Dia juga semakin menyayangkan ketika para aktor pelanggar HAM masa lalu justru berada di barisan pemerintah.
"Jadi bagaimana mungkin bangsa ini mengalami kemajuan, tapi pada sisi penegakan HAM tidak pernah ditegakkan. Pelanggaran HAM lama tidak pernah diselesaikan. Pelanggaran HAM baru terus terjadi. Yang paling menyedihkan adalah aktor utama dari pelanggar HAM itu ada di istana," tegasnya.
"Ada darah di tangannya, ada air mata di tangannya, dan ada nyawa kawan-kawan kita di tangannya. Makanya saya heran pada kawan-kawan yang bermesraan dengan kekuasaan hari ini. Ini disebut peristiwa sangat menyedihkan buat kita," sambungnya.
Ubed juga semakin menyayangkan dengan wacana pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.
Menurutnya hal itu tak layak diberikan, dengan berbagai catatan pelanggaran HAM yang terjadi pada pemerintah presiden kedua itu.
"Saya kira kita punya argumen substantif, mengapa kita menolak Soeharto menjadi pahlawan. Karena Soeharto tercatat dalam sejarah, dan terbukti secara hukum, dia adalah pelanggar HAM," tegas Ubed.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
-
Media Asing: Donald Trump 'Permalukan' FIFA Sebelum Piala Dunia 2026 Dimulai
Terkini
-
Siswa Disabilitas SMAN 81 Jakarta Bobol Sistem Pertahanan Militer, Kini Dilirik Intelkam Polri
-
Rumor Pergantian Menkeu Menguat Usai Chatib Basri Bertemu Prabowo, Ini Kata Dasco
-
Jaksa Bongkar Niat Jahat Nadiem Makarim: Tak Hanya Rencana, Tapi Dieksekusi Sistematis
-
Polri Akui Sulit Penuhi Kuota 2 Persen Disabilitas: Butuh 9.000 Personel
-
Instruksi Ngeri Ketua Yayasan Daycare Little Aresha: Kalau Lari-larian Diikat Saja
-
Prof. Ikrar Soroti Biaya Perjalanan Luar Negeri Prabowo: Pakai Uang Pribadi Harus Tetap Diaudit BPK
-
Prof Ikrar Soroti Dubes Tak Dilibatkan Diplomasi Luar Negeri Prabowo: yang Ikut Malah Teddy
-
545 Kepala Daerah Tersandung Korupsi, Wamendagri Singgung Bantuan Politik Tidak Jelas
-
Jaksa Minta Hakim Tolak Nota Pembelaan Nadiem Makarim
-
75 Persen Keluarga RI Pakai Daycare, Menteri PPPA: Banyak yang Tak Berizin dan Berisiko bagi Anak!