Suara.com - Kementerian Transmigrasi memastikan program pemerintah berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat transmigrasi yang inklusif. Tujuan itu dibuat dengan memasang target untuk bisa turut serta menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan.
Untuk itu, Kementerian Transmigrasi berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mendapatkan data yang akurat dalam merancang kebijakan tentang transmigrasi agar tepat sasaran.
“Kementerian Transmigrasi saat ini harus bisa menciptakan lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas SDM, dan memberikan akses pendidikan luas bagi masyarakat, maka harus benar-benar berdampak pada masyarakat," kata Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman dalam keterangannya, Kamis (22/5/2025).
Iftitah menyebutkan bahwa data menjadi fondasi utama dalam perencanaan, sehingga dengan adanya pembangunan diikuti dengan pertumbuhan ekonominya naik, maka masyarakat betul-betul mendapatkan manfaat dari pembangunan.
Saat awal menjabat, Iftitah mengakui kalau data di Kementerian Transmigrasi belum optimal. Oleh sebab itu, pihaknya kini menjalin kerja sama dengan BPS sebagai langkah strategis hal tersebut.
Terlebih, orientasi konsep baru transmigrasi saat ini adalah pembentukan kawasan ekonomi berdasarkan pendidikan dan peningkatan kualitas SDM. Kerja sama itu juga menyasar peningkatan pendapatan masyarakat dan daerah, pengembangan potensi ekspor, serta penurunan angka kemiskinan.
Harapannya, Kementerian Transmigrasi dapat memperluas lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas dan akses terhadap pendidikan, serta meningkatkan nilai investasi.
“Dengan data dari BPS, kami ingin pembangunan di kawasan transmigrasi tidak meninggalkan masyarakat lokal. Kami ingin semua mendapat manfaat, bukan hanya infrastruktur, tapi juga pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan. Masyarakat Lokal harus terlibat aktif dalam pembangunan nasional, bukan hanya jadi penonton di kawasannya sendiri,” tegas Iftitah.
Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti turut menyampaikan bahwa siap menyediakan data, membantu analisis, serta mencatat hasil-hasil program secara akurat dalam sistem data tunggal sosial ekonomi nasional.
Baca Juga: Ekonomi 'Sehat' Versi Pemerintah vs Dompet Tipis Rakyat: Siapa yang Bohong?
“Kami siap mendukung penuh dan berkolaborasi dalam setiap tahap, termasuk pemutakhiran data secara berkala, ini adalah simbiosis mutualisme yang saya pikir kolaborasi sangat baik ini adalah kolaborasi dua arah," kata Amalia.
Dengan perjanjian kedua belah pihak ini ke depan program-program yang dijalankan jadi langkah baik untuk terus membangun statistik berkualitas, bermakna, dan berdampak bagi masyarakat.
“Kami mendukung serta menyukseskan program Kementerian Transmigrasi, sebagai penyedia data statistik kami akan kontribusi untuk membantu analisis sehingga memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional,” tutup Amalia.
Pembangunan Program Transmigrasi
Sebelumnya, Menteri Transmigrasi Iftitah juga menyampaikan adanya upaya memperkuat pemberdayaan masyarakat di kawasan tujuan transmigrasi agar warga setempat tidak sekadar menjadi penonton, tapi dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan dari program transmigrasi.
Untuk mendukung upaya pemberdayaan tersebut, Iftitah menyatakan bahwa pihaknya tengah mengembangkan Program Transmigrasi Patriot yang akan memberikan beasiswa dan kesempatan melakukan penelitian di kawasan transmigrasi bagi para mahasiswa, akademisi, maupun lulusan sarjana.
Berita Terkait
-
Ekonomi 'Sehat' Versi Pemerintah vs Dompet Tipis Rakyat: Siapa yang Bohong?
-
Bank Dunia Bilang Kita 60% Miskin, BPS Cuma 8%: Siapa yang Salah Hitung?
-
Lowongan Kerja Seret, Orang RI Lebih Pilih Bekerja Informal dengan Jualan Makanan dan Minuman Ringan
-
RI Darurat Pengangguran! 7,28 Juta Orang Tidak Bekerja
-
Lesu! Ekonomi Indonesia Kuartal I 2025 di Bawah 5 Persen
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari APBD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Wapres AS Bocorkan Isi Perjanjian Damai, Iran Bakal Cuan Banyak
-
Mendagri dan Menteri PKP Bakal Revisi Definisi MBR Serta Menghapus Hambatan Domisili
-
Konsentrasi Karbon Dioksida di Atmosfer embali Cetak Rekor: Apa Artinya bagi Indonesia?
-
Kasus Suap Impor Bea Cukai Masuk Tahap Penuntutan, Tiga Pejabat Segera Disidang
-
Iran dan AS Sepakat Damai, Komisi I DPR RI: Israel Jangan Jadi Provokator!
-
PDIP Bongkar Taktik PSI: Bajak Kader demi Besar Instan, Urusan Jokowi Selesai!
-
Selat Hormuz Dibuka Jumat, Pengusaha Kapal Masih Takut Kena Rudal Iran
-
Alasan Tamu Negara Selalu Diajak Berkeliling Istiqlal dan Katedral
-
Donald Trump Kemungkinan Rilis Isi Perjanjian Perdamaian AS - Iran Akhir Pekan Ini
-
Bos Maktour Fuad Hasan Mangkir Lagi di Kasus Haji, KPK: Mana Bukti Medis Kalau Sedang Sakit?