Pramono Bongkar Cara Pilih 61 Pejabat DKI: Libatkan Intelijen Negara hingga Lembaga Keuangan

"Saya sudah bicara dengan Kepala Dinas Pendidikan (DKI Jakarta) yang baru supaya memberikan atensi terhadap apa yang menjadi temuan KPK," ujar Pramono, Senin.

"Beberapa SD yang pembangunannya mengalami kemunduran karena pasti ada sesuatu. Harusnya kan bulan April, bulan Mei ini selesai. Ada yang Desember, ada yang April," kata Pramono.

Dia menambahkan, akan menindaklanjuti apapun temuan KPK dan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Temuan KPK atau penegak hukum lainnya, kami akan tindaklanjuti," katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laman resminya menyatakan telah menemukan deviasi sebesar minus 31 persen dalam proyek pembangunan sekolah di DKI Jakarta.

Proyek tersebut merupakan bagian dari enam paket pembangunan sekolah yang berada di bawah tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Proyek yang terlambat ini antara lain pembangunan gedung SDN 01 dan 02 Cikini, gedung Kelompok Bermain Negeri (KBN) 29 Cempaka Baru, Pusat Kegiatan Belajar Mengajar Negeri (PKBMN) 29 Cempaka Baru, dan SDN Karang Anyar 01/02/05/06/08.

Sementara itu, dua proyek yang telah selesai dan diserahterimakan pada 9 April 2025 yakni SDN Kampung Bali 01, SDN Pasar Baru 01/03/05 serta TK Negeri Sawah Besar.

Awalnya, proyek ditargetkan selesai pada 31 Desember 2024. Namun, Dinas Pendidikan memberikan perpanjangan waktu kepada penyedia jasa sehingga jadwal serah terima diundur menjadi 3 Mei 2025.

Setelah pengajuan adendum ketujuh, jadwal penyelesaian kembali mundur ke 22 Juni 2025.

Baca Juga: Raih Status WTP, Pramono Perintahkan Anak Buah Selesaikan Temuan BPK Dalam 2 Bulan