Butuh 2.000 Guru untuk Sekolah Rakyat, Pemerintah Siapkan Sistem Perekrutan

Suara.com - Pemerintah menegaskan focus pada recruitmen tenaga pendidik dan pemenuhan system perlindungan anak dalam menyiapkan penyelenggaraan Sekolah Rakyat.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan bahwa calon siswa Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia telah lebih dari 9.000 anak. Sehingga, tahapan selanjutnya dengan menyiapkan calon guru.

"Sudah lebih dari 9.000 calon siswa yang telah diasesmen lewat pertemuan dengan orangtua di rumah masing-masing, dan kita membahas tentang rekrutmen guru dan tenaga pendidik,” kata Gus Ipul usai Rapat Koordinasi Pengadaan Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Rakyat di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis 15 Mei 2025.

Gus Ipul menyampaikan, diperkirakan total kebutuhan pengajar sebanyak 1.600 guru untuk mengajar di 100 titik Sekolah Rakyat.

"Kebutuhan gurunya itu sekitar 1.600 sampai 2.000 lah kira-kira kalau nanti kita sampai di 100 titik," katanya.

Rapat tersebut turut dihadiri oleh jajaran kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian PANRB, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, BKN, dan Kementerian PPPA.

Semua pihak menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.

Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025, pihaknya mendapat dua mandat utama, yaitu penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat dan penyediaan tenaga pendidik.

"Tentang penyediaan guru, kami bersama Kemendiksasmen menyusun beberapa skema yang nanti akan kami laporkan kepada Bapak Presiden. Sehingga nanti dengan skema-skema penyediaan guru bisa membantu percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat," kata Rini.

Baca Juga: Mensos Pastikan Daftar Sekolah Rakyat Tanpa Tes, Syaratnya Masuk Kategori Desil 1

Dari sisi teknis rekrutmen, Wakil Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto memastikan kesiapan sistem seleksi tenaga pendidik yang akan digunakan. Menurutnya, mekanisme yang digunakan akan menyerupai rekrutmen PPPK yang telah dilakukan.

"Kami sudah mempunyai kurang lebih 35 titik dengan fasilitas 3.500 (peserta). Sehingga kalau misalnya sudah ditetapkan kurang lebih maksimal enam hari seleksi sudah bisa kita selesaikan," ungkap Haryomo.

Hingga saat ini dipastikan, telah ada 65 unit Sekolah Rakyat diberbagai daerah yang bangunannya siap digunakan pada tahun ajaran baru 2025-2026.

Sesuai arahan presiden, Sekolah Rakyat diperuntukan bagi anak dari keluarga miskin atau miskin ekstrem.

Sebelumnya diberitakan, Gus Ipul menegaskan bahwa tidak akan memberlakukan seleksi masuk bagi calon murid Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden Prabowo.

"Yang penting itu sesuai arahan Presiden ya, tanpa tes akademik. Kemudian tentu mereka berada di Desil 1 DTSEN, Desil 1 itu miskin ekstrem dan miskin,” ucap Mensos Saifullah Yusuf usai Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penyelenggaraan Sekolah Rakyat di Jakarta pada Kamis, 15 Mei 2025.

Lebih lanjut, Mensos menjelaskan, calon murid yang berada di dalam Desil 1 dan berkeinginan untuk mengenyam pendidikan formal tersebut akan melewati tahapan verifikasi administrasi.

Selain itu, akan dilakukan kunjungan ke lapangan oleh pendamping sosial, Dinas Sosial, dan BPS.

Setelah secara administrasi memenuhi syarat, calon murid kemudian mengikuti tahapan cek kesehatan guna memastikan kondisi kesehatan mereka siap untuk langsung mengikuti masa orientasi dan matrikulasi yang telah disiapkan oleh Sekolah Rakyat.

Apabila ditemukan calon murid Sekolah Rakyat yang tengah mengidap penyakit tertentu, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) guna memastikan pengobatan serta proses pemulihan kesehatan calon murid tersebut.

“Ya karena ini sekolah berasrama, maka yang memiliki penyakit menular bukan terus tidak diterima. Ini kami akan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan mereka bisa diobati dan disembuhkan. Kalau sudah sembuh, nanti tentu bisa ikut proses belajar mengajar di sekolah,” kata Mensos sebagaimana dilansir Antara.

Mensos pun menegaskan semua pihak senantiasa menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan pelaksanaan program prioritas nasional tersebut.