Suara.com - Usulan mengenai mantan Presiden RI Soeharto dijadikan pahlawan nasional masih tahap proses pembahasan oleh pemerintah, melalui Kementerian Sosial.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo menuturkan, tim ad-hoc bentukan Kemensos baru akan menggelar sidang pada bulan Juni nanti. Dalam sidang itu nantinya akan dibahas mengenai kelayakan setiap tokoh yang telah diusulkan masyarakat untuk mendapat gelar nasional.
"Sekarang sedang dalam proses ya, menampung semua usulan itu. Nanti di awal bulan Juni ini akan ada sidang tim ad-hoc yang membahas masalah pahlawan itu. Setelah nanti tim ad-hoc yang dibentuk oleh Kemensos selesai bersidang, hasilnya diserahkan ke Menteri," jelas Agus kepada wartawan di Jakarta, Rabu (28/5/2025).
Hasil sidang dari tim ad-hoc itu nantinya perlu dapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri sosial. Setelah itu, mensos akan menyerahkan hasilnya ke Dewan Gelar Istana.
"Jadi keputusan akhir pahlawan ini ada di istana lewat Dewan Gelar," kata Agus.
Adapun tim ad-hoc bentukan Kemensos terdiri dari para ahli, seperti ahli sejarah serta tokoh agama. Agus menjelaskan kalau dalam sidang tim ad-hoc meneliti syarat kelayakan setiap tokoh yang sudah dicalonkan.
Agus menyebutkan kalau Kemensos telah mendengar protes publik tentang penolakan Soeharto dijadikan pahlawan nasional. Kendati begitu, dia menyebut kalau Kemensos tetap harus menerima apa pun usulan dari masyarakat.
"Semua aspirasi masyarakat kita dengar, yang pro dan kontra kita dengar. Tapi kan proses usulan yang diusulkan oleh masyarakat melalui program ke provinsi tetap kita terima. Nanti biarkan tim ya mengkaji, penelitian yang ada di Kemensos yang mengases apakah ini memenuhi syarat atau tidak," ujarnya.
Diketahui, ada sepuluh nama tokoh yang akan diusulkan kepada presiden. Dua di antaranya, Presiden RI ke-2 Soeharto dan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang kembali dicalonkan.
Baca Juga: Soal Usulan Soeharto Diberi Gelar Pahlawan, Masinton Pasaribu: Khianati Semangat Reformasi
Nama Soeharto sendiri diusulkan ke Kemensos oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi.
Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebutkan kalau tokoh-tokoh yang diususlkan itu ada dari berbagai kalangan dan daerah.
"Jadi di sana ada nama mantan Presiden Soeharto, ada mantan Presiden Gus Dur, dan juga banyak lagi tokoh-tokoh ulama ya, baik dari Jawa Timur, dari Sumatera Utara, dari Sulawesi Tengah, banyak. Dari Cirebon, dari Madura, dari Bangkalan, banyak sekali usulan-usulan yang perlu dibahas sehingga memang memerlukan waktu lebih panjang," ujar Ipul April lalu.
Kendati demikian, Kemensos menargerkan pembahasan tersebut rampung sebelum Agustus agar bisa kemudian dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk diputuskan pada November tahun ini.
"Jadi itu nanti akan diputus bulan November lah. Akhir Oktober atau bulan November itu oleh presiden. Kalau dari kami tentu targetnya sebelum Agustus sudah bisa naik ke Dewan Gelar," ujarnya.
Dipertanyakan Komnas HAM
Berita Terkait
-
Bukan PKH dan BPNT Tahap 2, Ini Daftar 3 Bansos Cair 26 Mei 2025!
-
Ketua Komnas HAM: Pantaskah Soeharto Jadi Pahlawan?
-
Soeharto Bukan Pahlawan! Aktivis 98 Tolak Gelar Pemberian Gelar dengan Tengkorak di Panggung
-
Mengenang 27 Tahun Reformasi Lewat Aksi Kamisan ke-862
-
Antara Marsinah dan Soeharto: Siapa Layak Jadi Pahlawan?
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
Tito Karnavian resmikan huntara Agam, dorong percepatan bantuan dan validasi data korban bencana.
-
Peluang Bonus Demografi, Wamen P2MI Sebut Gejolak Global Belum Surutkan Permintaan PMI
-
Menteri Trenggono Pingsan Saat Pimpin Upacara Pelepasan Korban Pesawat ATR
-
Update Terbaru Kenaikan Gaji PNS, PPPK, dan TNI-Polri Tahun 2026
-
Update Banjir Jakarta Minggu Pagi: 19 RT Masih Terendam, Ratusan Warga Bertahan di Pengungsian
-
Lawatan Selesai, Ini Rangkuman Capaian Strategis Prabowo di Inggris, Swiss dan Prancis
-
Laba Triliunan, Sinyal Tersendat: Paradoks IndiHome di Bawah Raksasa Telekomunikasi
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI