Memanas, PDIP Bakal Laporkan Budi Arie ke Polisi Buntut Masalah Judol

Suara.com - Juru Bicara PDI Perjuangan Guntur Romli membantah tudingan dan merasa difitnah oleh Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi yang menyebut PDIP memframing narasi bahwa dirinya meminta jatah 50 persen dari pengamanan judi online atau judol.

“Kami secara resmi partai menyatakan sikap bahwa kami sangat keberatan dan membantah atas tuduhan fitnah tersebut,” kata Guntur di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (26/5/2025).

Untuk itu, dia menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah hukum dengan melaporkan Budi Arie ke polisi.

“Kami akan mengambil langkah hukum terhadap fitnah yang dilontarkan Budi Arie karena ini terkait muruah terkait dengan nama baik partai yang difitnah oleh Budi Arie," ujar Guntur.

Dia menegaskan, bahwa narasi yang menyebut Budi Arie meminta 50 persen dari pengamanan situs judi online merupakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sehingga, menurut dia PDIP tak mungkin melakukan intervensi.

“Itu resmi dari kejaksaan,” tegas Guntur.

PDIP Ultimatum Budi Arie

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Sadarestuwati mengultimatum Menteri Koperasi (Menko) Budi Arie untuk menyampaikan permohonan maaf terkait ucapannya soal tudingan framing soal Judi Online (Judol) kepada PDIP dan Menko Polkam, Budi Gunawan.

Diketahui, tersebar rekaman suara diduga Budi Arie yang menyebut nama PDIP dan Menko Polkam Budi Gunawan disebut telah memframing dirinya soal terkait urusan judi online yang menyeret namanya.

Baca Juga: Budi Arie Ogah Tanggapi Soal Ultimatum Minta Maaf Usai Tuding PDIP-Budi Gunawan: Nanti Aja Itu

Ultimatum itu disampaikan Sadarestu dalam Rapat Kerja Komisi VI dengan Budi Arie di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin.

“Terakhir saya hanya menyampaikan ke Pak Menteri yang tadi sudah kita bicarakan, saya minta Pak Menteri untuk bisa menarik, mencabut pernyataan Pak Menteri dan sekaligus membuat permohonan maaf," kata Sadarestu.

Sadarestu mengatakan, permohonan maaf itu harus disampaikan di media nasional dan media sosial.

“Bahwa apa yang disampaikan Pak Menteri itu tidak benar adanya, karena itu bukan sebuah lembaga. Semuanya itu adalah personal," ujarnya.

Dalam rapat di DPR, Sadarestu pun menegaskan, permohonan maaf dan menarik ucapannya itu harus dilakukan Budi dalam waktu 1×24 jam.

“Dan saya minta itu bisa dilakukan 1x24 jam saat ini," katanya.