Suara.com - PDI Perjuangan atau PDIP mengaku enggan ikut campur soal peluang Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi menjadi Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Alasannya, PDIP menghormati hak independensi dan kedaulatan masing-masing partai.
"PDI (Perjuangan) menyalonkan siapa kan internal PDI, tidak dicampuri. PSI punya independensi untuk memutuskan siapa pun, itu hak setiap organisasi," kata Politisi PDIP, Aria Bima di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (15/5/2025).
Menurut Aria Bima, semua keputusan partai secara internal merupakan hak otonomi dan berdaulatnya dalam organisasi.
PDIP menghormati apa pun yang menjadi proses di partai lain.
"Kongres partai kami hormati, kami menghormati seluruh partai di Indonesia ini untuk memberikan semacam pengabdian kepada bangsa lewat demokratisasi," beber Aria Bima.
Wakil Ketua Komisi II DPR ini hanya berpesan bahwa Kongres PSI sebagai instrumen pemilihan ketua umum (ketum) itu harus menjadi penguat demokrasi.
"Kita harapkan kongres PSI juga menjadikan instrumen penguatnya demokrasi dan menguatnya berbagai hal yang menyangkut dinamika nasional," kata Aria Bima.
Jokowi Ukur Kans Maju Ketum PSI
Sebelumnya, mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengeklaim masih menghitung-hitung kans untuk mendaftar diri maju dalam pemilihan Ketua Umum PSI. Alasannya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku tidak ingin mengalami kekalahan jika nantinya berniat maju untuk menggantikan posisi Kaesang Pangarep sebagai ketum partai tersebut.
Baca Juga: Heboh PSN Prabowo Diduga Dipalak Pengusaha Cilegon Rp5 Triliun, Begini Ultimatum Polisi
"Jangan sampai, kalau saya mendaftar, nanti saya kalah," kata Jokowi ditemui wartawan di Solo, Rabu (14/5/2025).
Selain itu, Jokowi juga menanggapi ketika ditanya oleh awak media tentang peluang melawan putra bungsunya Kaesang Pangarep dalam perebutan kursi Ketum PSI.
"Kalau saya mendaftar, mungkin yang lain enggak mendaftar, mungkin," ucap Jokowi sambal tertawa.
Jokowi Didoakan Gantikan Kaesang
Diketahui, nama Jokowi santer disebut-sebut bakal menjadi kandidat Ketum baru PSI. Kabar itu mencuat menjelang PSI bakal menggelar kongres perdana di Solo, Jawa Tengah pada Juli 2025 mendatang. Dalam acaara kongres itu, PSI bakal memilih ketum baru untuk menggantikan pucuk pimpinan yang kini dipegang oleh Kaesang Pangarep.
Sebelumnya, Wakil Ketua Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Andy Budiman berharap Presiden ketujuh RI Joko Widodo alias Jokowi mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum (ketum) PSI.
Berita Terkait
-
Ragu Konsep Super Tbk, Analis Curiga e-Votting Pemilihan Ketum PSI: Bisa Diatur Kemauan Elite?
-
Didoakan Gantikan Kaesang jadi Ketum, Jokowi Disebut Masih Punya Hasrat, PSI Butuh Efek Elektoral
-
Anggota Baru Bisa Langsung Daftar Calon Ketum PSI, Jokowi Berpeluang Bersaing dengan Kaesang?
-
Copot Bendera GRIB Jaya hingga FBR di Jaktim, Polisi: Tak Boleh Ada Simbol Ormas Kuasai Wilayah!
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Hormati Putusan MK, Polri Siapkan Langkah Operasional Penataan Jabatan Eksternal
-
Istana Pastikan Patuhi Putusan MK, Polisi Aktif di Jabatan Sipil Wajib Mundur
-
Polemik Internal Gerindra: Dasco Sebut Penolakan Budi Arie Dinamika Politik Biasa
-
KPK Usut Korupsi Kuota Haji Langsung ke Arab Saudi, Apa yang Sebenarnya Dicari?
-
Boni Hargens: Putusan MK Benar, Polri Adalah Alat Negara
-
Prabowo Disebut 'Dewa Penolong', Guru Abdul Muis Menangis Haru Usai Nama Baiknya Dipulihkan
-
Satu Tahun Pemerintahan Prabowo, Sektor Energi hingga Kebebasan Sipil Disorot: Haruskah Reshuffle?
-
Hendra Kurniawan Batal Dipecat Polri, Istrinya Pernah Bersyukur 'Lepas' dari Kepolisian
-
400 Tersangka 'Terlantar': Jerat Hukum Gantung Ratusan Warga, Termasuk Eks Jenderal!
-
Respons Pimpinan DPR Usai MK Larang Polisi Aktif di Jabatan Sipil, Apa Katanya?