Kiky juga disebut menjadi makelar proyek Pemprov DKI Jakarta maupun BUMN dengan memanfaatan jabatannya. Dia diduga memaksa Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Dudi Gardesi agar seluruh proyek Pemprov DKI tahun 2025 yang dilelang harus seizin Kiky.
Bila proyek yang sudah terlanjur dilelang dan pemenangnya tidak mendapatkan restu dari Kiky, maka hasil lelang harus dibatalkan atau pemenang tender harus menghadap Kiky.
Laporan tersebut juga menyebut bahwa Kiky menjadi makelar asuransi yang memaksa Dirut Bank DKI agar asuransi nasabah Bank DKI diberikan kepada perusahaan yang dipilih Kiky.
Kepada Dirut BUMD Jakpro, Kiky juga dituding memerintahkan agar asuransi atas aset-aset Jakpro diberikan kepada Kiky. Dia juga dinilai telah memaksa Dirut Jakpro agar revitalisasi Pasar Muara Karang diberikan kepada perusahaan yang ditunjuk Kiky.
Selain itu, hal serupa juga disebut telah terjadi pada BUMD lainnya seperti Pasar Jaya yang diharuskan memberikan pengelolaan parkir dan asuransi atas aset Pasar Jaya kepada perusahaan yang direstui Kiky.
Bukan hanya Kiky, pelapor juga mempersoalkan sikap Marullah yang menunjuk menantu keponakannya, Faisal Syafruddin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Suku Badan BPAD Jakarta Pusat menjadi Plt Kepala Badan pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Faisal disebut membebani seluruh jajaran di bawahnya dengan setoran uang secara periodik kepada dirinya dengan alasan untuk kepentingan pengamanan dari pihak kepolisian dan kejaksaan.
Selain penunjukkan Kiky dan Faisal, pelapor juga mempersoalkan pengangkatan Chaidir yang sebelumnya Wakil Walikota Jakarta Pusat menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Sebab, Chaidir dinilai melakukan jual beli jabatan dengan harga Rp 300 juta bagi pegawai yang akan dipromosikan menjadi eselon III, Rp 150 juta untuk jabatan eselon IV, dan Rp 250 juta untuk mutasi pegawaidari kementerian. Chaidir juga disebut merupakan kerabat dekat Marullah.
Baca Juga: ASN Wahyu Tak Pernah Laporkan Sekda DKI Marullah ke KPK, Surat Kaleng dan Fitnah Siapa Dalangnya?
Berita Terkait
-
ASN Wahyu Tak Pernah Laporkan Sekda DKI Marullah ke KPK, Surat Kaleng dan Fitnah Siapa Dalangnya?
-
KPK Panggil Eks Direktur PT Cirebon Energi Prasarana untuk Usut Kasus Suap Proyek PLTU 2 Cirebon
-
Kasus TPPU Eks Bupati Kukar Rita Widyasari, KPK Geledah Rumah Pengusaha Robert Bonosusatya
-
Hadi Poernomo Jadi Penasihat Presiden, Kontroversi Mantan Tersangka KPK Kembali Mencuat
-
Senasib dengan RK, Eks Wagub Jabar Uu Berpeluang Diperiksa KPK Terkait Kasus Bank BJB
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 10 Rekomendasi Skincare Wardah untuk Atasi Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya
-
Momen Roy Suryo Walk Out dari Audiensi Reformasi Polri, Sentil Otto Hasibuan: Harusnya Tahu Diri
-
Deteksi Dini Bahaya Tersembunyi, Cek Kesehatan Gratis Tekan Ledakan Kasus Gagal Ginjal
-
Wamendagri Wiyagus: Kemendagri Dukung Sinkronisasi Kebijakan Kependudukan Selaras Pembangunan