Suara.com - Nama Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamananan (Polkam), Budi Gunawan (BG), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi perbicangan lagi usai eks Menkominfo Budi Arie diduga menuding kedunya terlibat memframing terkait kasus judi online.
Namun dalam konteks politik, bagaimana sebenarnya hubungan Budi Gunawan dengan PDIP pimpinan Megawati Soekarnoputri?
Menanggapi hal itu, Analis Politik dari Universitas Parahyangan (Unpar) Bandung, Kristian Widya Wicaksono memberikan analisisnya.
Ia menyampaikan, jika BG secara historis memiliki kedekatan dengan PDIP. Terlebih pernah menjabat sebagai ajudan Megawati.
"Meskipun memiliki kedekatan historis dengan PDIP, termasuk pernah menjabat sebagai ajudan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Budi Gunawan secara resmi bukan kader PDIP," kata Kristian kepada Suara.com, Rabu (28/5/2025).
"Hal ini sudah pernah ditegaskan oleh Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, yang menyatakan bahwa Budi Gunawan masuk kabinet atas kapasitas profesionalnya, bukan sebagai perwakilan partai," sambungnya.
Namun, Kristian menilai, jika BG sebenarnya memiliki peran yakni sebagai jembatan komunikasi antara PDIP dan pemerintahan Prabowo.
"Budi Gunawan sendiri sudah mengakui perannya dalam memfasilitasi pertemuan antara Prabowo dan Megawati, yang menunjukkan upaya menjaga komunikasi dan stabilitas politik nasional," katanya.
Apalagi, kata dia, PDIP tidak secara resmi menempatkan kadernya dalam kabinet, partai tersebut menyatakan dukungannya terhadap pemerintahan Prabowo melalui parlemen.
Baca Juga: Dampingi Prabowo Sambut Presiden Prancis di Istana, Gaya Didit saat Ngobrol Bareng Istri Macron
"Dengan demikian, keberadaan Budi Gunawan dalam kabinet dapat dibaca sebagai upaya menjaga keseimbangan politik dan memastikan komunikasi yang efektif antara PDIP dan pemerintahan Prabowo," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, secara keseluruhan, penunjukan BG sebagai Menko Polkam mencerminkan strategi politik yang menggabungkan profesionalisme dan pertimbangan politik.
"Meskipun bukan kader PDIP, perannya sebagai penghubung informal antara PDIP dan pemerintahan Prabowo dapat membantu menjaga komunikasi dan stabilitas politik nasional," katanya.
"Namun, penting untuk terus memantau perkembangan dan memastikan bahwa penunjukan ini benar-benar berorientasi pada kepentingan nasional dan bukan semata-mata pertimbangan politik sempit yang partisan," imbuhnya.
Jadi Jembatan
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan mengungkap suasana dan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri pada Senin (7/4/2025) lalu.
Berita Terkait
-
Prabowo: Indonesia Siap Akui Israel Sebagai Negara dan Buka Hubungan Diplomatik, Asal...
-
Hasan Nasbi Klaim Presiden Prabowo Telah Laksanakan Janji Kampanye: Kami Sudah Kerja Keras
-
Besok, Prabowo Ajak Presiden Macron ke Akmil Magelang: Pamer Prajurit Mahir Bahasa Prancis!
-
Lukisan Soekarno di Istana Bikin Salfok! Presiden Macron ke Prabowo: This Is Your?
-
Jaksa Dibekingi TNI-Polri: Penegakan Hukum atau Awal Militerisme?
Terpopuler
- Janji Ringankan Kasus, Oknum Jaksa di Banten Ancam Korban Bayar Rp2 Miliar atau Dihukum Berat
- 5 HP Murah Terbaru Lolos Sertifikasi di Indonesia, Usung Baterai Jumbo hingga 7.800 mAh
- 6 Bedak Tabur Tahan Air, Makeup Tetap Mulus Meski Keringatan Seharian
- 69 Kode Redeem FF Max Terbaru 14 April 2026: Ada Skin Chromasonic dan Paket Bawah Laut
- Misteri Lenyapnya Bocah 4 Tahun di Tulung Madiun: Hanya Sekedip Mata Saat Ibu Mencuci
Pilihan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
-
Hore! Jogja Berlakukan Perpanjangan STNK Tanpa KTP Asli, Calo PajakMakin Terhimpit
-
Daftar Starting XI Timnas Indonesia U-17 vs Malaysia: Dava Yunna Masih Jadi Tumpuan!
-
Jateng Belum Ikut-ikut Kebijakan KDM, Bayar Pajak Kendaraan Masih Pakai KTP Pemilik Lama
-
Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Jadi Tersangka Kejagung, Tangan Diborgol
Terkini
-
Sapu Jalan Berujung Maut: Petugas PPSU Tewas Ditabrak Mobil Oleng di Pejaten
-
Petani Tembakau Madura Desak Pemerintah Ubah Kebijakan Rokok Ilegal
-
DKI Jakarta Berangkatkan 7.819 Jemaah Haji, Pemprov Siapkan 117 PPIH
-
Tangisan Anak di Serpong Utara Ungkap Penemuan Jasad Wanita Dalam Rumah
-
Aksi Kamisan ke-904 Soroti Militerisasi Sipil: Impunitas Masih Berulang
-
Tim Advokasi Minta MK Batalkan Pasal Kontroversial UU TNI, Soroti Ruang Sipil dan Impunitas
-
Cueki Permintaan Trump, Presiden Lebanon Ogah Bicara dengan Benjamin Netanyahu
-
Gelar KWP Awards 2026, Ariawan: Pers dan Parlemen Wajib Kolaborasi untuk Negara
-
Mengenal Piramida Budaya Perkosaan: Dari Obrolan Digital hingga Kekerasan Nyata
-
Pentagon Panaskan Mesin Perang, Negosiasi AS-Iran Terancam Kolaps