Cekik Mitra Ojol, Adian PDIP Desak Biaya Potongan Aplikator Dihapus: Tak Ada Dasar Hukumnya, Aneh!

Suara.com - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Adian Napitupulu turut menyinggung adanya tambahan biaya layanan dan biaya aplikasi yang menimpa pelanggan dan juga mitra aplikator yakni para driver ojek online (ojol).

Adian menyarankan, adanya hal itu agar dihapuskan. Terlebih dasar hukumnya dirasa tak jelas.

Hal itu disampaikan Adian dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V DPR bersama sejumlah asosiasi driver online atau ojol di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/5/2025). 

"Kan misalnya mereka dapat order Rp 30 ribu, lalu dipotong 30 persen, 40 persen, 50 persen untuk aplikator, dari nilai order itu ada nggak potongan lain? Ada. Tapi bukan dari mereka, tapi dari konsumen itu namanya biaya layanan dan biaya aplikasi," kata Adian di DPR. 

Adanya biaya layanan dan biaya aplikasi itu, kata dia, bisa mencapai lebih dari Rp 10 ribu. 

Apalagi, kata dia, tak ada dasar hukum yang jelas soal biaya layanan dan biaya aplikasi tersebut.

"Ini dari konsumen, dari pemesan, dari pemesan diambil sekian dari driver diambil sekian. Jadi kalau kemudian begini, kalau kemudian misalnya dari dia (aplikator) dapat Rp 10 ribu per orderan, lalu dari konsumen dia dapat Rp 10 ribu kita kalikan dengan jumlah driver mereka dan jumlah merchant mereka 4,2. Berarti mereka dapatkan paling tidak Rp 92 miliar per hari," ujarnya.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP ini mengaku heran dengan adanya potongan tersebut. 

Ia menilai, masalah transportasi online kekinian bukan hanya mengenai potongan biaya lebih dari 10 persen, tetapi juga berkaitan biaya layanan dan biaya aplikasi.

Baca Juga: Soal Desakan Reshuffle ke Prabowo, Habiburokhman Blak-blakan Tak Setuju: Nanti Malah Gak Produktif

"Ini bukan hanya persoalan potongan 10 persen, tapi juga ada biaya aplikasi. Logikanya bagaimana ketika mereka driver dipesankan aplikasi sudah dibayar, artinya aplikasi ini dibayar oleh dua konsumen maupun driver," beber Adian Napitupulu.

"Bagaimana sih sebenarnya transportasi online ini 2, 3, 4, 5 tahun ke depan agar ketika mendorong regulasi kita bisa punya prediksi 'oh kira-kira begini'," imbuhnya.

Lebih lanjut, Adian pun lantas memberikan contoh dimana negara India tak lagi menerapkam biaya potongan komisi.

"Nah potongan langganan ini berlaku tetap, itu yang nanti masa depan driver online hubungannya dengan aplikasi sangat logis," ungkap Adian Napitupulu. 

"Ini semua ada nih, biaya layanan dan biaya aplikasi, ini langsung ke aplikator Rp 12 ribu, Rp 10 ribu, dan lebih menyakitkan biaya ini tak punya dasar hukum sama sekali," sambung Adian lagi.

Untuk itu, ia pun mengusulkan agar biaya layanan dan biaya aplikasi dihapuskan. 

"Ini terjadi bertahun-tahun ini aneh. Menurut saya kita seperti hidup bernegara tanpa negara. Jadi poin berikutnya saya minta ini dicabut tidak boleh ada, tidak boleh ada biaya layanan dan biaya jasa aplikasi," pungkasnya.

Hari ini, Komisi V DPR RI akhirnya menerima sejumlah perwakilan driver transportasi online yang diundang dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta. Momen tersebut terjadi setelah ada demo besar-besaran sopir ojol di sejumlah daerah termasuk Jakarta demi melayangkan tuntutan mereka kepada pihak aplikator pada Selasa (20/5/2025) kemarin. 

Dalam rapat itu, Eki Zakiya, salah perwakilan komunitas ojol turut meluapkan keresahannya, yakni masalah sistem slot aplikasi serba goceng alias aceng. Menurutnya, dua sistem aplikator itu mencekik para driver ojol. Bahkan, driver ojol wanita itu meminta agar DPR menghapus dua sistem milik aplikator. 

"Dan satu lagi aplikasi yang mereka buat, Program slot, Yang 3000, kita bayar 30 ribu untuk slot, jika kita tidak bayar, Kita tidak dapat untuk order. Jadi tolong untuk dua program yang mereka bentuk untuk menjajah secara perlahan lahan, menyerap darah Indonesia tolong dihapuskan," pungkasnya.