Imbas Batal Pasang CCTV di RT/RW, PSI Kritik Pramono: Semua Janji Harus Dipikir Matang-matang!

Suara.com - Rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk memasang kamera pengawas (CCTV) di setiap Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) telah dibatalkan. Padahal, program ini sempat menjadi salah satu janji utama saat dirinya maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2024 lalu.

Langkah ini menuai sorotan dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di DPRD DKI Jakarta. 

Ketua Fraksi PSI sekaligus anggota Komisi A, William Aditya Sarana, mempertanyakan alasan di balik perubahan kebijakan tersebut.

"Dibatalkannya pemasangan CCTV di setiap RT/RW yang merupakan salah satu janji pemilu Mas Pram ini menjadi pertanyaan. Pertama seperti apa pertimbangannya pada saat itu, sehingga pemasangan CCTV pernah dijanjikan kepada masyarakat," ujar William kepada wartawan, Senin 26 Maret 2025.

Alih-alih merealisasikan janji kampanyenya, Pramono kini mengklaim akan memasang CCTV secara menyeluruh di Jakarta, tanpa menyebut RT/RW sebagai titik prioritas.

Pernyataan ini justru memicu tanda tanya baru dari PSI. William mendesak agar Pramono dan jajaran eksekutif memaparkan maksud dari istilah “pemasangan CCTV secara keseluruhan” secara lebih terperinci.

"Apakah maksudnya CCTV itu akan dipasang di setiap sudut, ataukah secara lebih rinci lagi nanti ada beberapa kawasan yang akan mendapatkan perhatian khusus dalam hal pemasangan CCTV," ucapnya.

"Itu semua harus dijelaskan supaya kita bisa mendapatkan gambaran akan postur keamanan Jakarta ke depannya," sambung dia.

Meski demikian, William menyatakan dukungannya terhadap langkah peningkatan keamanan di ibu kota, namun ia menekankan pentingnya perencanaan yang matang dari pihak eksekutif.

Baca Juga: Tuding PDIP-BG Framing Kasus Judol, Budi Arie Diultimatum Segera Minta Maaf: Ditunggu 1x 24 Jam!

"Pada dasarnya, kami tetap mendukung usaha Mas Pram menambah keamanan di kota ini. Akan tetapi, rencananya itu harus jelas dilaksanakan seperti apa nantinya," tuturnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan agar pengalaman ini dijadikan refleksi bagi kepala daerah ke depan agar tidak gegabah melontarkan janji politik.

"Mengenai hal ini, kita juga harus refleksi. Bahwasanya, jangan sampai mudah membuat janji kampanye yang ternyata susah untuk diwujudkan di kemudian hari. Semua janji dan kebijakan harus dipikirkan matang-matang terlebih dahulu," pungkas William.

Pilih Sewa CCTV Bekas Ketimbang Baru

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk tidak lagi membeli unit baru kamera pengawas atau CCTV untuk lingkungan permukiman padat. 

Sebagai gantinya, Pemprov DKI bakal menggunakan skema sewa yang dinilai lebih murah dan efisien.