Suara.com - Pengamat Komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menilai isu ijazah palsu Presiden ke 6 Joko Widodo atau Jokowi tak akan mereda, meski Bareskrim Polri menegaskan keasliannya.
Jamaluddin menjelaskan bahwa hal tersebut karena adanya faktor tingkat kepercayaan masyarakat kepada Polri.
Sebagian masyarakat katanya, tetap akan meyakini bahwa ijazah Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) adalah palsu.
"Kelompok ini tetap meyakini ijazah Jokowi palsu. Kenapa hal itu terjadi ? Pastinya hal ini berkaitan dengan trust," kata Jamiluddin lewat keterangannya yang diterima Suara.com, Sabtu 24 Mei 2025.
Ia mengemukakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menjadi salah satu faktor ketidakpercayaan publik dalam kasus ijazah Jokowi.
"Masyarakat yang tetap yakin menyatakan ijazah Jokowi palsu karena sejak awal sudah tidak percaya kepada institusi Polri. Karena itu, apa pun yang dinyatakan Polri kelompok ini tidak akan percaya," ujarnya.
Ia mengemukakan bahwa sikap berbeda akan datang dari sebagian masyarakat yang sedari awal meyakini ijazah Jokowi asli.
"Kelompok ini justru menjadikan pernyataan Bareskrim Polri sebagai penguatan atau peneguhan," ujarnya.
Menurutnya perbedaan sikap tersebut sudah muncul sejak awal sebelumnya persoalan ini diadukan ke Polri.
Baca Juga: Identik Bukan Autentik, Bareskrim Polri Dinilai Tak Bisa Buktikan Keaslian Ijazah Jokowi
"Jadi, bila dua kelompok sikap awalnya berbeda, maka wajar saja mereka memiliki sikap berbeda pula terhadap pernyataan Bareskrim Polri. Hal ini semata karena predisposisi mereka berbeda sejak awal," sambungnya.
Tak hanya itu, ia pun menilai isu ijazah Jokowi akan terus menjadi polemik. Penegasan dari Bareskrim Polri menurutnya tidak akan meredam isu tersebut.
"Sikap semacam ini akan terus berlanjut bila nanti kasus tersebut diputus di pengadilan. Termasuk bila yang menyatakan hal itu UGM. Hal ini tetap terjadi bila trust pengadilan dan UGM juga dinilai rendah oleh masyarakat.
Dia pun mendorong dibentuknya tim yang kredibel untuk menguji keaslian ijazah Jokowi. Tim itu idealnya dibentuk dari dari pihak UGM, pihak Jokowi, pihak Roy Suryo--yang mempersoalkan, dan pihak independen.
"Kalau tim itu dapat dibentuk, maka mereka diberikan batas waktu dalam bekerja. Keputusan tim ini seyogyanya disepakati bersifat final. Hal itu memang perlu segera diselesaikan agar isu ijazah palsu tidak dijadikan panggung politik oleh pihak manapun," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Bareskrim Polri menyatakan menghentikan penyelidikan terhadap laporan terkait dugaan ijazah palsu Jokowi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
-
PSSI Butuh Uang Rp 500 Miliar Tiap Tahun, Dari Mana Sumber Duitnya?
-
Vinfast Limo Green Sudah Bisa Dipesan di GJAW 2025, Ini Harganya
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
Terkini
-
Wamen KP hingga Menteri Ngaku Terbantu dengan Polisi Aktif di Kementerian: Pengawasan Jadi Ketat
-
Soal Larangan Rangkap Jabatan, Publik Minta Aturan Serupa Berlaku untuk TNI hingga KPK
-
FPI Gelar Reuni 212 di Monas, Habib Rizieq Shihab Dijadwalkan Hadir
-
Studi INDEF: Netizen Dukung Putusan MK soal Larangan Rangkap Jabatan, Sinyal Publik Sudah Jenuh?
-
FPI Siap Gelar Reuni 212, Sebut Bakal Undang Presiden Prabowo hingga Anies Baswedan
-
Sekjen PDIP Hasto Lari Pagi di Pekanbaru, Tekankan Pentingnya Kesehatan dan Semangati Anak Muda
-
Menag Klaim Kesejahteraan Guru Melesat, Peserta PPG Naik 700 Persen di 2025
-
Menteri PPPA: Cegah Bullying Bukan Tugas Sekolah Saja, Keluarga Harus Turut Bergerak
-
Menteri Dikdasmen Targetkan Permen Antibullying Rampung Akhir 2025, Berlaku di Sekolah Mulai 2026
-
Polisi Tangkap Dua Pengedar Sabu di Bekasi, Simpan Paket 1 Kg dalam Bungkus Teh