Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku bakal mengalihkan anggaran program sarapan bergizi gratis ke kebijakan lainnya. Hal ini dikatakannya setelah janji kampanyenya itu telah dipastikan batal dilaksanakan.
Kebijakan lain yang akan dia kerjakan adalah renovasi kantin-kantin sekolah. Nantinya, kantin yang sudah direnovasi bisa dipakai untuk kepentingan program Makan Bergizi Gratis (MBG) milik pemerintah pusat.
"Untuk perbaikan kantin-kantin yang ada di sekolah-sekolah. Sehingga dengan demikian ini juga akan membantu program yang dijalankan oleh Badan Gizi," ujar Pramono usai menerima kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Rabu (12/3/2025).
"Jakarta mempunyai berbagai fasilitas, nanti kita akan kerjasamakan untuk mensupport program makan bergizi gratis," lanjutnya menambahkan.
Pramono menjelaskan, dengan renovasi, maka para pedagang kantin sekolah juga akan semakin diberdayakan. Pihak sekolah yang akan mengatur mengenai pemberian lapak ke pedagang.
"Jadi untuk kantin yang kita renovasi tentunya kita akan konsentrasi pada kantin itu. Bahwa nanti yang akan memanfaatkan itu para pedagang UMKM ya itu terserah sekolah dengan UMKM," ucapnya.
Selain renovasi kantin, Pramono menyebut anggaran sarapan bergizi gratis juga akan dialihkan untuk menambah jumlah penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP ) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KMJU).
"Kami alihkan untuk KJP yang lebih dibutuhkan oleh warga Jakarta. Penambahannya hampir 200 ribu dan itu sebenarnya angkanya besar. Termasuk KJMU tadi," jelasnya.
Dalam kesempatan yang ama Dadan menyebut kantin yang direnovasi untuk mendukung program MBG sudah pernah dilakukan di satu sekolah di Bogor, Jawa Barat. Bahkan, kantin tersebut telah menjadi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menyediakan makanan untuk 10 sekolah.
Baca Juga: Dedi Mulyadi Larang Warga Jakarta Bangun Vila di Puncak, Begini Respons Pramono
"Jadi income-nya bertambah bukannya berkurang. Fasilitasnya digunakan, kantinnya tetap berjalan, bahkan benefitnya didapatkan tidak hanya satu sekolah, tapi sekolah sekitar, seperti itu," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Sudah Ada MBG, Pramono Batal Gelar Program Sarapan Bergizi Gratis di Jakarta
-
Program Sarapan Gratis Terancam Batal, Pramono Anung Siapkan Rencana B yang Lebih Mengejutkan
-
Sempat Dilarang, Pramono Bantah Sarapan Bergizi Gratis Bukan jadi Pesaing MBG: Gak Ada Rivalitas!
-
Pramono Larang ASN Jakarta Mudik Pakai Mobil Dinas, Melanggar akan Disanksi
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 21 Oktober 2025: Banjir 2.000 Gems, Pemain 110-113, dan Rank Up
Pilihan
-
5 Laga Klasik Real Madrid vs Juventus di Liga Champions: Salto Abadi Ronaldo
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
Terkini
-
Advokat Junaedi Saibih Hingga Eks Direktur JakTv Didakwa Rintangi 3 Kasus Korupsi Besar
-
Prediksi Cuaca Hari Ini 23 Oktober 2025: Waspada Transisi Musim dan Hujan Lebat
-
Presiden Ramaphosa Apresiasi Dukungan Indonesia untuk Afrika Selatan: Sekutu Setia!
-
Hasto Ungkap Hadiah Spesial Megawati Saat Prabowo Ulang Tahun
-
Suami Bakar Istri di Jakarta Timur, Dipicu Cemburu Lihat Pasangan Dibonceng Lelaki Lain
-
Amnesty International Indonesia Tolak Nama Soeharto dalam Daftar Penerima Gelar Pahlawan Nasional
-
Dukung Revisi UU Hak Cipta untuk Lindungi Karya Jurnalistik, AMSI Serahkan Simbol Dukungan Ini
-
Prabowo Setujui Ditjen Pesantren, PDIP Siap 'Perkuat Narasi Patriotisme'
-
Polemik Utang Hingga Dugaan Markup Whoosh, PDIP Tugaskan Fraksi Lakukan Kajian
-
'Skema Mafia' Terbongkar: Rp 40 Miliar Digelontorkan untuk 'Beli' Vonis Lepas Korupsi CPO