Suara.com - Kementerian Transmigrasi memastikan program pemerintah berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi yang inklusif. Tujuan itu dibuat dengan memasang target untuk bisa turut serta menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan.
Untuk itu, Kementerian Transmigrasi berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan data yang akurat dalam merancang kebijakan tentang transmigrasi agar tepat sasaran.
“Kementerian Transmigrasi saat ini harus bisa menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan memberikan akses pendidikan luas bagi masyarakat, maka harus benar-benar berdampak pada masyarakat," kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).
Iftitah menyebutkan bahwa data menjadi fondasi utama dalam perencanaan, sehingga dengan adanya pembangunan diikuti dengan pertumbuhan ekonominya naik, maka masyarakat betul-betul mendapatkan manfaat dari pembangunan.
Saat awal menjabat, Iftitah mengakui kalau data di Kementerian Transmigrasi belum optimal. Oleh sebab itu, pihaknya kini menjalin kerja sama dengan BPS sebagai langkah strategis hal tersebut.
Terlebih, orientasi konsep baru transmigrasi saat ini adalah pembentukan kawasan ekonomi berdasarkan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Kerja sama itu juga menyasar peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, pengembangan potensi ekspor, serta penurunan angka kemiskinan.
Harapannya, Kementerian Transmigrasi dapat memperluas lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan, serta meningkatkan nilai investasi.
“Dengan data dari BPS, kami ingin pembangunan di kawasan transmigrasi tidak meninggalkan masyarakat lokal. Kami ingin semua mendapat manfaat, bukan hanya infrastruktur, tapi juga pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Masyarakat Lokal harus terlibat aktif dalam pembangunan nasional, bukan hanya jadi penonton di kawasannya sendiri,” tegas Iftitah.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turut menyampaikan bahwa siap menyediakan data, membantu analisis, serta mencatat hasil-hasil program secara akurat dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional.
Baca Juga: Ekonomi 'Sehat' Versi Pemerintah vs Dompet Tipis Rakyat: Siapa yang Bohong?
“Kami siap mendukung penuh dan berkolaborasi dalam setiap tahap, termasuk pemutakhiran data secara berkala, ini adalah simbiosis mutualisme yang saya pikir kolaborasi sangat baik ini adalah kolaborasi dua arah," kata Amalia.
Dengan perjanjian kedua belah pihak ini ke depan program-program yang dijalankan jadi langkah baik untuk terus membangun statistik berkualitas, bermakna, dan berdampak bagi masyarakat.
“Kami mendukung serta menyukseskan program Kementerian Transmigrasi, sebagai penyedia data statistik kami akan kontribusi untuk membantu analisis sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional,” tutup Amalia.
Pembangunan Program Transmigrasi
Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Iftitah juga menyampaikan adanya upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat di kawasan tujuan transmigrasi agar warga setempat tidak sekadar menjadi penonton, tapi dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan dari program transmigrasi.
Untuk mendukung upaya pemberdayaan tersebut, Iftitah menyatakan bahwa pihaknya tengah mengembangkan Program Transmigrasi Patriot yang akan memberikan beasiswa dan kesempatan melakukan penelitian di kawasan transmigrasi bagi para mahasiswa, akademisi, maupun lulusan sarjana.
Berita Terkait
-
Ekonomi 'Sehat' Versi Pemerintah vs Dompet Tipis Rakyat: Siapa yang Bohong?
-
Bank Dunia Bilang Kita 60% Miskin, BPS Cuma 8%: Siapa yang Salah Hitung?
-
Lowongan Kerja Seret, Orang RI Lebih Pilih Bekerja Informal dengan Jualan Makanan dan Minuman Ringan
-
RI Darurat Pengangguran! 7,28 Juta Orang Tidak Bekerja
-
Lesu! Ekonomi Indonesia Kuartal I 2025 di Bawah 5 Persen
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina