Suara.com - Tim Reserse Mobil (Resmob) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan.
Membongkar praktik aborsi ilegal yang dijalankan secara terorganisir di kota Makassar, Sulawesi Selatan.
Empat orang terduga pelaku diamankan dalam operasi penangkapan yang dilakukan pada Minggu, 25 Mei 2025.
Salah satu pelaku utama yang ditangkap adalah seorang pria berinisial SA (44), yang diketahui merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di salah satu Puskesmas di kota Makassar.
Penangkapan terhadap SA dilakukan di sebuah penginapan di Jalan Urip Sumoharjo, Kecamatan Panakkukang, Makassar.
Beberapa jam setelah penangkapan SA, tim kepolisian juga mengamankan dua orang perempuan berinisial RA dan CI (23) di lokasi berbeda.
Salah satu dari mereka, CI, diketahui merupakan mahasiswi program Pasca Sarjana di Universitas Hasanuddin Makassar.
Kepala Unit 1 Resmob Ditreskrimum Polda Sulsel, Ipda Dendi Eriyan mengatakan, praktik aborsi ilegal ini dilakukan secara sistematis dan menggunakan jaringan.
SA diduga menjadi pelaksana langsung tindakan aborsi. Sementara RA, sales motor berperan sebagai perantara yang menghubungkan pasien dengan pelaku.
Baca Juga: Hukuman Komdis PSSI Berkurang, Begini Respon Yuran Fernandes
"Kami telah melaksanakan penangkapan terhadap terduga pelaku praktik aborsi. Laki-laki inisial SA merupakan ASN dari salah satu puskesmas di Kota Makassar. Baru tahun lalu terangkat," kata Ipda Dendi saat dihubungi, Senin, 26 Mei 2025.
Menurut keterangan polisi, CI menjadi salah satu pasien yang telah menggunakan jasa aborsi SA.
Prosedur aborsi dilakukan di sebuah penginapan, tempat SA biasa melakukan praktiknya secara diam-diam.
Kata Dendi, praktik ini terungkap setelah penyidik menelusuri keterlibatan RA, teman dekat CI, yang berperan sebagai penghubung.
RA disebut menjadi pihak yang memperkenalkan SA kepada CI, serta mengatur proses pertemuan dan pelaksanaan aborsi.
"RA ini adalah teman dari CI. Dialah yang menghubungkan CI dengan pelaku SA," kata Dendi menambahkan.
Tak hanya itu. Polisi juga turut mengamankan kekasih CI.
CI diduga terlibat menyuruh kekasihnya melakukan aborsi dan mengubur janin.
"Sore ini kami akan melakukan olah TKP di rumah cowoknya si CI ini. Tempat janin dikubur," sebutnya.
Modus operandi SA disebut tergolong rapi dan berpindah-pindah tempat.
Ia tidak membuka praktik tetap. Melainkan melayani pasien secara berpindah. Dendi menyebut, umumnya di hotel atau penginapan.
Dari hasil interogasi awal, diketahui bahwa SA memasang tarif antara Rp2,5 juta hingga Rp5 juta untuk setiap tindakan aborsi ilegal yang dilakukan.
"Hasil interogasi kami setiap tindakan aborsi ilegal ini dihargai Rp2,5 juta sampai Rp5 juta," ungkap Dendi.
Meski ketiga terduga pelaku telah diamankan, polisi masih terus mengembangkan penyelidikan.
Untuk mengungkap kemungkinan adanya korban atau pasien lain yang pernah menggunakan jasa SA.
Petugas juga tengah menelusuri apakah SA bekerja sendiri atau memiliki jaringan lain yang membantu proses praktik terlarang tersebut.
Ke empat pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolda Sulsel.
Penyidik juga tengah mengumpulkan barang bukti tambahan, termasuk alat dan obat-obatan yang digunakan dalam prosedur aborsi, serta bukti transaksi keuangan antara SA dan para pasien.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Makassar, Ahmad Asyari membenarkan bahwa salah satu terduga pelaku berinisial SA merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Dia bukan dokter atau perawat. Hanya penyuluh karena latar belakang pendidikannya sarjana kesehatan masyarakat," ujarnya saat dihubungi.
Ahmad menegaskan bahwa selama ini SA tidak pernah terlibat dalam tindakan medis di puskesmas tempat ia bekerja.
Karena itu, pihaknya merasa terkejut saat menerima informasi terkait dugaan keterlibatan SA dalam praktik aborsi ilegal.
"Puskesmas sangat kaget. Selama ini tidak pernah ada indikasi yang bersangkutan terlibat tindakan seperti itu," ucapnya.
Saat ini, SA telah dinonaktifkan sementara dari tugasnya sambil menunggu proses hukum berjalan.
Pihak Dinas Kesehatan juga sedang menelusuri lebih lanjut kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain.
Termasuk dugaan kerja sama dengan apotek dalam praktik ilegal tersebut.
"Kami juga masih selidiki apakah dia bekerja sama dengan apotek untuk mendukung praktik ilegal itu," tambah Ahmad.
Menurutnya, SA tampak menjalani aktivitas seperti biasa dan tidak menunjukkan gelagat mencurigakan.
Ia bahkan sempat meminta izin kepada keluarganya untuk keluar kota dengan alasan perjalanan dinas.
"Tidak ada orang di sekitarnya yang tahu. Kepada keluarganya, dia bilang pergi tugas kantor sejak hari Sabtu," sebutnya.
Berdasarkan Pasal 194 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, pelaku aborsi ilegal dapat diancam hukuman pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp1 miliar.
Pihak Polda Sulsel mengimbau masyarakat untuk melaporkan segala bentuk praktik kesehatan ilegal yang membahayakan.
Serta mengajak perempuan yang mengalami kehamilan tidak diinginkan untuk mencari bantuan resmi melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang sah dan lembaga pendamping yang terpercaya.
Kontributor : Lorensia Clara Tambing
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Selevel Innova Budget Rp60 Jutaan untuk Keluarga Besar
- 5 Pilihan Ban Motor Bebas Licin, Solusi Aman dan Nyaman buat Musim Hujan
- 5 HP Memori 128 GB Paling Murah untuk Penggunaan Jangka Panjang, Terbaik November 2025
- 5 Mobil Keluarga Bekas Kuat Tanjakan, Aman dan Nyaman Temani Jalan Jauh
- Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos 2025? Ini Cara Mudahnya!
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Mau Bekukan Peran Bea Cukai dan Ganti dengan Perusahaan Asal Swiss
-
4 HP dengan Kamera Selfie Beresolusi Tinggi Paling Murah, Cocok untuk Kantong Pelajar dan Mahasiswa
-
4 Rekomendasi HP Layar AMOLED Paling Murah Terbaru, Nyaman di Mata dan Cocok untuk Nonton Film
-
Hasil Liga Champions: Kalahkan Bayern Muenchen, Arsenal Kokoh di Puncak Klasemen
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
Terkini
-
Rano Karno: JIS Siap Hidup Lagi, Pemprov DKI Benahi Akses dan Fasilitas Pendukung
-
KPK Sudah Terima Surat Keppres Rehabilitasi, Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi dan Rekan Segera Bebas
-
Mulai 2026, Periksa Kehamilan Wajib 8 Kali: Cara Pemerintah Turunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi
-
KPK Ungkap Keppres Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspitasari Dikirim Pagi Ini
-
Menanti Keppres Turun, Keluarga Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Sudah Tunggu Sejak Subuh di Rutan KPK
-
Isu Pembabatan Mangrove untuk Rumah Pribadi Mencuat, Komisi IV DPR Desak Investigasi Pemerintah
-
Menkes Sesalkan Kematian Ibu Hamil di Papua, Janji Perbaikan Layanan Kesehatan Agar Tak Terulang
-
Danau Maninjau Sumbar Diserbu Longsor dan Banjir Bandang: Akses Jalan Amblas, Banyak Rumah Tersapu!
-
Terungkap! Rangkaian Kekejaman Alex, Bocah Alvaro Kiano Dibekap Handuk, Dicekik, Jasad Dibuang
-
Kronologi Brutal Legislator DPRD Bekasi Diduga Keroyok Warga di Kafe hingga Retina Korban Rusak