Gantikan Sarapan Bergizi Gratis, Pramono Luncurkan Revitalisasi Kantin Sehat di Tiga Sekolah

"Mudah-mudahan kualitas makanan yang didapatkan anak-anak bisa menjadikan mereka pemimpin yang baik dan sehat demi masa depan Jakarta yang lebih baik," katanya.

Sebelumnya diberitakan, Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah menganjurkan kepada Pramono Anung untuk tetap menjalankan program sarapan bergizi gratis.

Meski rencana ini telah dibatalkan karena kesamaan kebijakan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Apalagi sarapan bergizi gratis ini merupakan janji Pramono kepada warga Jakarta saat kampanye Pilkada DKI 2024.

Apabila dibatalkan, maka kepercayaan publik alias public trust akan menurun.

"Apapun alasannya itu Pak Pram harusnya tetap jalan Karena itu sebenarnya kan janji-janji kampanye. Nah kalau misalnya dia menuruti seperti itu, dia otomatis malah menurunkan public trust-nya itu," ujar Trubus kepada Suara.com, Jumat 14 Maret 2025.

Trubus mengakui memang ada kesan pemerintah pusat memberi tekanan agar Pramono tak melaksanakan sarapan bergizi gratis. Namun, ia merasa justru momen ini menjadi peluang bagi Pramono untuk membuktikan kapasitasnya sebagai pemimpin.

"Sekarang yang penting itu dia menunjukkan inovasinya, kreatifitasnya sebagai seorang pemimpin, kompetensinya," ungkapnya.

"Malah menurut saya ini peluang, bukan akhirnya malah mengikuti arahan tekanan pusat gitu," lanjut Trubus menambahkan.

Baca Juga: Minta Pramono Tetap Jalankan Program Sarapan Bergizi Gratis, Pengamat: Ini Peluang Dongkrak Kepercayaan Publik

Menurutnya, Jakarta selaku pemilik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terbesar se-Indonesia punya kemampuan untuk mengadakan program sarapan bergizi gratis.

"Ini kan sepertinya lebih kesana (politik) arahnya daripada persoalan kapasitas atau kemampuan gubernur dalam hal melaksanakan program sarapan gratis," jelasnya.

Selain itu, Pramono juga disebutnya bisa melakukan kolaborasi dengan BUMD hingga swasta untuk pelaksanaan program sarapan bergizi gratis itu.

"Artinya itu yang harus dilakukan ya itu kerjasama dengan bedan usaha lain kan gitu. Jadi jangan dengan APBD, itu yang harus dilakukan," katanya.