Ondel-Ondel Dilarang Dipakai Ngamen, Pemprov DKI Siapkan Perda untuk Selamatkan Budaya Betawi

Suara.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyusun regulasi untuk melarang penggunaan ondel-ondel sebagai sarana mengamen di jalanan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, menyatakan bahwa aturan ini menjadi bagian dari upaya mengembalikan martabat budaya Betawi, termasuk penempatan ondel-ondel ke panggung yang lebih layak.

Rano mengatakan, ondel-ondel seharusnya tidak disalahartikan hanya sebagai ornamen jalanan atau alat mencari uang di lampu merah. Sebab, menurut dia, ondel-ondel memiliki sejarah panjang sebagai simbol ritual dalam tradisi Betawi.

"Mungkin artinya begini, kita sudah sangat tahu bahwa ondel-ondel sebetulnya sebuah kegiatan ritual yang cukup. Dalam sejarahnya ke belakang, ondel-ondel bukan sekadar mainan atau ornamen. Nah itu yang membuat prihatin," kata Rano di Balai Kota DKI, Senin (2/6/2025).

Pria yang juga dikenal sebagai seniman dan tokoh budaya ini menyayangkan perubahan makna ondel-ondel di tengah masyarakat, yang kini lebih sering ditemui mengamen di jalan daripada tampil dalam pertunjukan budaya.

Rano menjelaskan bahwa Pemprov DKI saat ini tengah menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Lembaga Adat Betawi.

Dalam perda tersebut, keberadaan ondel-ondel akan diatur secara khusus agar hanya ditampilkan dalam konteks yang sesuai dengan nilai budaya aslinya.

"Kebetulan kami sedang menyusun satu perda tentang Lembaga Adat Betawi. Nah, ini akan kami masukkan agar ondel-ondel tampil di tempat yang pantas untuk tampil. Intinya seperti itu," ujar Rano.

Regulasi ini, menurut Rano, diharapkan tidak hanya melindungi identitas budaya Betawi, tetapi juga membuka ruang edukasi bagi masyarakat agar memahami nilai dan fungsi sebenarnya dari kesenian tradisional tersebut.

Baca Juga: PSI Soroti Pramono yang Tak Kunjungi Kepulauan Seribu Dalam 100 Hari Pertama Pimpin Jakarta

Sejauh ini, ondel-ondel kerap menuai kritik karena dinilai mengalami komodifikasi secara berlebihan. Tak jarang, boneka raksasa khas Betawi itu digunakan anak-anak untuk meminta-minta uang tanpa iringan musik atau koreografi yang pantas.

Pemprov DKI menegaskan bahwa pelarangan ini bukan berarti mematikan ruang ekspresi budaya rakyat, melainkan membenahi tempat dan cara agar warisan leluhur tidak kehilangan makna.

Rano berharap, melalui perda yang sedang disusun ini, Pemprov bisa menempatkan budaya Betawi pada tempat yang semestinya dan menjadikannya bagian integral dari wajah kota yang berkelas dan berbudaya.

"Budaya kita jangan dibiarkan menjadi kehilangan makna karena salah penempatan. Kita benahi, kita atur, supaya tampilannya membanggakan," pungkas Rano.

Terpisah, Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta agar menggunakan nama tokoh-tokoh Betawi pada rumah sakit yang akan dibangun. Ini bertujuan sebagai bagian komitmen terhadap kemajuan budaya Betawi.

"(Untuk beberapa nama-nama rumah sakit yang akan dibangun), saya sudah meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan diberi nama tokoh Betawi, sehingga dengan demikian tidak hanya sekedar dibicarakan formalitas," ujar Pramono dalam acara Sarasehan III Kaukus Muda Betawi : "Menyongsong 498 Tahun Kota Jakarta Dan Lembaga Adat Masyarakat Betawi Tahun 2025" di Jakarta, Senin.

Upaya lain yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk terus memajukan budaya Betawi dengan menghadirkan ornamen-ornamen Betawi seperti gigi balang dan melarang ondel-ondel digunakan untuk mengamen.

Selain itu, Pemprov DKI juga berkomitmen menyelesaikan rancangan Lembaga Adat Betawi.

Gubernur Pramono mengatakan akan turun tangan langsung bila rancangan tersebut tak kunjung rampung.

"Saya memang ingin betul-betul menyelesaikan bahwa Lembaga Adat Betawi atau kebetawian ini kita rancang dengan baik," ujar dia.

Pemprov DKI juga akan membuat patung baru MH Thamrin dan bentuknya lebih besar yang akan ditaruh di Jalan MH Thamrin. Hal itu sebagai bentuk penghargaan dari Pemprov DKI Jakarta kepada orang yang dianggap berjasa untuk membangun Jakarta yaitu Mohammad Hoesni Thamrin.

Adapun patung yang dibuat nantinya dalam pose sosok MH Thamrin yang sedang berpikir. Berbeda dengan patung sebelumnya, yakni dalam posisi berdiri tegak, mengenakan jas dan peci, dengan tangan kanan menunjuk ke depan dan tangan kiri memegang buku.

Pramono menegaskan tak hanya dirinya yang memiliki komitmen untuk memajukan budaya Betawi, melainkan Wagub DKI Jakarta Rano Karno dan Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin sebagai orang Betawi juga memiliki komitmen yang sama.

"Gubernurnya punya komitmen, wagubnya punya komitmen, ketua DPRD-nya punya komitmen," katanya.