Jika hal itu terjadi, katanya, maka para CDOB harus mempersiapkan diri.
"Jika moratorium terus diberlakukan, kantor yang dibangun bisa digunakan oleh presidium pemekaran untuk sementara waktu," katanya.
Kantor persiapan kantor bupati bisa ditempati oleh organisasi presidium yang tujuannya untuk persiapan daerah otonomi baru sehingga pada saat kawasan ibu kota sudah dibentuk, hal itu sudah dipersiapkan.
"Maka di situ akan muncul pusat pertumbuhan ekonomi baru," katanya.
Koordinator AMUK Ujang Buchori Muslim mengungkapkan pertemuan dengan Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembangunan CDOB Bogor Barat.
"Kami berharap ada percepatan pembangunan di wilayah Bogor Barat, dalam bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana ibadah hingga pariwisata," katanya.
Mereka ingin mendengar apa yang telah disiapkan Pemkab Bogor dalam mendukung pemekaran Bogor Barat yang sudah menjadi wacana hampir 30 tahun.
"Kami tidak menuntut segera dimekarkan, karena itu ranah Presiden. Tapi ingin meminta perhatian lebih ke Pemkab Bogor untuk menyiapkan pemekaran daerah secara riil," kata dia.
Kabupaten Bogor
Baca Juga: Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Jadi Tonggak Bersejarah, Wamendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak
Kabupaten Bogor adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di bagian barat - ujung barat Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kecamatan Cibinong.
Kabupaten Bogor berbatasan dengan Kabupaten Lebak, Banten di barat, Kabupaten Tangerang beserta Kota Tangerang Selatan, Banten, Kota Depok, Kota Bekasi, serta Kabupaten Bekasi di utara; Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta di timur; Kabupaten Cianjur di tenggara, dan Kabupaten Sukabumi di selatan. Kota Bogor merupakan enklave dari kabupaten ini.
Kabupaten Bogor terdiri atas 40 kecamatan, yang dibagi atas sejumlah desa dan kelurahan. Pusat pemerintahan Kabupaten Bogor terletak di Kecamatan Cibinong, yang berada di sebelah utara Kota Bogor.
Dengan jumlah penduduk sebesar 5,664,537 jiwa, Kabupaten Bogor merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk tertinggi di Indonesia meskipun berstatus wilayah penyangga Jakarta Raya seperti Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang, Banten.
Berita Terkait
-
Pembangunan KIPP Papua Pegunungan Jadi Tonggak Bersejarah, Wamendagri Dorong Kolaborasi Semua Pihak
-
Wamendagri Ribka Hadiri RDP dengan Komisi II DPR RI, Paparkan Perkembangan 4 DOB Papua
-
Komnas HAM: DOB Papua Rentan Konflik, Dialog Jadi Kunci
-
Kemendagri Terima 337 Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, Paling Banyak Pemekaran Kabupaten
-
Kunjungan Kerja ke Papua Tengah, Wamendagri Ribka Bicara Pembangunan Manajemen Pemerintahan di 4 DOB
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
Terkini
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar
-
Megawati Tiba di Rakernas PDIP, Siapkan Arahan Tertutup Usai Disambut Prananda Prabowo
-
Gus Yaqut Tersangka Skandal Haji, Tambah Daftar Panjang Eks Menteri Jokowi Terjerat Korupsi