Sahidin mengakui dirinya sempat berkomunikasi dengan staf BGN, namun ia membantah meminta jatah.
"Memang saya ada menelpon staf bapak. Tetapi kami hanya menjembatani, tapi kalau yang lain nggak tahu saya. Tapi kalau ada tolong tunjuk, ini minta-minta kerjanya," ungkapnya.
Ia pun meminta BGN untuk fokus pada evaluasi internal, mengingat Dadan sebelumnya mengakui bahwa kasus keracunan terjadi karena Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) belum berpengalaman.
Baca Juga: Cucu Mahfud MD Jadi Korban, Pakar Sebut Keracunan MBG Bukti Kegagalan Sistemik Total
"Sampaikan di forum ini. Jangan kita membuat narasi-narasi di luar itu. Itu enggak baik, Pak," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua BGN, Nanik S Deyang, mengakui adanya politikus yang meminta jatah dapur MBG kepadanya melalui pesan WhatsApp.
Pengakuan tersebut disampaikan pada Jumat (26/9/2025). Saat itu, Nanik menyatakan akan menutup dapur-dapur MBG yang bermasalah tanpa pandang bulu.
Ia memblokir nomor politikus tersebut setelah membalas permintaan yang datang di tengah ramainya kasus keracunan siswa.
"Serius saya, jangan main-main sama urusan kesehatan anak, ini kan program kasihan banyak anak-anak enggak bisa makan kita mau kasih makan kok rebutan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- Seret Nama Mantan Bupati Sleman, Dana Hibah Pariwisata Dikorupsi, Negara Rugi Rp10,9 Miliar
Pilihan
-
6 Fakta Demo Madagaskar: Bawa Bendera One Piece, Terinspirasi dari Indonesia?
-
5 Rekomendasi HP 1 Jutaan RAM 8 GB Terbaru, Pilihan Terbaik Oktober 2025
-
Pertamax Tetap, Daftar Harga BBM yang Naik Mulai 1 Oktober
-
Lowongan Kerja PLN untuk Lulusan D3 hingga S2, Cek Cara Daftarnya
-
Here We Go! Jelang Lawan Timnas Indonesia: Arab Saudi Krisis, Irak Limbung
Terkini
-
Rayakan HUT ke-80 TNI di Monas, Tarif Transportasi Umum Jakarta Jadi Rp80
-
Kepala BPHL Dicecar Pembangunan Jalan di Kawasan IUP PT WKM, Hakim: Saudara Kok Nggak Bisa Jawab!
-
Gus Yasin 'Sentil' Balik Kubu Mardiono: Aturan AD/ART Sudah Diubah di Muktamar!
-
Cucu Mahfud MD Jadi Korban, Pakar Sebut Keracunan MBG Bukti Kegagalan Sistemik Total
-
Motif Sejoli Tega Buang Bayi di Palmerah, Malu Nikah Siri Tak Direstui
-
PPP Memanas! Kubu Mardiono Klaim Duluan Daftar, Agus Suparmanto Tidak Sah Jadi Ketum?
-
Penganiayaan Jurnalis di Jaktim Berakhir Damai, Pelaku Meminta Maaf dan Tempuh Restorative Justice
-
Eks Dirut PGN Hendi Prio Santoso Ditahan KPK, Diduga Terima Duit Panas Jual Beli Gas
-
Asosiasi Sopir Logistik Curhat ke DPR: Jam Kerja Tak Manusiawi Bikin Penggunaan Doping dan Narkoba
-
Usai Muktamar Ricuh, Kubu Agus Suparmanto Ajak Mardiono Bergabung Demi Lolos Parlemen 2029