Suara.com - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, jika DPR RI akan meminta penjelasan soal proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas pemerintah lewat Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) RI.
Hal itu disampaikan Puan menanggapi sejumlah sejarahwan hingga koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menolak proyek penulisan ulang sejarah RI.
Puan Maharani menyampaikan, DPR lewat Komisi X sudah mulai menggelar rapat dengar pendapat untuk mendengar masukan terkait proyek tersebut.
"Bagaimana terkait dengan hal tersebut. Kami juga dari Komisi X akan meminta penjelasan dari pemerintah terkait dengan penulisan ulang sejarah itu seperti apa," kata Puan Maharani di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Puan mengatakan, dalam proyek tersebut jangan sampai mengaburkan sejarah.
"Yang penting jangan ada pengaburan atau penulisan ulang terkait sejarah, tapi kemudian tidak meluruskan sejarah," katanya.
Di sisi lain, kata dia, memang penting slogan Jas Merah atau jangan sekali-kali melupakan sejarah.
"Jadi jas merah jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Memang sejarah itu pasti ada yang baik, ada yang pahit," tuturnya.
Ia mengatakan, lewat sejarah harus diperlihatkan kepada generasi muda bagaimana Indonesia bisa berdiri.
Baca Juga: Budi Arie Diduga Kecipratan Fee Judol, Jokowi Ogah Ladeni Wartawan
"Namun bagaimana kemudian ke depan itu kita harus juga memperlihatkan kepada generasi muda bahwa Indonesia itu berdiri oleh pahlawan-pahlawan kita, oleh apapun yang terjadi ya harus tahu kenapa Indonesia berdiri pahit dan getirnya berhasil baiknya itu karena memang sudah banyak sekali hal yang terjadi," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia mewanti-wanti pemerintah agar jangan tergesah-gesah menggarap proyek tersebut. Apalagi ditargetkan Agustus ini rampung.
"Itu pasti jangan terburu-buru lah. Namanya penulisan sejarah itu harus dilakukan secara hati-hati," pungkasnya.
AKSI Tolak Proyek Menbud Fadli Zon
Sebelumnya, sejarawan hingga koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam Aliansi Keterbukaan Sejahrah Indonesia (AKSI) menyatakan tegas menolak terkait rencana pemerintah lewat Kementerian Budaya untuk menulis ulang sejarah Indonesia.
Penolakan itu disampaikan lewat sikap manifesto yang dibacakan langsung di Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/5/2025).
Berita Terkait
-
Budi Arie Diduga Kecipratan Fee Judol, Jokowi Ogah Ladeni Wartawan
-
Mogok Narik, Pekerja di Jakarta Bingung Ngantor Gegara Ojol Demo Besar-besaran
-
Ngaku Tak Masalah jadi Terlapor Kasus Ijazah Palsu, Jokowi: Saya Kasihan, tapi Ini Sudah Keterlaluan
-
Diperiksa Bareskrim, Jokowi Ngaku Dicecar 22 Pertanyaan: Mulai Ijazah SD, SMP hingga Universitas
-
Ogah Ikut Demo Besar-besaran Ojol di Jakarta 20 Mei, KBDJ: Kami Tetap Narik Cari Rezeki!
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya
-
Momen Roy Suryo Walk Out dari Audiensi Reformasi Polri, Sentil Otto Hasibuan: Harusnya Tahu Diri
-
Deteksi Dini Bahaya Tersembunyi, Cek Kesehatan Gratis Tekan Ledakan Kasus Gagal Ginjal