Cek Fakta: Tautan Link Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025 Ternyata Hoaks!

Penelusuran lebih lanjut terhadap tautan yang beredar di Facebook menunjukkan bahwa laman tersebut mencurigakan. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai adalah:

1. Menggunakan domain tidak resmi (bukan .go.id).
2. Tampilan situs amatir dan tidak profesional.
3. Menanyakan data pribadi sensitif seperti KTP, alamat rumah, dan nomor rekening.

Pakar keamanan siber menyarankan agar masyarakat tidak sembarangan mengklik tautan dan tidak memasukkan data penting jika tidak berasal dari situs resmi pemerintah.

Bahaya di Balik Hoaks Rekrutmen

Hoaks seperti ini bukan hanya menyesatkan, tetapi juga dapat merugikan masyarakat secara langsung. Tautan palsu berpotensi digunakan untuk mencuri identitas, melakukan penipuan, bahkan menyebarkan malware.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) melalui kanal resminya mengimbau masyarakat untuk selalu memeriksa ulang informasi, terutama yang berkaitan dengan lowongan kerja atau rekrutmen resmi pemerintah.

Masyarakat diminta mengakses situs resmi kementerian terkait seperti:

1. kemensos.go.id
2. setneg.go.id
3. atau melalui media sosial resmi pemerintah.

Jika ragu, masyarakat bisa mengecek kebenaran informasi melalui kanal aduan hoaks Kominfo di aduankonten.id.

Apa Itu Sekolah Rakyat?

Sekolah Rakyat adalah salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial (Kemensos).

Program ini dirancang untuk memberikan pendidikan gratis, berkualitas, dan inklusif bagi anak-anak dari keluarga miskin, khususnya miskin ekstrem.

Baca Juga: CEK FAKTA: Rekrutmen Guru Sekolah Rakyat 2025 Dibuka, Tautan Resmi Pemerintah atau Palsu?

Sekolah ini tidak hanya membebaskan biaya pendidikan, tetapi juga menanggung seluruh kebutuhan peserta didik seperti seragam, makan, asrama, hingga perlengkapan sekolah.

Tujuan besarnya adalah menciptakan generasi unggul dari kalangan rentan sosial demi mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kesimpulan:

Berdasarkan penelusuran ANTARA, tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah, melainkan diminta untuk mengisi data diri seperti nama lengkap dan nomor telepon aktif yang terhubung dengan Telegram.

Unggahan tersebut berpotensi sebagai phising, yang merupakan jenis kejahatan siber yang bertujuan untuk mencuri informasi sensitif seperti data pribadi, akun, atau informasi keuangan, dengan cara menipu dan memanipulasi korban.