Suara.com - Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook menarasikan bahwa pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 resmi dibuka oleh pemerintah.
Dalam unggahan tersebut, disertakan pula tautan yang diklaim sebagai jalur pendaftaran guru untuk program pendidikan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam narasi unggahan tersebut disebutkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah meluncurkan program Sekolah Rakyat.
Program ini disebut sebagai bentuk upaya menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang termasuk kategori miskin ekstrem.
Disebutkan bahwa pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 terbuka bagi tenaga pengajar yang ingin mengabdi di bidang pendidikan. Program ini menanggung seluruh biaya pendidikan, mulai dari seragam, makan, asrama, hingga perlengkapan sekolah, yang semuanya dibiayai negara.
Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan dan mendorong terciptanya visi Indonesia Emas 2045.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025 Resmi Dibuka!
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sekolah untuk Rakyat, sebuah program pendidikan khusus yang tidak hanya bertujuan memberikan akses belajar yang lebih luas tetapi juga mengajak masyarakat, khususnya para pendidik, untuk berperan aktif.
proses rekrutmen untuk tenaga pengajar Guru Sekolah Rakyat resmi dibuka, memberikan kesempatan bagi para guru berdedikasi untuk mengabdikan diri dan membawa perubahan positif.”
Lantas, benarkah tautan pembukaan guru Sekolah Rakyat 2025 tersebut?
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh tim Anti Hoax, ditemukan bahwa tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah.
Sebaliknya, tautan tersebut meminta pengguna untuk mengisi data diri, seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan aplikasi Telegram.
Praktik semacam ini tergolong sebagai upaya phising, yakni salah satu bentuk kejahatan siber yang bertujuan mencuri informasi pribadi dan sensitif, seperti akun, identitas, hingga informasi keuangan.
Tindakan ini sangat berbahaya karena dapat merugikan masyarakat, khususnya mereka yang berharap bisa menjadi bagian dari rekrutmen guru Sekolah Rakyat.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menyatakan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik akan melibatkan 60.000 guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Pemerintah telah memetakan kebutuhan dan distribusi guru sesuai lokasi Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa perekrutan guru untuk program ini akan dilakukan secara bertahap.
Ia menyampaikan bahwa guru yang direkrut bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan melalui skema kontrak kerja individu.
“Guru Sekolah Rakyat akan direkrut melalui sistem kontrak. Mereka tidak berstatus ASN, tetapi tetap mendapatkan fasilitas dan pelatihan sesuai dengan standar nasional,” ujar Abdul Mu’ti.
Syarat dan Mekanisme Rekrutmen
Pemerintah melalui Kemensos dan Kemendikdasmen menjelaskan bahwa rekrutmen akan dilakukan secara resmi melalui kanal pemerintah yang terverifikasi.
Para pelamar harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:
- Telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- Bersedia mengajar penuh waktu
- Mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran
Selain itu, pemerintah membuka opsi penugasan guru ASN yang sudah bertugas di daerah masing-masing untuk mengisi kebutuhan sementara sambil menunggu formasi tetap guru kontrak.
Imbauan untuk Masyarakat
Masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan mengklik tautan yang tidak berasal dari sumber resmi. Pastikan semua informasi terkait pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 hanya diperoleh dari situs web Kemensos, Kemendikdasmen, atau saluran resmi pemerintah lainnya.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus-modus penipuan digital yang menyasar semangat dan harapan publik terhadap program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat.
Kesimpulan
Tautan yang beredar di media sosial terkait pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 tidak berasal dari situs resmi pemerintah dan berpotensi sebagai tindakan phising. Berita tersebut termasuk berita bohong atau hoaks.
Pemerintah menyatakan bahwa rekrutmen tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat akan dilakukan secara resmi melalui skema kontrak kerja, melibatkan guru lulusan PPG, dan diumumkan melalui saluran pemerintah yang kredibel. Masyarakat diimbau untuk tidak mengakses atau memberikan data pribadi pada tautan yang mencurigakan.
Berita Terkait
-
Testimoni Wali Murid: Sekolah Rakyat Bawa Perubahan Nyata bagi Anak
-
Peran Wali Asrama dalam Membentuk Karakter dan Disiplin Siswa Sekolah Rakyat
-
Wamensos Agus Jabo: Siswa Sekolah Rakyat Masuk Tanpa Seleksi Akademis
-
Kisah Anak-Anak Terpinggirkan di Kebumen Jadi Perhatian Gus Ipul
-
Wamensos Agus Jabo Cek Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Sragen
Terpopuler
- Pemerintah Tutup Ruang Pembentukan Provinsi Luwu Raya, Kemendagri: Ikuti Moratorium!
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Cerita Eks Real Madrid Masuk Islam di Ramadan 2026, Langsung Bersimpuh ke Baitullah
- Desa di Kebumen Ini Ubah Limbah Jadi Rupiah
- Sosok Arya Iwantoro Suami Dwi Sasetyaningtyas, Alumni LPDP Diduga Langgar Aturan Pengabdian
Pilihan
-
22 Tanya Jawab Penjelasan Pemerintah soal Deal Dagang RI-AS: Tarif, Baju Bekas, hingga Miras
-
Zinedine Zidane Comeback! Sepakat Latih Timnas Prancis Usai Piala Dunia 2026
-
Warga Sambeng Borobudur Pasang 200 Spanduk, Menolak Penambangan Tanah Urug
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
Terkini
-
Komisi VIII DPR RI Awasi Langsung Penyaluran PKH dan Sembako di Batam
-
Diskon Tiket KA Lebaran 2026 Masih Tersedia, KAI Daop 6 Imbau Warga Segera Pesan
-
Ketua MPR Soroti Kasus Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas di Tual: Harus Jadi Pelajaran!
-
Pakar UI: Indonesia Wajib Waspada 'Akal Bulus' Israel di Balik Rekonstruksi Gaza dalam BoP
-
Rocky Gerung: Perjanjian Dagang Prabowo-Trump 'Menghina Indonesia'!
-
Anggota Brimob Aniaya Anak hingga Tewas di Tual, Menteri PPPA Turun Tangan: Sedang Koordinasi
-
Bripda MS Aniaya Anak Hingga Tewas, Yusril: Sungguh di Luar Perikemanusiaan
-
Sound Horeg dan Perang Sarung Dilarang Keras Selama Ramadan di Ponorogo, Apa Sanksinya?
-
Berbagi Piring Persaudaraan, Kala Ribuan Orang Menyemut Jadi Keluarga Masjid Jogokariyan
-
Pelajar SMA Aceh Barat Dikeroyok Oknum TNI, Praktisi Hukum Desak Pengadilan Militer