Suara.com - Kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi kini menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU), Prof. Yusuf Leonard Henuk.
Yusuf Leonard Henuk menyebut bahwa Jokowi kemungkinan tidak memiliki ijazah asli dan bahkan skripsi. Bukan tanpa sebab, hal ini merujuk pada pengakuan Jokowi pada 2013 silam mengenai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
Kala masih menjadi calon presiden, Jokowi mengaku bahwa IPK miliknya tidak mencapai angka 2.
Hal tersebut disoroti oleh Prof. Yusuf Leonard Henuk yang berbicara dalam podcast di kanal YouTube Forum Keadilan TV dengan judul "Prof Yusuf Leonard: Tunjukkan Transkrip Nilai Jokowi".
Dalam potongan video yang dibagikan ulang oleh akun X @ronaldy596, Prof. Yusuf Leonard Henuk menyebut bahwa pada tahun di mana Jokowi berkuliah terdapat peraturan yang berlaku di seluruh Indonesia bahwa mahasiwa dengan IP di bawah 2 seharusnya tidak bisa menulis skripsi.
Prof. Yusuf Leonard Henuk menjelaskan mahasiswa dengan IPK antara 2,5 ke atas dapat menulis skripsi, sementara yang memiliki IPK sampai 2 harus menulis makalah.
"Kami waktu kuliah tahun 80, itu kan pergeseran dari Desember ke Juni dan kami masuk Juni kan. Itu sudah aturan tertulis di seluruh Indonesia bahwa IP di semester 4 itu ada penilaian. Di semester 4 ada penilaian bahwa IP 2,5 ke atas berhak nulis skripsi. IP 2,5 sampai 2 berarti dia berhak nulis makalah," kata Prof. Yusuf Leonard Henuk.
Merujuk pada pernyataan Jokowi sebelumnya, maka seharusnya Presiden Republik Indonesia ke-7 tersebut tidak dapat menulis skripsi dan sudah terkena drop out (DO) atau putus studi.
"Sedangkan IP di bawah 2,0 sesuai dengan pengakuan Jokowi pada 29 Juni 2013, dia DO, pak. Otomatis dia DO, menurut peraturan pada saat waktu mulai kuliah (tahun 80). Jadi bagi saya, itu DO," tambahnya.
Baca Juga: Analis: Ada yang Bilang Menkes Budi Mau Jadi Kandidat Wapres, Bersaing dengan Anak Bos Besar
Lebih lanjut, jika memang benar Jokowi mengalami drop out, maka secara logika ia tidak memiliki skripsi dan tidak mendapatkan ijazah dari Universitas Gadjah Mada (UGM).
Terlebih, data-data yang sebelumnya dibagikan oleh Rismon Sianipar terkait kejanggalan di skripsi Jokowi, Prof. Yusuf Leonard Henuk pun merasa hal tersebut tidak masuk akal jika UGM meluluskan Jokowi.
"Nah, kalau misalnya dia sudah DO, tidak mungkin dia punya skripsi. Apalagi kan sekarang kalau kita lihat skripsinya, tidak disahkan oleh dekan. Menurut data yang saya dapat dari Rismon, yang tanda tangan satu orang, nah sekarang bagaimana?" sambungnya.
Pada akhir pernyataannya, Prof. Yusuf Leonard Henuk kembali menegaskan jika Jokowi mengaku memiliki nilai IP di bawah 2, maka dirinya tidak bisa menulis skripsi dan wisuda dari UGM.
"Dia tidak mungkin punya skripsi. Bagaimana ini orang IP di bawah 2,0 sesuai pengakuan Jokowi kemudian bisa skripsi? Tidak mungkin," pungkasnya lagi.
Unggahan itu pun sontak menuai beragam komentar dari publik. Sejumlah warganet turut berpendapat serupa.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak